Upaya hukum terhadap ketidak puasan putusan hakim.

Apa yang harus ditempuh oleh seorang korban jika dalam putusan Hakim dalam perkara pidana yang menimpa dirinya dirasa tidak puas atas vonis itu dan jaksa tidak melakukan banding atau upaya hukum lainnya? Terima kasih atas pencerahannya.

Jawaban:

Kholil Khoirul Muluk, S.H.





Memang pada dasarnya negara memberikan wewenang untuk melakukan penuntutan atas suatu tindak pidana ada pada penuntut umum (jaksa). Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (6)UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(“KUHAP”):
a.      Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
b.      Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
 
Menyitir pendapat Andrew Ashworth dalam “Victim Impact Statements and SentencingThe Criminal Law Review, (hlm. 503) yang dikutip oleh Dr. Lilik Mulyadi S.H., M.H.  dalam tulisannya “Upaya Hukum yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia” yang dimuat dalam lamanbadilum.info, dikatakan bahwa kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana maupun dalam praktik peradilan relatif kurang diperhatikan karenaketentuan hukum Indonesia masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku (offender orientied) (hal. 2).
 
Hal ini tampak dalam Pasal 1 angka 12 KUHAP yang berbunyi: “Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”
 
Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa publik (korban) belum diberikan akses terhadap upaya hukum pidana karena posisi korban digantikan oleh penuntut umum/jaksa. Hal ini terjadi karena belum diterapkannya pendekatan restorative justice dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Lebih jauh mengenai pendekatan restorative justice, simak artikel berikut:
-         Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia oleh Jecky Tengens, S.H..
 
Mengenai upaya hukum yang mungkin diupayakan oleh korban, Peneliti Lembaga Kajian untuk Advokasi dan Independensi Peradilan (LeIP), Arsilberpendapat bahwa bila jaksa tidak mengajukan banding, korban dapat melakukan upaya tuntutan ganti rugi terhadap pelaku tindak pidana yaitu melalui ranah perdata. Lebih jauh, simak Bagaimana Cara Menuntut Ganti Rugi Jika Menjadi Korban Tindak Pidana?
 
Selain itu, bila jaksa tidak mengajukan banding sedangkan putusan hakim tidak sampai dua pertiga dari tuntutan terutama bila kasus tersebut menyangkut kepentingan publik. Jaksa yang terbukti tidak mengajukan banding, dapat terancam sanksi disiplin. Lebih jauh, simak Sanksi untuk Jaksa yang Tidak Mengajukan Banding.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:

on Senin, Oktober 03, 2016 by Mas Muluk |  

Keywords

Administrasi Peradilan Agama Aktivisme Yudisial Alat Bukti Alur Peradilan Amandemen UUD Analisa Putusan Anggaran Pendidikan Antropologi Hukum Arbitrase Asia Azas-Azas Hukum Bahasa Indonesia Bantuan Hukum Berita Berita Hukum Beslag 'Penyitaan' Blawgger Indonesia Blog Hukum Brain Drain Breaking News Cerita Pendek Cina Ciri Hukum Constitutional Complaint Constitutional Review Contoh Surat Kuasa Dasar Pemidanaan Delik Democracy Demokrasi Devinisi Istilah Dewan Keamanan Diseminasi Publik Diskusi Online Ekonomi Ekonomi Islam Election Law English Articles Filsafat Filsafat Hukum Islam Fiqh Wanita Fiqih Jinayah Fiqih Mu'amalah Fiqih Munakahat Free Download Free Online Journal Fungsi Hukum Geopolitik Hadiah Hak Anak Hak Asasi Manusia Hak Cipta Hak Konstitusional Hak Veto HaKI HAM Hk. Humaniter Hubungan Internasional Hukum Hukum Acara Hukum Acara Perdata Hukum Acara Pidana Hukum Adat Hukum Administrasi Negara Hukum Australia Hukum Ekonomi Hukum Internasional Hukum Islam Hukum Kejahatan Korporasi Hukum Kesehatan Hukum Ketenagakerjaan Hukum Korupsi Hukum Lingkungan Hukum Perang Hukum Perbankan Hukum Perdata Hukum Perkawinan Hukum Pertambangan Hukum Pidana Hukum Positif Hukum Tata Negara Hukum Telematika Hukuman Mati Ilmu Alamiah Dasar Ilmu Budaya Dasar Ilmu Falaq Ilmu Hukum Ilmu Pembantu Acara Pidana Ilmu Perundang-Undangan Ilmu Sosial Dasar India Indonesia Kontemporer Islam Jimly Asshiddiqie Judicial Review KDRT Kebebabasan Beragama Kebebasan Beragama Kedaulatan Rakyat Kekuasaan Pengadilan Kelemahan KUHAP Kepemudaan Kesadaran Hukum Kesaksian Kewarganegaraan Kolom Opini Komisi Yudisial Kompetisi Hukum Konferensi Konsep Sakinah Konstitusi Konstitusi India Konstitusi Indonesia Kontemporer Korporasi Korupsi Kriminal Krisis Iran Krisis Korea Utara Krisis Nuklir KUHP Kumpulan Beberapa Undang-Undang lain-la-n Lawyer Legal Terminology Lembaga Negara Liputan Berita Liputan Khusus Litigasi Non Litigasi Lomba Mafia Hukum Mahasiswa Mahkamah Agung Mahkamah Internasional Mahkamah Konstitusi Media Massa Mediasi Metode Studi Islam NEWS-DOC Nurani Hukum Otonomi Daerah Outsourcing Pajak Pan Mohamad Faiz Parlemen Partai Politik Pembangunan Berkelanjutan Pembuktian Pemerintahan Aceh Pemerintahan Daerah Pemilu Pendidikan Pendidikan Hukum Penegakan Hukum Penelitian Hukum Pengadilan Pengantar Ilmu Hukum Pengertian Hukum Pengujian UU Pengumuman Penyalahgunaan Narkoba Peradilan Semu Peraturan Per-UU-an Perbandingan Hukum Perjanjian Perjanjian Internasional Perjanjian Pra Nikah Perkawinan Campuran Pers Persidangan Perubahan Iklim Perundang-undangan Perusahaan Petitum 'Tuntutan' Politik Hukum Praktek Syari'ah Prof. Blawg Profil Tokoh Puisi Putusan Putusan Menteri Agama Putusan MK Qowaidul Fiqhiyah Ratifikasi Reformasi Birokrasi Reformasi Hukum Regional Government Rekonsiliasi Resensi Resolusi DK PBB Ruang Refleksi SDM Sejarah Hukum Islam Sejarah Peradaban islam Sekripsi Seminar Hukum Sengketa Pemilu Sifat Hukum Sistem Peradilan di Indonesia Sodaqoh Sosial Sosiologi Hukum Subjek Hukum Tanya Jawab Nikah Tarikh Tasyri' Tasawuf Tujuan Hukum Ulumul Qur'aan Unsur Hukum UU. No. 22 thn 2009 Ttg Lalu Lintas UUD 1945 Visi India Visi Indonesia Wakaf Wanita dan Hukum Waris Zakat - Infaq - Sedekah