thumbnail

Hukum Nasab dan Perwakilan anak diluar Nikah

    

Bismillah. Bagaimanakah nasab anak yang terlahir diluar nikah, baik laki-laki maupun perempuan? Bagaimana kalau mereka hendak menikah nanti, siapa yang menjadi walinya? JazakAllâh khairan

Sebelum menjawab pertanyaan di atas, ada baiknya kita saling mengingatkan terkait prilaku menyimpang yang banyak tersebar ditengah masyarakat yaitu perbuatan zina. Sungguh, betapa pedih hati kita bila memperhatikan gaya hidup yang dipraktikkan oleh sebagian masyarakat kita yang mayoritas mengaku Muslim. Free sex yang jelas-jelas diharamkan syari’at seakan sudah menjadi gaya hidup yang mereka banggakan, terutama para remaja. Padahal kita semua menngetahui dan menyadari bahwa para remaja adalah generasi penerus. Lalu, kebaikan apa yang bisa diharapkan dari mereka sudah terjerat dengan berbagai prilaku menyimpang?! –Semoga Allâh Azza wa Jalla melindungi kita dan generasi muda kaum Muslimin dari berbagai penyimpangan-.

Mengentaskan mereka yang sudah terjerat dan membentengi mereka yang belum menjamah prilaku menyimpang ini adalah tanggungjawab bersama antara orang tua, guru atau para Ulama dan juga pemerintah. Mereka harus bersinergi mengusung sebuah program yang disepakati bersama. Jika salah satu pihak tidak mendukung, maka program apapun yang diusung tidak akan mencapai hasil maksimal, bahkan terancam gagal.

Islam sebagai agama yang telah disempurnakan oleh Allâh Azza wa Jalla telah mengingatkan buruknya perbuatan zina sejak ribuan tahun yang lalu. Islam mengharamkannya dan mengharamkan semua yang bisa menggiring kearah perbuatan hina ini. Allâh Azza wa Jalla berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah fâhisyah (perbuatan yang keji) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh oleh seseorang). [Al-Isrâ`/17:32]

Mendekati saja dilarang, apalagi melakukannya.

Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا زَنَى الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ، وَكَانَ عَلَى رَأْسِهِ كَالظُّلَّةِ، فَإِذَا انْقَلَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ

Apabila seorang hamba berzina, maka imannya keluar dari dirinya. Lalu iman itu berada di atas kepalanya seperti naungan. Apabila ia telah bertaubat (dari perbuatannya itu), maka imannya kembali kepadanya. [HSR. Abu Dawud, no. 4690 dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu][1]

Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda:

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ : شَيْخٌ زَانٍ , وَمَلِكٌ كَذَّابٌ , وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ

Ada tiga golongan orang yang Allâh Azza wa Jalla tidak akan berbicara kepada mereka, tidak menyucikan mereka, tidak melihat mereka dan mereka mendapatkan adzab (siksa) yang sangat pedih yaitu orang tua yang berzina, raja yang pendusta dan orang miskin yang sombong [HSR. Muslim, 1/72 dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu]

Dan masih banyak dalil lain yang menjadi dasar para Ulama menetapkan bahwa zina itu haram, bahkan semuanya telah berijma’ dalam masalah ini. Maka kewajiban kita yang utama dan pertama terkait masalah ini adalah membentengi diri kita dan anggota keluarga dari perbuatan keji ini. Semoga Allâh Azza wa Jalla senantiasa menjaga kita dan keluarga kita dari berbagai jebakan syaitan yang senantiasa menyebar jebakannya lewat berbagai media termasuk perangkat elektronik yang memang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari.

Kemudian kita beralih ke pertanyaan, bagaimanakah nasab anak yang terlahir diluar pernikahan yang sah dan siapakah yang berhak menjadi walinya ketika dia hendak menikah nanti?

Dalam masalah ini ada beberapa kejadian yang masing-masing berbeda hukumnya. Berikut perinciannya[2]:

1.Kejadian Pertama : Apabila seorang perempuan[3] berzina kemudian hamil, maka anak yang dilahirkannya adalah anak zina berdasarkan kesepakatan para Ulama

Anak tersebut dinasabkan kepada ibunya[4] dan tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menzinai ibunya (bapak biologisnya). Hubungan nasab antara anak dengan bapaknya terputus. Demikian juga hukum waris dengan bapaknya, dia hanya bisa mewarisi ibunya dan ibunya mewarisinya, sedangkan bapak. Termasuk juga hak kewalian –kalau anak perempuan itu perempuan-, maka itu terputus dengan bapaknya. Yang menjadi walinya ketika dia hendak nikah adalah sultan (penguasa) atau wakilnya seperti qadhi (penghulu).[5] Dan tidak wajib bagi bapaknya memberi nafkah kepada anak yang lahir dari hasil zina.[6] Akan tetapi, hubungan sebagai mahram tetap ada tidak terputus meskipun hubungan nasab, waris, kewaliannafkah terputus. Karena, bagaimanapun juga anak itu adalah anaknya, yang tercipta dari air maninya walaupun dari hasil zina. Oleh karena itu haram baginya menikahi anak perempuannya dari hasil zina sebagaimana haramnya menikah dengan anak perempuannya yang lahir dari pernikahan yang sah.

2.Kejadian Kedua : Apabila terjadi sumpah li’ân antara suami istri

Li’ân itu adalah suami menuduh istrinya berzina atau tidak mengakui anak yang dikandung atau yang dilahirkan oleh istrinya sebagai anaknya, akan tetapi suami tidak memiliki saksi atas tuduhannya ini, sementara istri menolak tuduhan suami. Jika terjadi seperti ini, maka masing-masing dari suami dan istri wajib bersumpah dengan nama Allâh. Suami bersumpang atas nama Allâh Azza wa Jalla sebanyak empat kali bahwa dia benar dalam tuduhan itu dan yang kelima, laknat Allâh akan menimpanya jika dia berdusta dalam tuduhannya tersebut. Begitu pula si istri, karena dia menolak tuduhan tersebut, maka dia harus bersumpah dengan nama Allâh sebanyak empat kali yang isinya adalah suaminya itu telah berdusta dalam tuduhannya kepada dia dan yang kelima murka Allâh Azza wa Jalla akan menimpanya jika suaminya itu benar dalam tuduhannya.

Kemudian setelah itu, suami dan istri ini dipisahkan selama-lamanya, mereka tidak boleh ruju’ ataupun nikah kembali.

Istri yang disumpah li’ân tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal serta anak yang dilahirkannya dinasabkan kepada istrinya, bukan kepada suaminya. Jika anaknya perempuan dan hendak menikah, maka yang menjadi walinya adalah sultan.

3.Kejadian Ketiga : Apabila seorang istri berzina.

Apabila seorang istri berzina –baik diketahui suaminya[7] atau tidak- kemudian dia hamil, maka anak yang dilahirkannya itu dinasabkan kepada suaminya, bukan kepada laki-laki yang menzinai dan menghamilinya[8] dengan kesepakatan para Ulama berdasarkan sabda Nabi yang mulia Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Anak itu haknya (laki-laki) yang memiliki tempat tidur dan bagi yang berzina tidak mempunyai hak apapun (atas anak tersebut).

[Hadits shahih riwayat Imam al-Bukhâri, no. 6749 dan Muslim, 4/171 dari Aisyah Radhiyallahu anhuma dalam hadits yang panjang. Dan imam al-Bukhari, no. 6750 dan 6818 dan Muslim, 4/171 juga mengeluarkan dari jalan Abu Hurairah Radhiyallahu anhu dengan ringkas seperti lafazh di atas]

Sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam di atas maksudnya adalah anak itu milik suami yang sah meskipun lahir dari hasil zina istrinya dengan orang (laki-laki) lain. Tetap anak itu menjadi miliknya dan dinasabkan kepadanya. Sedangkan laki-laki yang menzinai istrinya tidak mempunyai hak apapun terhadap anak tersebut.

Kejadian di atas berbeda dan di luar hukum li’ân. Perbedaannya ialah kalau hukum li’ân suami menuduh istrinya berzina atau menolak anak yang dikandung istrinya di muka hakim sehingga dilaksanakan sumpah li’ân. Dalam kasus li’ân, anak dinasabkan kepada istri baik tuduhan suami itu benar atau bohong. Sedangkan pada kasus di atas, tidak terjadi sumpah li’ân, meskipun suami mengetahui bahwa istrinya telah berzina dengan laki-laki lain. Ini disebabkan suami tidak melaporkan tuduhannya ke muka hakim sehingga tidak dapat dilaksanakan sumpah li’ân.[9]

4.Kejadian keempat: Apabila seorang perempuan berzina kemudian hamil dan dinikahi oleh lelaki yang menghamilinya.

Jika terjadi seperti ini, maka anak tersebut dinasabkan kepada ibunya bukan kepada laki-laki yang menzinai dan menghamili ibunya (bapak zinanya) walaupun akhirnya laki-laki itu menikahi ibunya dengan sah. Dan dalam kasus yang seperti ini –dimana perempuan yang berzina itu kemudian hamil lalu dinikahi oleh laki-laki yang menzinai dan menghamilinya- tidak dapat dimasukkan ke dalam keumuman hadits yang lalu yaitu :

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Anak itu haknya (laki-laki) yang memiliki tempat tidur (suami yang sah) dan bagi yang berzina tidak mempunyai hak apapun (atas anak tersebut).

Karena laki-laki itu menikahi perempuan yang dia zinai dan dia hamili setelah perempuan itu hamil bukan sebelumnya, meskipun demikian laki-laki itu tetap dikatakan sebagai bapak dari anak itu apabila dilihat bahwa anak tersebut tercipta dengan sebab air maninya akan tetapi dari hasil zina. Karena dari hasil zina inilah maka anak tersebut dikatakan sebagai anak zina yang bapaknya tidak mempunyai hak nasabwaris, dan kewalian dan nafkah sesuai denga zhahir-nya bagian akhir dari hadits di atas yaitu, “… dan bagi (orang) yang berzina tidak mempunyai hak apapun (atas anak tersebut).”

Berbeda dengan anak yang lahir dari hasil pernikahan yang sah, maka nasab-nya kepada bapaknya demikian juga tentang hukum waris, wali dan nafkah tidak terputus sama sekali. Karena agama yang mulia ini hanya menghubungkan anak dengan bapaknya apabila anak itu lahir dari pernikahan yang sah atau lebih jelasnya lagi perempuan itu hamil dari pernikahan yang sah bukan dari zina. WAllâhu A’lam[10]

5.Kejadian kelima: Seorang perempuan berzina kemudian hamil lalu dinikahi oleh lelaki lain, bukan lelaki yang menghamilinya.

Dalam masalah ini ada dua masalah:

Pertama: hukum wanita hamil karena zina dinikahi oleh lelaki lain, bukan lelaki yang menghamilinya. Dalam hal ini para Ulama kita telah berselisih dalam dua madzhab (pendapat). Pendapat pertama mengatakan boleh dan halal dinikahi. Mereka beralasan bahwa perempuan tersebut hamil karena zina bukan dari hasil nikah, padahal kita sudah ketahui bahwa syara’ (agama) tidak menganggap sama sekali anak yang lahir dari hasil zina, sebagaimana beberapa kali dijelaskan di atas. Oleh karena itu halal bagi lelaki lain itu untuk menikahinya dan menyetubuhinya tanpa harus menunggu perempuan tersebut melahirkan anaknya.

Ini madzhab Imam Syafi’i rahimahullah dan Imam Abu Hanifah rahimahullah, hanya saja, imam Abu Hanifah menyaratkan tidak boleh disetubuhi sampai perempuan tersebut melahirkan.

Adapun madzhab kedua mengatakan haram dinikahi sampai perempuan tersebut melahirkan. Inilah yang menjadi madzhab Imam Ahmad t dan Imam Malik t . Dan madzhab yang kedua ini lebih kuat daripada madzhab pertama dan lebih mendekati kebenaran. WAllâhu a’lam

Kedua: masalah nasab anak.

Dia dinasabkan kepada ibunya, tidak kepada lelaki yang menzinahi dan menghamili ibunya dan tidak pula kepada lelaki yang menikahi ibunya setelah ibunya melahirkan.

6.Kejadian keenam: Apabila anak terlahir dari akad nikah yang fasid atau batil

Akad nikah yang fasid atau batil yaitu setiap akad nikah yang telah diharamkan syari’at atau salah satu rukun nikah hilang atau tidak ada sehingga menyebabkan akad nikah itu tidak sah. Misalnya:

nikah dengan mahramNikah dengan susuan atau saudara sepersusuanNikah dengan istri bapak atau istri anak atau mertua atau dengan anak tiri yang sudah ibunya sudah digauliNikah mut’ahNikah dengan lebih dari empat wanitaNikah tanpa waliDan lain sebagainya.

Apabila kedua belah pihak tidak mengetahui akan fasidnya atau batilnya pernikahan mereka, maka keduanya tidak berdosa dan tidak kenakan hukuman dan anak dinasabkan kepada bapaknya seperti pernikahan yang sah, meskipun keduanya langsung dipisahkan karena pernikahan mereka fasid.

Apabila mereka berdua telah mengetahui pernikahan mereka fasid, maka mereka berdosa dan mereka wajib dikenai hukuman kemudian anak tidak dinasabkan kepada bapaknya.

Apabila yang mengetahui tentang haramnya pernikahan tersebut hanya salah satu pihak saja, maka hukuman akan menimpa pihak yang mengetahuinya saja. Jika yang mengetahuinya itu, pihak laki-laki, maka dia berdosa dan dikenakan hukuman serta anak tidak dinasabkan kepadanya. Jika yang mengetahuinya itu pihak perempuan, maka dia yang berdosa dan dikenakah hukuman kepadanya dan anak akan tetap dinasabkan kepada bapaknyaWAllâhu a’lam

_______
Footnote

[1]  Lihat buku Menanti Buah Hati dan Hadiah Untuk Yang dinanti, Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdat, hlm. 103

[2] Jawaban ini kami ringkaskan dari buku Menanti Buah Hati dan Hadiah Untuk Yang dinanti, Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdat, hlm. 102-128

[3] Gadis atau janda.

[4] Misalnya fulan bin fulanah atau fulanah binti fulanah.

[5] Al Muhalla Ibnu Hazm,10/323, Masalah 2013. Al Majmu Syarah Muhadzdzab, 15/112. Majmu Fatawa Ibnu Taimiyyah 34/100.

[6] Tidak wajib maknanya tidak berdosa kalau dia tidak memberi nafkah, akan tetapi tidak juga terlarang baginya untuk memberi nafkah. Ini berbeda dengan anak dari pernikahan yang shahih, berdosa bagi bapak kalau dia tidak memberi nafkah kepada anak-anaknya.

[7] Dan suaminya tidak menuduh istrinya di muka hakim sehingga tidak terjadi hukum.

[8] Meskipun anak yang dilahirkan istrinya itu mirip dengan laki-laki yang menzinainya.

[9] Apabila seorang istri berzina atau suami berzina maka nikah keduanya tidak batal (fasakh) menurut umumnya ahli ilmu. (Al-Mughni, 9/565)

[10] Fatawa Islamiyah (2/353 dan 354, 374, 375); Majmu’ Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, 32/134-142; Al-Mughni, Ibnu Qudamah, 9/529-530; Al-Muhalla,10/323; Fat-hul Bari (Syarah hadits no. 6749). Tafsir Ibnu Katsir surat An Nisaa` ayat 23. Dan lain-lain.

thumbnail

Hindari 37 Poin Berikut Agar Anakmu tidak Memiliki Pribadi yang Buruk

Terima kasih masih membaca,  untuk anda yang ingin membaca dari awal Klik disini.

21.Terlalu Banyak Larangan

Ini adalah kebalikan dari kebiasaan di atas. Bila Kita termasuk orang tua yang berkombinasi Melankolis dan Koleris, kita mesti berhati2 karena biasanya kombinasi ini menghasilkan jenis orang tua yang “Perfectionist”. Orang tua jenis ini cenderung ingin menjadikan anak kita seperti apa yang kita inginkan secara SEMPURNA, kita cenderung membentuk anak kita sesuai dengan keinginan kita; anak kita harus begini tidak boleh begitu; dilarang melakukan ini dan itu.

Pada saatnya anak tidak tahan lagi dengan cara kita. Ia pun akan melakukan perlawanan, baik dengan cara menyakiti diri (jika anak kita tipe sensitive) atau dengan perlawanan tersembunyi (jika anak kita tipe keras) atau dengan perang terbuka (jika anak kita tipe ekspresif keras). Oleh karena itu, kurangilah sifat perfeksionis kita, Berilah izin kepada anak untuk melakukan banyak hal yang baik dan positif. Berlatihlah untuk selalu berdialog agar kita bisa melihat dan memahami sudut pandang orang lain. Bangunlah situasi saling mempercayai antara anak dan kita. Kurangilah jumlah larangan yang berlebihan dengan meminta pertimbangan pada pasangan kita. Gunakan kesepakatan2 untuk memberikan batas yang lebih baik. Misal, kamu boleh keluar tapi jam 9 malam harus sudah tiba di rumah. Jika kemungkinan pulang terlambat, segera beri tahu Papa/Mama.

22.Terlalu Cepat Menyimpulkan

Ini adalah gejala lanjutan jika kita sebagai orang tua yang mempunyai kebiasaan menjadi pendengar yang buruk. Kita cenderung memotong pembicaraan pada saat anak kita sedang memberi penjelasan, dan segera menentukan kesimpulan akhir yang biasanya cenderung memojokkan anak kita. Padahal kesimpulan kita belum tentu benar, dan bahan seandainya benar, cara seperti ini akan menyakitkan hati anak kita.

Seperti contoh anak yang pulang terlambat. Pada saat anak kita pulag terlambat dan hendak menjelaskan penyebabnya, kita memotong pembicaraannya dengan ungkapan, “Sudah! Nggak pake banyak alesan.” Atau “Ah, Papa/Mama tahu, kamu pasti maen ke tempat itu lagi kan?!”.

Jika kita emlakukan kebiasaan ini terus menerus, anak akan berpikir kita adalah orang tua ST 001 [alias Sok Tau Nomor Satu], yang tidak mau memahami keadaan dan menyebalkan. Lalu mereka tidak mau bercerita atau berbicara lagi, dan akibat selanjutnya sang anak akan benar benar melakukan hal hal yang kita tuduhkan padanya. Ia tidak mau mendengarkan nasehat kita lagi, dan pada tahapan terburuk, dia akan pergi pada saat kita sedang berbicara padanya. Pernahkah anda mengalami hal ini?

Apa yang sebaiknya kita lakukan?

Jangan pernah memotong pembicaraan dan mengambil kesimpulan terlalu dini. Tak seorang pun yang suka bila pembicaraannya dipotong, apalagi ceritanya disimpulkan oleh orang lain.

Dengarkan, dengarkan, dan dengarkan sambil memberikan tanggapan positif dan antusias. Ada saatnya kita akan diminta bicara, tentunya setelah anak kita selesai dengan ceritanya. Bila anak sudah membuka pertanyaan, “menurut Papa/Mama bagaimana?” artinya ia sudah siap untuk mendengarkan penuturan atau komentar kita.

23.Mengungkit kesalahan masa lalu

Kebiasan menjadi pendengar yang buruk dan terlalu cepat menyimpulkan akan dilanjutkan dengan penutup yang tidak kalah menyakitkan hati anak kita, yakni dengan mengungkit ungkit catatan kesalahan yang pernah dibuat anak kita. Contohnya, “Tuh kan Papa/Mama bilang apa? Kamu tidak pernah mau dengerin sih, sekarang kejadian kan. Makanya dengerin kalau orang tua ngomong. Dasar kamu emang anak bodo sih.”

Kiat berharap dengan mengungkit kejadian masa lalu, anak akan belajar dari masalah. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, ia akan sakit hati dan berusaha mengulangi kesalahannya sebagai tindakan balasan dari sakit hatinya.

Apa yang sebaiknya kita lakukan?

Jika kita tidak ingin anak berperilaku buruk lagi, jangan lah diungkit ungkit masa lalunya. Cukup dengan tatapan mata, jika perlu rangkullah ia. Ikutlah berempati sampai dia mengakui kesalahan dan kekeliruannya. Ucapkan pernyataan seperti “manusia itu tempatnya salah dan lupa, semoga ini menjadi pelajaran berharga buat kamu”, atau “Papa/mama bangga kamu bisa menemukan hikmah positif dari kejadian ini”. Jika ini yang kita lakukan, maka selanjutnya dia akan lebih mendengar nasehat kita. Coba dan buktikanlah!.

24.Suka Membandingkan

Hal yang paling menyebalkan adalah saat kita dibandingkan dengan orang lain. Bila kita sedang berada di suatu acara dan bertemu dengan orang yang berpakaian hampir sama atau berwarna sama, kita merasa tidak nyaman untuk berdekatan. Apalagi jiak disbanding bandingkan [FTR, saya tidak merasa seperti ini lho!]

Secara psikologis, kita sangat tdiak suka bila keberadaan kita baik secara fisik atau sifat sifat kita dibandingkan dengan orang lain. Coba ingat ingatlah pengalaman kita saat ada orang yang membandingkan kita, bagaimana perasaan kita saat itu?

Tetapi anehnya, kebanyakan orang tua entah kenapa justru sering melakukan hal ini pada anaknya. Misal membandingkan anak yang malas dengan yang rajin. Anak yang rapi dengan yang gedabrus. Anak yang cekatan dengan anak yang lamban. Terutama juga anak yang mendapat nilai tinggi di sekolah dengan anak yang nilainya rendah. Ungkapan yang sering terdengar biasanya seperti, “Coba kamu mau rajin belajar kayak adik mu, maka pasti nilai kamu tidak seperti ini!”.

Jika kita tetap melakukan kebiasaan ini, maka ada beberapa akibat yang langsung kita rasakan; anak kita makin tidak menukai kita. anak yang dibandingkan akan iri dan dengki dengan si pembanding. Anak pembanding akan merasa arogan dan tinggi hati.

Apa yang sebaiknya kita lakukan?

Tiap manusia terlahir dengan karakter dan sifat yang unik. Maka jangan sekali kali membandingkan satu dengan yang lainnya. Catatlah perubahan perilaku masing masing anak. Jika ingin membandingkan, bandingkanlah dengan perilaku mereka di masa lalu, ataupun dengan nilai nilai ideal yang ingin mereka capai. Misalnya, “Eh, biasanya anak papa/mama suka merapikan tempat tidur, kenapa hari ini nggak ya?”

25.Paling benar dan paling tahu segalanya

Egosentris adalah masa alamiah yang terjadi pada anak usia 1-3 tahun. Usia tersebut adalah masa ketika anak merasa paling benar dan memaksakan kehendaknya. Tapi entah mengapa ternyata sifat ini terbawa dan masih banyak dimiliki oleh para orang tua. Contoh ungkapan orang tua, “ah kamu ini anak bau kencur, tau apa kamu soal hidup.” Atau, “kamu tau nggak, kalo papa/mama ini sudah banyak makan asam garam kehidupan, jadi nggak pake kamu nasehatin papa/mama!”.

Jika kita memiliki kebiasaan semacam ini, maka kita membuat proses komunikasi dengan anak mengalami jalan buntu. Meskipun maksud kita adalah untuk menunjukkan superioritas kita di depan anak, tapi yang ditangkap anak adalah semacam kesombongan yang luar biasa, dan tentu saja tak seorang pun mau mendengarkan nasehat orang yang sombong.

Apa yang seharusnya kita lakukan?

Seringkali usia dijadikan acuan tentang banyaknya pengetahuan juga banyaknya pengalaman. Pada zaman dulu hal ini bisa jadi benar, namun untuk saat ini, kondisi itu tidak berlaku lagi. Siapa yang lebih banyak mendapatkan informasi dan mengikuti kegiatan kegiatan, maka dialah yang lebih banyak tahu dan berpengalaman.

Jadi janganlah merasa menjadi orang yang paling tahu, paling hebat, paling alim. Dengarkanlah setiap masukan yang datang dari anak kita.

26.Saling melempar tanggung jawab

Mendidik anak terutama menjadi tanggung jawab orang tua, yaitu ayah dan ibu. Bila kedua belah pihak merasa kurang bertanggung jawab, maka proses pendidikan anak akan terasa timpang dan jauh dari berhasil. Celakanya lagi, bila orang tua sudah mulai merasakan dampak perlawanan dari anak anaknya, yang sering terjadi malah saling menyalahkan satu sama lain.

Pernyataan yang kerap muncul adalah, “kamu emang nggak becus ngedidik anak”, dan kemudian dibalas “enak aja lo ngomong begitu, nah kamu sendiri, selama ini kemana aja?!”. Jika cara ini yang dipertahankan di keluarga, akankah menyelesaikan masalah? Tunggu saja hasilnya, pasti orang tua lah yang akan menuai hasilnya, sang anak akan merasa perilaku buruknya adalah bukan karena kesalahannya, tapi karena ketidak becusan salah satu dari orang tuanya. Jelas anak kita akan merasa terbela dan semakin berperilaku buruk.

Apa yang seharusnya kita lakukan?

Hentikan saling menyalahkan. Ambillah tanggung jawab kita selaku orang tua secara berimbang.keberhasilan pendidikan ada di tangan orang tua. Pendidikan adalah kerja sama tim, da bukan individu. Jangan pakai alasan tidak ada waktu, semua orang sama sama memiliki waktu 24 jam sehari, jadi aturlah waktu kita dengan berbagai macam cara dan kompaklah selalu dengan pasangan kita.

Selalu lakukan introspeksi diri sebelum introspeksi orang lain.

27.Kakak harus selalu mengalah

Di negeri ini terdapat kebiasaan bahwa anak yang lebih tua harus selalu mengalah pada saudaranya yang lebih muda. Tampaknya hal itu sudah menjadi budaya. Tapi sebenarnya, adakah dasar logikanya dan dimana prinsip keadilannya?

Ada satu contoh nyata seperti berikut:

Ada seorang kakak beradik, kakak bernama Dita dan adik bernama Rafiq. Neneknya selaku pengasuh utama selalu memarahi Dita ketika Rafiq menangis. Tanpa mengetahui duduk persoalan serta siapa yang salah dan benar, si Nenek selalu membela si adik dan melimpahkan kesalahan pada kakaknya. “Kamu ini gimana sih? Sudah besar kok tidak mau mengalah ama adiknya.” Begitulah ucapan yang keluar dari mulut si Nenek. Terkadang dibumbui dengan cubitan pada kakaknya.

Apa yang terjadi selanjutnya? Dita menjadi anak yang tidak memiliki rasa percaya diri. Ia pun mulai membenci adiknya. Lama kelamaan Dita mulai banyak melawan atas ketidak adilan ini, dan yang terjadi kemudian adalah kedua bersaudara ini makin sering bertengkar. Sementara Rafiq yang selalu dibela bela menjadi makin egois dan makin berani menyakiti kakaknya, selalu merasa benar dan memberaontak. Sang nenek perlahan lahan menobatkan Radja Ketjil yang lalim di tengah keluarga ini.

Apa yang seharusnya kita lakukan?

Anak harus diajari untuk memahami nilai benar dan salah atas perbuatannya terlepas dari apakah dia lebih muda atau lebih tua. Nilai benar dan salah tidak mengenal konteks usia. Benar selalu benar dan salah selalu salah berapapun usia pelakunya.

Berlakulah adil. Ketahuilah informasi secara lengkap sebelum mengambil keputusan. Jelaskan nilai benar dan salah pada masing masing anak, buat aturan main yang jelas yang mudah dipahami oleh anak anak anda.

28.Menghukum secara fisik

Dalam kondisi emosi, kita cenderung sensitif oleh perilaku anak, dimulai dengan suara keras, dan kemudian meningkat menjadi tindakan fisik yang menyakiti anak.

Jika kita terbiasa dengan keadaan ini, kita telah mendidiknya menjadi anak yang kejam dan trengginas, suka menyakiti orang lain dan membangkang secara destruktif. Perhatikan jika mereka bergaul dengan teman sebayanya. Percaya atau tidak, anak akan meniru tindakan kita yang suka memukul. Anak yang suka memukul temannya pada umumnya adalah anak yang sering dipukuli di rumahnya.

Apa yang sebaiknya kita lakukan?

Jangan pernah sekalipun menggunakan hukuman fisik kepada anak, mencubit, memukul, atau menampar bahkan ada juga yang pakai alat seperti cambuk, sabuk, rotan, atau sabetan.

Gunakanlah kata kata dan dialog, dan jika cara dialog tidak berhasil maka cobalah evaluasi diri kita. Temukanlah jenis kebiasaan yang keliru yang selama ini telah kita lakukan dan menyebabkan anak kita berperilaku seperti ini.

29.Menunda atau membatalkan hukuman

Kita semua tahu bahaya yang luar biasa dari merokok, mulai dari kanker, impotensi, sampai gangguan kehamilan dan janin. Tapi mengapa masih banyak yang tidak peduli dan tetap membandel untuk terus menjadi ahli hisap? Jelas karena akibat dari rokok itu terjadi kemudian dan bukan seketika itu juga.

Begitu juga dengan anak kita. Jika anda menjanjikan sebuah konsekuensi hukuman atau sanksi bila anak berperilaku buruk, jangan menunggu waktu yang terlalu lama, menunda, atau bahkan membatalkan karena alasan lupa atau kasihan.

Bila telah terjadi kesepakatan antara kita dan anak seperti tidak boleh minta minta dibelikan permen atau mainan dan ternyata anak mencoba coba untuk merengek, kita ingatkan kembali pada kepadanya tentang kesepakatan yang kita buat bersama. Anak biasanya akan berhenti merengek. Namun sayangnya kietika anak berhenti merengek , kita menganggap masalah susah selesai dan akhirnya kita menunda atau bahkan membatalkan hukuman entah karena lupa atau kasihan. Apa akibatnya? Anak akan mempunya anggapan bahwa kita hanya omong doang, maka mereka akan mempunya tendensi untuk melanggar kesepakatan karena hukuman tidak dilaksanakan.

Apa yang sebaiknya kita lakukan?

Jila kita sudah mempunyai kesepakatan dan anak melanggarnya, maka sanksi harus dilaksanakan, jika kita kasihan, kita bisa mengurangi sanksinya, dan usahakan hukumanya jangan bersifat fisik, tapi seperti pengurangan bobot kesukaan mereka seperti jam bermain, menonton tv, ataupun bermain video game.

BACA POIN SELANJUTNYA [....]

thumbnail

Definisi Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Adapun pada saat berlakunya UU No. 30 Tahun 1999 ini, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana diatur dalam pasal 615 sampai 651 Rv, Pasal 377 HIR, dan Pasal 705 Rbg tidak berlaku lagi. Adanya UU No. 30 Tahun 1999 telah berusaha mengakomodir semua aspek mengenai arbitrase baik dari segi hukum maupun substansinya dengan ruang lingkup baik nasional maupun internasional.
 

Di Indonesia sendiri, minat untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase ini meningkat semenjak diundangkannya UU No. 30 Tahun 1999 tersebut. Adapun beberapa hal yang menjadi keuntungan Arbitrase dibandingkan menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi adalah : 1) Sidang tertutup untuk umum ; 2) Prosesnya cepat (maksimal enam bulan) ; 3) Putusannya final dan tidak dapat dibanding atau kasasi ; 4) Arbiternya dipilih oleh para pihak, ahli dalam bidang yang disengketakan, dan memiliki integritas atau moral yang tinggi ; 5) Walaupun biaya formalnya lebih mahal daripada biaya pengadilan, tetapi tidak ada 'biaya-biaya lain' ; hingga 6) Khusus di Indonesia, para pihak dapat mempresentasikan kasusnya dihadapan Majelis Arbitrase dan Majelis Arbitrase dapat langsung meminta klarifikasi oleh para pihak. Dalam ruang lingkup internasional, Indonesia maupun pihak-pihak dari Indonesia juga acap kali menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase. Beberapa contoh kasusnya adalah : 1) Sengketa antara Cemex Asia Holdings melawan Indonesia yang diselesaikan melalui International Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID) pada 2004 sampai 2007 ; 2) Sengketa antara Pertamina melawan Commerz Asia Emerald yang diselesaikan melalui Singapore International Arbitration Center (SIAC), Singapore pada tahun 2008 ; 3) Sengketa terkait Bank Century dimana dua pemegang sahamnya menggugat Pemerintah Indonesia yakni Rafat Ali Rizvi dan Hesham Al Warraq yang diselesaikan melalui ICSID, Singapore ; hingga 4) Sengketa antara Newmont melawan Pemerintah Indoesia yang diselesaikan di ICSID, Washington DC.

Seiring perkembangannya, penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini menemui beberapa permasalahan. Masalah utama adalah terkait dengan pelaksanaan atau eksekusi putusan arbitrase. Dalam ruang lingkup internasional, putusan arbitrase internasional dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia apabila tidak bertentangan dengan ketertiban umum, telah memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta apabila salah satu pihak dalam sengketa adalah Negara Republik Indonesia maka hanya dapat dilaksanakan setelah ada eksekuatur dari Mahkamah Agung - RI. Permasalahannya, pengadilan di Indonesia seringkali "dicap" enggan untuk melaksanakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dengan alasan bahwa putusan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum. Lain permasalahan, dalam ruang lingkup nasional pelaksanaan putusan arbitrase juga seringkali terhambat akibat kurangnya kemampuan dan pengetahuan arbiter Indonesia yang berakibat penundaan putusan arbitrase.

Melihat berbagai permasalahan tersebut dan juga mengingat semakin tingginya minat masyarakat dalam menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase, maka Hukumonline.com telah menyelenggarakan Pelatihan Hukumonline 2015 yang bertajuk "Arbitrase Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Angkatan Keempat)". Pelatihan ini dilaksanakan pada Selasa - Rabu / 20 - 21 Januari 2015 di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan kali ini, Hukumonline.com berkesempatan untuk mengundang tim dari KarimSyah Law Firm yang juga merupakan kuasa hukum Republik Indonesia dalam menyelesaikan berbagai sengketa melalui jalur arbitrase internasional. Adapun para pengajar yang terlibat dalam pelatihan ini adalah : 
 

Iswahjudi A. Karim, S.H., LL.M., ACIArb. (Partner KarimSyah Law Firm), menyampaikan materi terkait dengan Persamaan dan Perbedaan Litigasi, Arbitrase, Adjudikasi, Mediasi, dan Pendapat yang Mengikat , serta Pedoman Membuat Putusan Arbitrase ; Firmansyah, S.H., LL.M., ACIArb. (Partner KarimSyah Law Firm), menyampaikan materi terkait dengan Arbitrase Menurut UU No. 30 Tahun 1999, Prosedur Beracara di Arbitrase (memakai aturan BANI), dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase ;Ilman F. Rakhmat, S.H., LL.M., FCIArb. (Partner KarimSyah Law Firm), menyampaikan materi terkait dengan Arbitrase Internasional ; danMirza A. Karim, S.H., LL.M. (Partner KarimSyah Law Firm), menyampaikan materi terkait dengan Arbitrase Syari'ah.

Dalam pelatihan ini, peserta juga dibagi dalam beberapa kelompok dan ditugaskan untuk melakukan simulasi pembuatan putusan arbitrase. Untuk selanjutnya, putusan yang dibuat tersebut dipresentasikan didepan Pengajar dan diberikan tanggapan oleh Para Pengajar. Secara keseluruhan, acara pelatihan berlangsung dengan lancar dan para peserta sangat aktif terlibat dalam pemaparan materi, tanya jawab, maupun dalam melaksanakan simulasi.

--

Jika Anda tertarik dengan Notulensi Pelatihan ini, silahkan hubungi Kami via email ke talks(at)hukumonline(dot)com. Notulensi ini tersedia gratis bagi pelanggan Hukumonline.

Sumber : Hukum Online

thumbnail

Pengertian Permanent Court of Arbitration 

Mahkamah Arbitrase Antarabangsa atau Permanent Court of Arbitration (PCA) adalah sebuah organisasi internasional yang berbasis di The Hague, Belanda. Didirikan pada tahun 1899 pada awalnya merupakan Konferensi Perdamaian Den Haag. PCA mendorong penyelesaian sengketa yang melibatkan negara, badan negara, organisasi antar pemerintah, dan pihak swasta dengan membantu dalam pembentukan arbitrase pengadilan dan memfasilitasi urusan hukum antara mereka. PCA berbeda dari International Court of Justice yang bertempat di gedung yang sama, Peace Palace di The Hague. Wikipedian.

thumbnail

Grasi, Amnesti, Abolisi dan Deponering

A.      Grasi
Grasi merupakan upaya hukum istimewa, yang dapat dilakukan atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki keuatan hukum yang tetap, termasuk putusan Mahkamah Agung. Istilah grasi berasal dari kata “gratie” dalam bahasa Belanda atau “granted” dalam bahasa Inggris. Yang berarti wewenang dari Kepala Negara untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim, untuk menghapus seluruhnya, sebagian atau mengubah sifat/bentuk hukuman itu.

Secara singkat, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan grasi sebagai ampunan yang diberikan Kepala Negara terhadap seseorang yang dijatuhi hukuman. Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2002, yang dimaksud Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.

Dari berbagai pengertian diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan grasi ialah sebuah tindakan yang dilakukan oleh Presiden dalam memberikan ampunan pada seseorang dengan cara mengubah, menghapus atau mengurangi hukuman yang diberikan oleh hakim.

Sesungguhnya grasi bukanlah sebuah upaya hukum, karena upaya hukum hanya terdapat sampai pada tingkat Kasasi ke MA. Grasi merupakan upaya non hukum yang didasarkan pada hak prerogatif Presiden dan juga diputuskan berdasarkan pertimbangan subjektif Presiden.

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2002, maka dapat kita ketahui bahwa grasi.

Dapat dimohonkan pada pidana mati, penjara seumur hidup, dan penjara paling rendah 2 (dua) tahun.

Permohonan grasi hanya dapat diajukan satu kali, kecuali dalam hal:

a.       terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut;

b.      terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.

Pemberian grasi oleh Presiden dapat berupa:

a.         Peringanan atau perubahan jenis pidana
b.         Pengurangan jumlah pidana
c.         Penghapusan pelaksanaan pidana.

Permohonan Grasi dapat diajukan oleh:

Terpidana atau Kuasa Hukumnya

Keluarga Terpidana, baik dengan persetujuan terpidana maupun tanpa persetujuan terpidana (bagi terpidana hukuman mati.

Grasi sangat dibutuhkan dalam pemerntahan suatu negara karena dapat meminimalisasi beberapa resiko yang dikhawatirkan sebagai akibat dari vonis yang dijatuhkan oleh hakim, khususnya untuk pidana maksimal seperti pidana mati, yaitu adanya kemungkinan terjadi eksekusi terhadap innocent people.

Selain itu, adanya kekhilafan dalam proses hukum, meliputi proses penuntutan, penangkapan yang salah, atau keterangan dari saksi yang tidak dapat dipercaya, bisa  saja terjadi. Boleh dibilang grasi merupakan salah satu lembaga yang bisa mengkoreksi dan mengatasi resiko tersebut. Itulah sebabnya mengapa grasi berada di luar lingkup peradilan pidana.

Hal ini memberikan indikasi bahwa, meskipun grasi merupakan kewenangan presiden yang berada dalam lingkup Hukum Tata Negara, hukum pidana juga memandang tentang keberadaan grasi dalam hal upaya dari terpidana untuk menghindarkan dari eksekusi putusan.

B.       Amnesti
Merupakan suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut. Amnesti ini diberikan kepada orang-orang yang sudah ataupun yang belum dijatuhi hukuman, yang sudah ataupun yang belum diadakan pengusutan atau pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut.

Amnesti berasal dari kata Yunani, “amnestia”, yang berarti keterlupaan. Secara umum amnesti adalah sebuah tindakan hukum yang mengembalikan status tak bersalah kepada orang yang sudah dinyatakan bersalah secara hukum sebelumnya. Amnesti diberikan oleh badan hukum tinggi negara semisal badan eksekutif tertinggi, badan legislatif atau badan yudikatif. Dalam KBBI, amnesti merupakan pengampunan atau penghapusan hukuman yg diberikan kepala negara kpd seseorang atau sekelompok orang yg telah melakukan tindak pidana tertentu.

Amnesti agak berbeda dengan grasi, abolisi atau rehabilitasi karena amnesti ditujukan kepada orang banyak. Pemberian amnesti yang pernah diberikan oleh suatu negara diberikan terhadap delik yang bersifat politik seperti pemberontakan atau suatu pemogokan kaum buruh yang membawa akibat luas terhadap kepentingan negara. Sama dengan grasi, amnesti merupakan hak prerogatif Presiden dalam tataran yudikatif.

Seperti disebutkan diatas, bahwa amnesti diberikan kepada kelompok orang yang pernah melakukan hal-hal yang berakibat luas bagi pemerintahan negara. Dan biasanya amnesti diberikan tanpa syarat. Oleh karena itu, dalam pemberiannya, amnesti tidak bisa diberikan secara sembarangan, tetapi harus melalui pertimbangan yang panjang serta adanya jaminan bahwa kelompok tersebut tidak lagi melakukan perbuatan yang merugikan negara.

C.      Abolisi

Abolisi berasal dari bahasa Inggris, “abolition”, yang berarti penghapusan atau pembasmian. Menurut istilah abolisi diartikan sebagai peniadaan tuntutan pidana. Artinya, abolisi merupakan suatu keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara, dimana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut. Seorang presiden memberikan abolisi dengan pertimbangan demi alasan umum mengingat perkara yang menyangkut para tersangka tersebut terkait dengan kepentingan negara yang tidak bisa dikorbankan oleh keputusan pengadilan.

Dari definisi diatas, tentu kita pun dapat mengetahui bahwa sebenarnya abolisi bukanlah suatu pengampunan dari Presiden kepada para terpidana. Tetapi merupakan sebuah upaya Presiden untuk menghentikan proses pemeriksaan dan penuntutan kepada seorang tersangka. Karena dianggap pemeriksaan dan penuntutan tersebut dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.

D.      Rehabilitasi
Rehabilitasi berasal dari bahasa Latin, “habilitare” yang berarti “membuat baik”. Dalam perspektif ini, yang dimaksud rehabilitasi ialah suatu tindakan Presiden dalam rangka mengembalikan hak seseorang yang telah hilang karena suatu keputusan hakim yang ternyata dalam waktu berikutnya terbukti bahwa kesalahan yang telah dilakukan seorang tersangka tidak seberapa dibandingkan dengan perkiraan semula atau bahkan ia ternyata tidak bersalah sama sekali. KBBI secara singkat menterjemahkan rehabilitasi sebagai pemulihan kpd kedudukan (keadaan, nama baik) yg dahulu (semula). Fokus rehabilitasi ini terletak pada nilai kehormatan yang diperoleh kembali dan hal ini tidak tergantung kepada Undang-undang tetapi pada pandangan masyarakat sekitarnya

Secara psikologis, tentu penetapan seseorang sebagai terpidana atau “hanya” sebagai tersangka atas sebuah perkara hukum tentu akan membawa dampak yang cukup besar, bukan hanya bagi dirinya tetapi juga bagi orang-orang disekitarnya. Oleh karena itu, rehabilitasi dapat dianggap sebagai tanggung jawab psikologis Presiden dalam memperbaiki nama, hak, dan citra seseorang yang terlanjur dihubungkan dengan perkara hukum, tetapi tidak dapat dibuktikan keterlibatannya atau sangkaan yang salah.

E.       Deponering

Deponering dikenal sebagai upaya pembekuan perkara. Artinya suatu kasus dihentikan/ditutup selamanya meski ada pergantian rezim. Deponering merupakan mekanisme yang dimiliki oleh Kejaksaan Agung untuk mengesampingkan perkara pidana demi kepentingan umum. Jaksa agung menghentikan penyelidikan dengan alasan untuk keselamatan negara.

Yang cukup menarik dari bahasan ini, penulis tidak sama sekali menemukan padanan mengenai asal kata deponering. Yang cukup mengejutkan ternyata penulis menemukan sebuah artikel yang menyebutkan bahwa deponering sesungguhnya bukanlah istilah yang tepat untuk upaya ini, berikut artikel yang diunduh dari detiknews.com:

“Den Haag - Pemilihan kata deponering untuk definisi penghentian perkara adalah salah dan sesat. Yang mengejutkan, dari guru besar, praktisi hukum, sampai wartawan memakai kata deponering yang salah itu. Bahkan terminologi sesat ini masuk dalam laporan resmi Tim 8!

Deponering bentuk kata benda dari deponeren, menurut definisi dalam bahasa aslinya di Negeri Belanda artinya menyerahkan, melaporkan, mendaftarkan. Ini bisa ditemukan dalam hukum dagang, administrasi maupun perpajakan. Het bedrijf wilde zijn merknaam deponeren (Perusahaan itu ingin mendaftarkan nama merknya). Gedeponeerde merk = merk terdaftar. Proses penyerahan, pelaporan atau pendaftarannya disebut deponering. Deponeren jaarstukken = laporan tahunan. Dalam bahasa sehari-hari deponeren bisa bermakna membuang. Jij kun je afval in deze ton deponeren (Kamu bisa membuang sampahmu di tong ini).

Sedangkan menghentikan atau menyampingkan perkara seperti dimaksudkan para ahli hukum di tanah air adalah bukan deponering, melainkan seponering, bentuk kata benda dari seponeren. Seponeren artinya terzijde leggen (menyampingkan), niet vervolgen (tidak menuntut). Terminologi ini hanya dikenal dalam hukum pidana sebagaimana diatur dalam Het Nederlands Strafprocesrecht (KUHAP Belanda). Definisinya, menyampingkan atau tidak melanjutkan penuntutan terhadap tersangka karena pertimbangan azas oportunitas atau karena tidak cukup bukti untuk dibawa ke pengadilan. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak tegen een brandweercommandant geseponeerd (Kejagung telah menyampingkan perkara terhadap komandan pemadam kebakaran).

Sinonim dari seponeren adalah sepot. Penghentian penuntutan karena dianggap tidak perlu (pertimbangan azas oportunitas) disebut dengan beleidssepot (penghentian secara kebijakan), sedangkan penghentian karena tidak cukup bukti disebut dengan technisch sepot (penghentian secara teknis). Kewenangan atas seponeren atau sepot ini menurut strafprocesrecht ada di tangan kepolisian dan kejaksaan. Bagaimana urusan seperti ini sampai harus presiden yang memutuskan dan para ahli hukum dari praktisi sampai guru besar bisa salah dalam terminologi mendasar ini?

Catatan lima alinea ini meninggalkan hipotesis bahwa mungkin salah satu pemicu kesemrawutan penerapan dan penegakan hukum di Indonesia karena kelemahan dalam memahami teks bahasa Belanda yang diwarisi, sehingga akhirnya tersesat. Perhatikan sikap presiden, yang tidak mau menindak pejabat Polri dan Kejagung, dengan dalih tidak mau mencampuri proses hukum. Di Negeri Belanda, proses hukum yang tidak bisa dicampuri oleh siapapun adalah pengadilan. Mendagri dalam situasi khusus bisa memanfaatkan kewenangannya untuk menindak pejabat penyidik. Kewenangan ini untuk mencegah jangan sampai kejagung dan polisi dikendalikan cukong. Selanjutnya Mendagri mempertanggungjawabkan kebijakannya secara politik di depan parlemen. Setahu saya juga bahwa Kejagung dan Kapolri dalam organogram berada di bawah presiden, bukan yustisi. Dengan sikap presiden itu sempurnalah sudah tengara kesesatan, beserta segala akibatnya.”

Tentu apapun bahasanya, deponering telah dikenal oleh publik sebagai sebuah tindakan penghentian penuntutan yang dikeluarkan oleh MA, karena penuntutan yang dilakukan dianggap dapat mengganggu stabilitas negara (layaknya abolisi).

Tetapi dari artikel tersebut tentu ke-absahan deponering sebagai sebuah istilah hukum di Indonesia perlu dipertanyakan lagi.

KESIMPULAN
Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 sering dikatakan menganut sistem presidensiil, akan tetapi sifatnya tidak murni, karena bercampur baur dengan elemen-elemen sistem parlementer. Namun dengan empat perubahan pertama Undang-undang Dasar 1945, khususnya dengan diadopsinya sistem pemilihan presiden  secara langsung, dan dilakukannya perubahan struktural maupun fungsional terhadap kelembagaan MPR, maka sistem pemerintahannya menjadi makin tegas menjadi sistem pemerintahan presidensiil murni. Dalam sistem presidensiil yang murni, tidak perlu lagi dipersoalkan mengenai pembedaan atau pemisahan antara fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan, karena dalam pemerintahan presidensiil murni cukup memiliki presiden dan wakil presiden saja tanpa mempersoalkan kapan ia berfungsi sebagai kepala negara dan kapan sebagai kepala pemerintahan.

Di negara dengan tingkat keanekaragaman penduduknya yang luas seperti Indonesia, sistem presidensiil ini efektif untuk menjamin sistem pemerintahan yang kuat dan efektif. Namun seringkali, karena kuatnya otoritas yang dimilikinya,  timbul persoalan berkenaan dengan dinamika demokrasi. Oleh karena itu, dalam perubahan Undang-undang Dasar 1945, kelemahan sistem presidensiil seperti kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan presiden, diusahakan untuk dibatasi. Misalnya, Pasal 14 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA” dan “Presiden memberikan amnesty dan abolisi dengan mempertimbangkan DPR”. Hal ini bertujuan agar hak preogratif presiden dibatasi dan tidak lagi bersifat mutlak.

Perubahan aturan mengenai hak prerogatif yudikatif Presiden itu memang memberikan pembatasan tersendiri bagi Presiden agar tidak dengan mutlak menggunakan kekuatan hukumnya untuk diberikan berdasarkan kepentingan politiknya saja. Misalnya seperti yang terjadi pada penahanan dan pembebasan napol/tapol pada era orde baru dan orde lama.

Pada kasus kekinian yang sangat menyita perhatian masyarakat, wacana penggunaan hak-hak prerogatif Presiden kembali menguak seiring terbukanya kasus kriminalisasi petinggi KPK. Namun apa daya pada akhirnya Presiden tidak mengambil salah satu dari hak yudikatifnya sebagai upaya meluruskan proses hukum yang terjadi, karena UUD 1945 memang tidak memperbolehkannya campur tangan dalam proses hukum tanpa melalui pertimbangan MA dan DPR. Walaupun publik mengetahui dan dapat menilai bahwa dalam kasus itu, Mahkamah Agung (walau tidak secara institusi) juga terlibat.

Dari gambaran itulah kemudian, kita sebenarnya dapat menganalisa lebih jauh lagi mengenai efektivitas Pasal 14 UUD 1945 yang telah diamandemen, karena lebih membutuhkan waktu yang lama dalam prosesnya.

Berdasarkan sejarah, upaya Presiden dalam ikut dalam penyelesaian suatu kasus melalui hak-haknya bukanlah hal yang asing dalam kehidupan bernegara Indonesia. Dalam hal pemberian grasi misalnya, sesungguhnya bukanlah hal baru di Indonesia mengingat pada masa Orde Baru sering diberikan grasi, termasuk perubahan status terpidana mati menjadi seumur hidup, pernah diberikan kepada Soebandrio dan Omar Dhani. Demikian pula terhadap sembilan terpidana lain (1980), setelah itu, tidak kurang dari 101 permohonan grasi diberikan oleh presiden Soeharto. Tentu saja hal ini bukanlah jumlah yang sedikit, mengingat kekuasaan Orde Baru telah bertengger selama 32 tahun.

Di masa reformasi, masalah grasi juga sempat menjadi sesuatu yang menarik perhatian, dimana ketika itu Presiden Megawati Soekarnoputri menolak memberikan grasi kepada enam terpidana mati. Mereka adalah lima orang terlibat pembunuhan, dan satu orang dalam kasus narkoba.

Selain itu, dalam memberikan amnesti dan abolisi, Presiden sedikitnya telah 3 kali menggunakannya dan kemudian menjadi polemik di masyarakat, yakni terhadap para aktivis PRRI/Permesta, DI/TII, dan yang terbaru, GAM. Pemberian amnesti dan abolisi ini menjadi polemik karena dikhawatirkan mereka akan kembali berkhianat dan berbuat makar kembali. Tetapi hal ini mungkin dapat dieliminir dengan adanya pernyataan berjanji setia kembali kepada NKRI.

Yang paling menarik perhatian penulis ialah pada pembahasan deponering. Dimana deponering ialah wewenang Jaksa Agung untuk menghentikan penuntutan karena penuntutan yang dilakukan dianggap dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Menurut penulis, wewenang ini sedikit banyak bertabrakan dengan hak abolisi milik Presiden, serta SKPP (Surat Keputusan Penghentian Penuntutan) yang juga milik Jaksa Agung. Artinya adanya deponering bisa jadi merupakan penghamburan karena dapat terjadi dua tindakan yang sama dengan berbeda proses dan aturan. Selain itu juga, deponering secara istilah masih dipertanyakan karena ternyata kata deponering itu sendiri tidaklah mengacu pada pengabaian proses hukum.
REFERENSI

1.        Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia YLBHI. 2007. “Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

2.        Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php, diakses 05 Desember 2009

3.         Eddi Santosa. 2009. “Deponering Sebuah Kesesatan” dalam http://www.detiknews.com/read/2009/11/23/175547/1247279/10/deponering-sebuah-kesesatan, diakses 06 Desember 2009

4.        Undang-Undang Dasar 1945; Amandemen I, II, III, IV
5.        Undang-Undang No. 22 Tahun 2000 Tentang Grasi
6.        Sumber Lainnya.
thumbnail

Prosedur Pembuatan CV (commanditaire vennootschap)

Berikut langkah-langkah pendirian CV:

1.    Membuat akta pendirian CV di notaris. Untuk membuat akta ini, minimal ada 2 orang pendiri dimana satu pendiri akan menjadi sekutu aktif dan satu pendiri lainnya akan menjadi sekutu pasif.

2.    Mendaftarkan akta pendirian CV di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.

3.    Mengurus Surat Keterangan Domisili Perusahaan (“SKDP”) yang pengurusannya dapat dilakukan di kelurahan setempat sesuai domisili CV Anda. Untuk dapat mengurus SKDP, Anda perlu menentukan terlebih dahulu dimana CV Anda akan berdomisili sesuai keterangan dalam akta pendirian CV. AndaAnda

4.    Membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badanyang dapat Anda urus di Kantor Pajak setempat sesuai domisili CV Anda.

5.    Selanjutnya Anda perlu mengurus izin usaha yang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan oleh CV.

6.    Terakhir, Anda perlu mengurus dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

 

Jika yang Anda maksud adalah belum melakukan pendaftaran akta pendirian CV di Pengadilan Negeri, maka salah satu dampaknya adalah Anda tidak bisa mengurus dokumen legalitas lainnya, seperti izin usaha dan TDP. Jika tidak ada dokumen legalitas, akan sulit untuk mengembangkan bisnis Anda.

Terima kasih atas pertanyaan Anda. CV (commanditaire vennootschap) atau Persekutuan Komanditer adalah salah satu pilihan badan usaha yang populer untuk menjalankan bisnis. Selain proses pendiriannya relatif mudah karena tidak memerlukan pengesahan oleh negara, tidak ada syarat modal minimum untuk mendirikan CV. Hanya saja karena CV bukanlah badan hukum seperti halnya Perseroan Terbatas (PT), maka aspek pertanggungjawabannya hingga ke harta pribadi. Ini bisa dijadikan pertimbangan sebelum mendirikan CV.

 

Hakikatnya, CV adalah persekutuan firma yang memiliki satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu Komanditer ialah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga sebagai pemasukan kepada persekutuan, dan ia tidak ikut campur dalam pengurusan ataupun penguasaan dalam persekutuan.

 

Status Sekutu Komanditer dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan, kemudian hanya menantikan hasil keuntungan dari inbrengyang dimasukkannya itu dan tidak ikut campur dalam kepengurusan, pengusahaan, maupun kegiatan usaha perusahaan. Meskipun Sekutu Komanditer diberikan kuasa sekalipun, ia tidak boleh melakukan pengurusan apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“KUHD”).

 

Dari uraian diatas, dapat kita lihat bahwa dalam CV terdapat 2 macam sekutu yaitu:

1.    Sekutu Aktif atau Sekutu Kerja atau Sekutu Komplementer, yaitu sekutu yang menjadi pengurus CV; dan

2.    Sekutu Pasif atau Sekutu Tidak Kerja atau Sekutu Komanditer, yaitu sekutu yang tidak melakukan pengurusan CV dan hanya memberikan inbreng(pelepas uang) saja.

 

Dasar Pengaturan CV

Syarat pendirian CV diatur di Pasal 19, 20, dan 21 KUHD. Dalam Pasal 19 KUHD disebutkan bahwa persekutuan secara melepas uang/persekutuan komanditer, didirikanoleh satu atau beberapa orang yang bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng untuk keseluruhannya, dengan satu atau beberapa orang pelepas uang.

 

Syarat-Syarat Mendirikan CV

Mengingat bahwa CV termasuk salah satu bentuk persekutuan firma, maka pendirian CV dilakukan denganakta otentik.[1] Dalam prakteknya di Indonesia, syarat-syarat mendirikan CV adalah sebagai berikut:

1.    Membuat akta pendirian CV di notaris. Untuk membuat akta ini, minimal ada 2 orang pendiri dimana satu pendiri akan menjadi sekutu aktif dan satu pendiri lainnya akan menjadi sekutu pasif.

2.    Mendaftarkan akta pendirian CV di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.[2]

 

Setelah CV Anda memperoleh penetapan dari PengadilanNegeri setempat, Anda dapat mengurus dokumen lain sebagai kelengkapan legalitas CV Anda untuk memulai bisnis. Umumnya kelengkapan dokumen lain yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

1.    Surat Keterangan Domisili Perusahaan (“SKDP”) yang Andapengurusannya dapat dilakukan di kelurahan setempat sesuai domisili CV Anda. Untuk dapat mengurus SKDP, Anda perlu menentukan terlebih dahulu dimana CV Anda akan berdomisili sesuai keterangan dalam akta pendirian CV. Misalnya, jika dalam akta pendirian CV disebutkan CV Anda didirikan dan berdomisili di Jakarta Barat, maka Anda perlu menentukan alamat domisili yang masih dalam wilayah hukum Jakarta Barat.

2.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)[3] Badan yang dapat Anda urus di Kantor Pajak setempat sesuai domisili CV Anda.

 

 

Selanjutnya Anda perlu mengurus izin usaha yang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan oleh CV. Jika CV Anda bergerak di bidang perdagangan umum, maka Anda memerlukan izin usaha yang bernama Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).[4] Beda lagi jika CV Anda bergerak di bidang jasa konstruksi, maka Anda perlu memperoleh izin yang bernama Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).[5]

 

Pengurusan izin di atas dapat dilakukan di instansi terkait--tergantung domisili CV--bisa di kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau di kantor perwakilan dinas terkait. 

 

Terakhir, Anda perlu mengurus dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP)[6].  Terlepas dari apapun izin usaha yang Anda perlukan, TDP adalah dokumen legalitas yang wajib dimiliki oleh CV Anda.

 

Terkait pertanyaan Anda mengenai dampak jika CV Andabelum didaftarkan secara resmi, kami kurang menangkap maksud Anda. Namun jika yang Anda maksud adalah belum melakukan pendaftaran akta pendirian CV di Pengadilan Negeri, maka salah satu dampaknya adalah Anda tidak bisa mengurus dokumen legalitas lainnya, seperti izin usaha dan TDP. Jika tidak ada dokumen legalitas, akan sulit untuk mengembangkan bisnis Anda.Misalnya, hambatan untuk membuka rekening bank atas nama CV Anda serta hambatan untuk bermitra dengan perusahaan lain.

 

Demikian jawaban kami. Semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;

2.    Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 116/M-DAG/PER/12/2015 Tahun 2015;

3.    Peraturan Menteri Perkerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;

4.    Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 dan terakhir diubah denganPeraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011;

5.    Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013 Tahun 2013.

 

 

Referensi:

1.    Strategi Memulai Bisnis Yang Legal Melalui Virtual Office
2.    9 Keuntungan Mendirikan PT Untuk Bisnis Anda

 
1] Pasal 22 KUHD

[2] Pasal 23 dan Pasal 24 KUHD

[3] Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak

[4] Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

[5] Pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi jo. Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Perkerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional

[6] Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan

thumbnail

Upaya hukum terhadap ketidak puasan putusan hakim.

Apa yang harus ditempuh oleh seorang korban jika dalam putusan Hakim dalam perkara pidana yang menimpa dirinya dirasa tidak puas atas vonis itu dan jaksa tidak melakukan banding atau upaya hukum lainnya? Terima kasih atas pencerahannya.

Jawaban:

Kholil Khoirul Muluk, S.H.





Memang pada dasarnya negara memberikan wewenang untuk melakukan penuntutan atas suatu tindak pidana ada pada penuntut umum (jaksa). Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (6)UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(“KUHAP”):
a.      Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
b.      Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
 
Menyitir pendapat Andrew Ashworth dalam “Victim Impact Statements and SentencingThe Criminal Law Review, (hlm. 503) yang dikutip oleh Dr. Lilik Mulyadi S.H., M.H.  dalam tulisannya “Upaya Hukum yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia” yang dimuat dalam lamanbadilum.info, dikatakan bahwa kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana maupun dalam praktik peradilan relatif kurang diperhatikan karenaketentuan hukum Indonesia masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku (offender orientied) (hal. 2).
 
Hal ini tampak dalam Pasal 1 angka 12 KUHAP yang berbunyi: “Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”
 
Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa publik (korban) belum diberikan akses terhadap upaya hukum pidana karena posisi korban digantikan oleh penuntut umum/jaksa. Hal ini terjadi karena belum diterapkannya pendekatan restorative justice dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Lebih jauh mengenai pendekatan restorative justice, simak artikel berikut:
-         Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia oleh Jecky Tengens, S.H..
 
Mengenai upaya hukum yang mungkin diupayakan oleh korban, Peneliti Lembaga Kajian untuk Advokasi dan Independensi Peradilan (LeIP), Arsilberpendapat bahwa bila jaksa tidak mengajukan banding, korban dapat melakukan upaya tuntutan ganti rugi terhadap pelaku tindak pidana yaitu melalui ranah perdata. Lebih jauh, simak Bagaimana Cara Menuntut Ganti Rugi Jika Menjadi Korban Tindak Pidana?
 
Selain itu, bila jaksa tidak mengajukan banding sedangkan putusan hakim tidak sampai dua pertiga dari tuntutan terutama bila kasus tersebut menyangkut kepentingan publik. Jaksa yang terbukti tidak mengajukan banding, dapat terancam sanksi disiplin. Lebih jauh, simak Sanksi untuk Jaksa yang Tidak Mengajukan Banding.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum: