Makalah Hukum Delik Aduan

Delik Aduan

Istilah delik aduan (klacht delict), ditinjau dari arti kata klacht atau pengaduan berarti tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan setelah adanya laporan dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang atau terhadap orang tertentu.

Pada delik aduan, jaksa hanya akan melakukan penuntutan apabila telah ada pengaduan dari orang yang menderita, dirugikan oleh kejahatan tersebut. Pengaturan delik aduan tidak terdapat dalam Buku ke I KUHP, tetapi dijumpai secara tersebar di dalam Buku ke II. Tiap-tiap delik yang oleh pembuat undang-undang dijadikan delik aduan, menyatakan hal itu secara tersendiri, dan dalam ketentuan yang dimaksud sekaligus juga ditunjukan siapa-siapa yang berhak mengajukan pengaduan tersebut.

Pembentuk undang-undang telah menyaratkan tentang adanya suatu pengaduan bagi delik tertentu. Adapun sebabnya menurut Von Liszt, Berner dan Von Swinderen adalah bahwa dipandang secara objektif pada bebrapa delik tertentu itu kerugian material atau ideal dari orang yang secara langsung telah dirugikan harus lebih diutamakan daripada kerugian-kerugian lain pada umumnya. Menurut MvT (Memori van Teolichting), disyaratkannya suatu pengaduan pada beberapa delik tertentu itu adalah berdasarkan pertimbangan bahwa ikut campurnya penguasa di dalam suatu kasus tertentu itu mungkin akan mendatangkan kerugian yang lebih besar bagi kepentingan-kepentingan tertentu dari orang yang telah dirugikan daripada kenyataan, yakni jika penguasa telah tidak ikut campur di dalam kasus tertentu. Sehingga keputusan apakah seseorang yang telah merugikan itu perlu dituntut atau tidak oleh penguasa, hal tersebut diserahkan kepada pertimbangan orang yang telah merasa dirugikan.

Pembagian Delik Aduan

Delik aduan dibagi dalam dua jenis :

1.      Delik aduan absolut (absolute klacht delict)
Menurut Tresna Delik aduan absolut adalah tiap-tiap kejahatan yang dilakukan, yang hanya akan dapat diadakan penuntutan oleh penuntut umum apabila telah diterima aduan dari yang berhak mengadukannya. Pompe mengemungkakan delik aduan absolut adalah delik yang pada dasarnya, adanya suatu pengaduan itu merupakan voorwaarde van vervolgbaarheir atau merupakan syarat agar pelakunya dapat dituntut.
Kejahatan-kejahatan yang termasuk dalamjenis delik aduan absolut seperti :
Kejahatan penghinaan (Pasal 310 s/d 319 KUHP), kecuali penghinaan yang dilakukan oleh seseoarang terhadap seseorang pejabat pemerintah, yang waktu diadakan penghinaan tersebut dalam berdinas resmi. Si penghina dapat dituntut oleh jaksa tanpa menunggu aduan dari pejabat yang dihina.
Kejahatan-kejahatan susila (Pasal 284, Pasal 287, Pasal 293 dana Pasal 332 KUHP).
Kejahatan membuka rahasia (Paal 322 KUHP)

2.      Delik aduan relatif (relatieve klacht delict)
Delik aduan relatif adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan, yang sebenarnya bukan merupakan kejahatan aduan, tetapi khusus terhadap hal-hal tertentu, justru diperlukan sebagai delik aduan. Menurut Pompe, delik aduan relatif adalah delik dimana adanya suatu pengaduan itu hanyalah merupakan suatu voorwaarde van vervolgbaarheir atau suatu syarat untuk dapat menuntut pelakunya, yaitu bilamana antara orang yang bersalah dengan orang yang dirugikan itu terdapat suatu hubungan yang bersifat khusus.
Umumnya delik aduan retalif ini hanya dapat terjadi dalam kejahatan-kejahatan seperti :
Pencurian dalam keluarga, dan kajahatan terhadap harta kekayaan yang lain yang sejenis (Pasal 367 KUHP);
Pemerasan dan ancaman (Pasal 370 KUHP);
Penggelapan (Pasal 376 KUHP);
Penipuan (Pasal 394 KUHP).

Beberapa hal perbedaan antara delik aduan absolut dengan delik aduan relatif :
Delik aduan relatif ini penuntutan dapat dipisah-pisahkan, artinya bila ada beberapa orang yang melakukan kejahatan, tetapi penuntutan dapat dilakukan terhadap orang yang diingini oleh yang berhak mengajukan pengaduan. Sedangkan pada delik aduan absolut, bila yang satu dituntut, maka semua pelaku dari kejahatan itu harus dituntut juga.
Pada delik aduan absolute, cukup apabila pengadu hanya menyebutkan peristiwanya saja, sedangkan pada delik aduan relatif, pengadu juga harus menyebutkan orang yang ia duga telah merugikan dirinya.
Pengaduan pada delik aduan absolut tidak dapat di pecahkan (onsplitbaar), sedangkan Pengaduan pada delik aduan relatif dapat dipecahkan (splitbaar).

Pihak yang berhak mengajukan Pengaduan dan Tenggang Waktu Mengajukan Pengaduan

Pihak-pihak yang berhak mengajukan aduan dan jangka waktunya, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 72 KUHP seperti :
Wakilnya yang sah dalam perkara sipil, atau wali, atau pengaduan orang tertentu (khusus untuk orang yang belum dewasa). Misalnya orang tua korban, pengacara, pengampu (curator) dan wali.
Orang yang langsung dikenai kejahatan itu (korban).

Adapun tenggang waktu untuk mengajukan aduan tersebut diatur dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP. Maksud Pasal 74 ayat (1) yaitu kalau seseorang mempunyai hak untuk mengajukan aduan, ia hanya boleh memasukan aduan tersebut paling lama dalam jangka waktu enam bulan setelah kejadian itu diketahuinya, tetapi kalau kebetulan ia berdiam di luar negeri, maka tenggang waktu itu paling lama sembilan bulan.


*sumber : Hukum Pidana, Syiah Kuala University Press-2009,
Dikirim melalui Satelit Bursa Nasional Indonesia (BNI) Penyedia Informasi Kerja.

Antropologi Hukum

Antara studi hukum dan antopologi terdapat suatu hubungan yang erat, karena keduanyaberbicara dan mengkaji perihal ketertiban organisasi masyaratkat. Berikut pranata-pranata pengendaliannya yang tergolong kajian-kajian sentral .
Karakteristik antropologi hukum terletak pada sifat pengamatannnya, penyelidikannya dan pemahamannya yang secara menyeluruh terhapa kehidupan manusia (sejarah manusia, lingkungan hidup, kehidupan keluarga, pemukiman , ekonomi, politik,  agama, bangsa) sehingga pengertian-pengertian yang dibentuknya mempunyai nilai universal baik menurut tempat maupun waktu.
Ruang lingkup persoalan yang dikaji oleh ahli antropologi di bidang hukum cukup luas. Satjipto Rahardjo menyebutkan diantaranya sebagai berikut :
1.     Bagaimana tipe-tipe badan yang menjalankan pengadilan dan perantaraan dalam masyarakat
2.     Apakah yang menjadi landasan kekuasaan dari badan-badan itu untuk menjalankan peranannya sebagai penyelesaian sengketa
3.     Dalam keadaan tertentu, macam-macam sengketa yang bagaimanakah yang menghendaki penyelesaian melalui pengadilan dan yang manakah yang menghendaki perundingan.
4.     Fungsi serta efek ekosistemik yang manakah yang bekerja atas suatu proses hukum? (meliputi penyelidikan terhadap jaringan hubungan-hubungan sosial, psikologis, ekonomi dan politik antara para pihak, wakil-wakil atau pendukung mereka dan kepala-kepala mereka) (aspek penegak hukum : aturan, penegak hukum, budaya hukum
5.     Prosedur-prosedur manakah yang dipakai untuk masing-masing jenis sengketa pada kondisi-kondisi tertentu? (penyelidikan terhadap seg-segi sepert penangkapan tersangka, tempat kejadiannya, bukti-bukti dan sebagainya ).
6.     Bagaimana keputusan itu dijalankan
7.     Bagaimana hukum berubah, CB, BB (RUTAN)


Jadi persoalan-persoalan yang banyak di kaji dalam antropologi hukum adalah persoalan-persoalan tentang dan sekitar peneyelesaian sengketa dalam masyarakat.
Dalam hubungan ini Surjono Soekanto dalam bukunya “mengenal antropologi hukum “ bahwa antropolog hukum mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesainnya pada masyarakat sedrhana maupun masyarakat-masyrakat yang sedang mengalami proses modernisasi Para ahli belum sependapat bahwa antropologi hukum hanya memusatkan perhatian pada masalah sengketa semata. Hal ini diungkapkan secara pnjang oleh Abdurrahman dalam makalahnya yang berjudul “antroplogi hukum, ruang lingkup dan perkembangannya dia Indonesia”, yang disampaikan dalam diskusi antropologi hukum dalam diskusi di Unlam pada tanggal 20 februari 2009 yang menggambarkan bahwa ruang lingkup antropologi hukum itu ternyaata sangat luas sekali, namun secara singakt dapat diakatan, bahwa antropologi hukum adalah Suatu sistem kajian yang mempelajari hukum dengan latar belakang budayanya.

Sejarah Tata Hukum Indonesia

Sejarah Tata Hukum Indonesia dimulai sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, dimana kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan.
Dengan adanya proklamsi berarti sejak saat itu bangsa Indonesia telah menentukan dan melaksanakan hukumnya sendiri, yaitu hukum bangsa Indonesia dengan Tata Hukum Indonesia.
Dengan demikian jelaslah bahwa dengan proklamasi berarti pula memiliki dua arti, pertama menegarakan Indonesia dan , kedua menetapkan Tata Hukum Indonesia. Kesempurnaan Negara dan Tata Hukumnya itu lebih lengkap dengan diundangkannya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 yang di dalamnya secara garis besar tertulis tentang Tata Hukum Indonesia.
Dalam perkembangan selanjutnya UUD 1945 mengalami pasang naik dan pasang surut , antara lain :


2.1.   Periode Sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Berdasarkan pada UUDS 1950 dan konstitusi RIS 1949, peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari :
1.      Undang-undang Dasar (UUD);
2.      Undang-undang (biasa) dan Undang-undang Darurat;
3.      Peraturan Pemerintah tingkat Pusat;
4.      Peraturan Pemerintah tingkat Daerah.


2.1.1.      Undang-undang Dasar
UUD adalah suatu piagam yang menyatakan cita-cita bangsa dan memuat garis besar dasar dan tujuan Negara.
2.1.2.      Undang-undang
a.      UU Biasa ialah peraturan negara yang diadakan untuk menyelenggarakan pemerintahan pada umumnya yang dibentuk berdasarkan dan untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar.
b.      UU Darurat yaitu Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah sendiri atas kuasa dan tanggung jawab pemerintah yang karena keadaan mendesak perlu diatur dengan segera.
2.1.3.      Peraturan Pemerintah Pusat
Peraturan Pemerintah Pusat adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk melaksanakan undang-undang. Peraturan Pemerintah dibuat semata-mata oleh pemerintah tanpa kerja sama dengan DPR.
2.1.4.      Peraturan Daerah
Peraturan Daerah adalah semua peraturan yang dibuat oleh Pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya.


2.2.   Periode Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Untuk mengatur masyarakat dan menyelenggarakan kesejahteraan umum seluruh rakyat, Pemerintah mengeluarkan berbagai macam peraturan negara yang disebut dengan peraturan perundangan.
Adapun bentuk-bentuk dan tata urutan peraturan perundangan RI sekarang ini menurut Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 kemudian dikuatkan oleh Tap No. V/MPR/1973 adalah sebagai berikut :
1.      Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945);
2.      Ketetapan MPRS/MPR;
3.      Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU);
4.      Peraturan Pemerintah (PP);
5.      Keputusan Presiden (Kepres);




6.      Peraturan –peraturan pelaksana lainnya seperti :
a.      Peraturan Menteri;
b.      Instruksi Menteri
c.       Peraturan Daerah (Perda), dan Sebagainya.


2.2.1.      UUD 1945
Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar tertulis, sedangkan disamping UUD ini berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yang merupakan sumber hukum, misalnya kebiasaan-kebiasaan (konvensi), traktat dan sebagainya.
2.2.2.      Ketetapan MPRS/MPR
Ketetapan MPR adalah bentuk produk legislative yang merupakan keputusan musyawarah MPR, yang ditujukan mengatur tentang garis-garis besar dalam bidang legislative dan eksekutif.
2.2.3.      Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Undang-Undang adalah salah satu bentuk peraturan perundangan yang diadakan untuk melaksanakan UUD dan ketetapan MPR. Selain itu juga mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam UUD 1945 maupun ketetapan MPR. Undang-undang yang dibentuk berdasarkan ketentuan dalam UUD dinamakan undang-undang organik. UU organik bertujuan untuk pelaksanaan dari suatu UUD, misalnya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk untuk melaksanakan Pasal 18 UUD 1945.


Suatu Undang-Undang mulai sah berlaku apabila telah diundangkan dalam lembaran negara oleh Sekretaris Negara, dan tanggal berlakunya suatu undang-undang menurut tanggal yang ditentukan dalam undang-undang itu. Jika tidak disebutkan maka berlaku 30 hari setelah diundangkan untuk Jawa dan Madura dan 100 hari untuk daerah lain.


Sehubungan dengan berlakunya suatu undang-undang, terdapat beberapa asas Peraturan Perundangan :
1.      Undang-undang tidak berlaku surut;
2.      Undang-undang yang dibuat penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
3.      Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum;
4.      Undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang yang terdahulu (yang mengatur hal yang sama);
5.      Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.


Pada suatu masa undang-undang dapat dinyatakan tidak berlaku lagi apa bila :
1.      Jangka waktu berlakunya yang telah ditentukan oleh UU yang bersangkutan sudah habis;
2.      Keadaan atau hal untuk mana UU itu dibuat sudah tidak ada lagi;
3.      UU itu dicabut oleh instansi yang membuat atau instansi yang lebih tinggi;
4.       Telah ada UU yang baru yang isinya bertentangan atau berlainan dengan UU yang dahulu berlaku.

2.2.4.      Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan pemerintah diadakan untuk melaksanakan undang-undang, maka tidak mungkin presiden menetapkan peraturan pemerintah sebelum ada undang-undang. Peraturan pemerintah memuat aturan-aturan umum umtuk melaksanakan undang-undang.
2.2.5.      Keputusan Presiden (Kepres)
UU, Perpu, dan PP adalah peraturan yang disebutkan dalam UUD 1945. Kepres sebagai bentuk peraturan yang baru, ditetapkan oleh Tap MPRS No.XX/MPRS/1966. Kepres berisi keputusan yang bersifat khusus (einmalig) yaitu untuk melaksanakan ketentuan UUD 1945 yang bersangkutan dengan Tap MPR(S) dalam bidang eksekutif, UU/Perpu atau PP.
2.2.6.      Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya
Peraturan ini merupakan bentuk peraturan yang ada setelah Tap MPRS No.XX/MPRS/1966. Peraturan pelaksana lainnya (baik dikeluarkan oleh pejabat sipil maupun pejabat militer) dapat berbentuk : Keputusan Menteri, Instruksi Menteri, Keputusan Panglima TNI, dll, haruslah dengan tegas bersumber dan berdasarkan peraturan perundangan yang lebih tinggi.
2.2.7.      Peraturan Daerah
Peraturan Daerah adalah peraturan lain yang dibuat oleh pemerintah daerah, baik pemerintah propinsi ataupun pemerintah kabupaten dan kota, dalam rangka mengatur rumah tangganya sendiri.


2.3.   Periode Setelah Amandemen UUD 1945 [ 10 Agustus 2002 ]
Dalam rangka pembaharuan sistem peraturan perundang-undangan di era reformasi dewasa ini, Sidang Tahunan MPR Tahun 2000 telah menetapkan Ketetapan No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan sebagai berikut :
1.                     Undang-Undang Dasar 1945,
2.                     TAP MPR
3.                     Undang-Undang,
4.                     Perpu,
5.                     PP
6.                     Kepres, dan  
7.                     Perda.

Perbandingan Hukum

Perkataan “perbandingan” dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengadakan identifikasi terhadap persamaan dan atau perbedaan antara dua atau lebih gejala terentu.
Dalam literatul ilmu hukum, istilah perbandingan hukum menunjukkan 2 pengertian berbeda. Pertama, perbandingan hukum sebagai metode studi hukum, dan kedua perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan (yang juga menggunakan metode perbandingan), yang membanding-bandingkan sistem hukum Negara yang satu dengan Negara yang lain. Perbandingan hukum juga dapat diadakan dalam asatu Negara saja yang mempunyai system hukum yang majemuk (pluralistic) seperti Indonesia, dapat diadakan perbandingan hukum antara system hukum adat, atau antara hukum barat dengan system hukum adat.
Menurut Bernart Arief Sidharta mengatakan : perbandingan hukum sebagai disiplin ilmiah adalah ilm yang mempelejarai dua atau lebih system hukum posistif pada negara-negara atau lingkungan-lingkungan hukum yang didalamnya system-sistem hukum yang ditelaah berlaku.
Studi perbandingan hukum dilakukan dengan maksud :
1.     Untuk menunjukkan persamaan dan perbedaan yang ada diantara sistem hukum atau bidang-bidang  hukum yang dipelajari.
2.     Untuk menjelaskan mengapa terjadi persamaan atau perbedaan yang demikian itu, faktor-faktor apa yang menebabkannya.
3.     Untuk memberikan penilaian terhadap masing-masing system yang digunakan.
4.     Untuk memikirkan kemungkinan-kemungkinan apa yang bias ditarik sebagai kelanjutan dari hasil-hasil studi perbandingan yang telah dilakukan.
5.     Untuk merumuskan kecenderungan-kecenderungan yang umum pada perkembangan hukum, termasuk didalamnya irama dan ketentuan yang dapat dilihat pada perkembangan hukum tersebut
6.     Untuk menemukan asas-asas yang didapat sebagai hasil dari penyelidikan yang dilakukan dengan cara membandingkan hukum tersebut
Perbandingan hukum sebagai disiplin ilmiah mandiri harus dibedakan dari metode perbandingan hukum. Metode perbandingan hukum adalah salah satu bentuk cara menanganni hukum atau cara melakukan dan pengkajian ilmiah untuk memperoleh pengetahuan hukum. Perbandingan hukum sebagai disiplin ilmiah adalah ilmu yang mempelajari dua atau lebih system hukum positif pada Negara-negara atau lingkungan-lingkungan hukum yang didalamnya system-sistem hukum yang ditelaah berlaku. Dalam perbandingan hukum, isi dan bentuk system-sistem hukum itu saling diperbandngkan untuk menemukan dan memaparkan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan, serta menjelaskan factor-faktor yang menyebabkannya dan kemungkinan arah perkembangannya.

Sejarah Hukum

Sejarah hukum adalah satu bidang studi hukum, yang mempelajari perkembangan dan asal usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu serta memperbandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi waktu yang berbeda pula. Soejono Soekanto mengatakan sejarah hukum adalah bidang studi hukum yang mempelajari tentang perkembangan dan asal usul daripada sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu.
Sejarah adalah suatu proses, jadi bukan sesuatu yang berhenti, melainkan sesuatu yang bergerak, bukan mati melainkan hidup. Segala yang hidup selalu berubah. Demikian juga masyarakat manusia, dan demikian juga bagian dari masyarakat yang disebut hukum. Ditinjau dari sudut ilmu pengetahuan, hukum adalah gejala sejarah, ia mempunyai sejarah. Hukum sebagai gejala sejarah berarti tunduk pada pertumbuhan yang terus-menerus. Pengertian pertumbuhan memuat dua arti, yaitu unsur perubahan dan unsur stabilitas. Demikian dikatakan Van Apeldoorn. Selanjutnya, dikatakannya pula bahwa “hukum tumbuh”, itu terutama berarti ada terdapat hubungan yang erat, sambung-menyambung atau hubungan yang tak terputus-putus antara hukum pada masa kini dan hukum pada masa lampau. Hukum pada masa kini dan hukum pada masa lampau merupakan satu kesatuan. Oleh karena itu kita hanya dapat mengerti hukum pada masa kini dengan mempelajari sejarah. Mempelajari hukum secara ilmu pengetahuan harus bersifat juga mempelajari sejarah.
Selain itu “hukum tumbuh” juga mengandung arti bahwa hukum itu berubah. Hukum sebagai gejala masyarakat tidak berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan dengan yang lainnya. Tumbuh, berubah dan lenyapnya lembaga-lembaga hukum ditentukan oleh berbagai faktor masyarakat, faktor ekonomi, politik, agama dan susila. Satjipto Rahardjo mengatakan, dengan mengetahui dan memahami secara sistematis proses-proses terbentuknya hukum, faktor-faktor yang menyebabkannya, interaksi faktor-faktor yang mempengaruhinya, proses adaptasi terhadap hukum yang baru, fungsi lembaga-lembaga hukum tertentu, faktor-faktor yang menyebabkan hapusnya atau tidak digunakannya lagi suatu lembaga hukum tertentu, perkembangan lembaga-lembaga hukum dari suatu sistem hukum tertentu dan sebagainya, akan memberikan tambahan pengetahuan yang berharga untuk memahami gejala hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan oleh cabang studi hukum yang disebut sejarah hukum.

Politik Hukum

Setiap masyarakat yang teratur, yang menentukan pola-pola hubungan yang bersifat tetap antara para anggotanya, adalah masyarakat yang mempunyai tujuan yang jelas. Politik adalah bidang yang berhubungan dengan tujuan masyarakat tersebut.
Oleh karena itu maka politik hukum adalah suatu bidang studi hukum, yang kegiatannya memilih atau menentukan hukum mana yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat.
Teuku Mohammad Radhie, mengartikan politik hukum sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah mana hukum hendak diperkembangkan. Selanjutnya dikatakannya, kata “politik” dalam perkataan “politik hukum” dapat berarti (bijaksanaan atau disebut dengan “policy” dan penguasa. Jadi dengan demikian keikutsertaan negara dengan alat-alat perlengkapannya, sebagai penguasa pergaulan hidup negara di dalam politik hukum ada tiga bagian, yaitu: (1) melaksanakan hukum, (2) mempengaruhi perkembangan hukum dan (3) menciptakan hokum yang tidak bertentangan dengan syariat.
Selanjutnya Sudiman Kartohadiprodjo dalam bukunya “Pengantar Tata Hukum di Indonesia” mengatakan, bahwa perhatian negara terhadap hukum dinamakan “politik hukum negara”. Politik hukum negara ini dapat ditujukan kepada “bentuk” yang akan diberikan pada hukum (dibiarkan tidak tertulis sebagai hiasaan dalam masyarakat atau ditulis dalam peraturan perundang-undangan atau kodifikasi). Politik hukum negara dapat pula ditujukan pada isi suatu kaidah hukum yang harus disandarkan pada kesadaran hukum masyarakat.
Secara umum Soerjono Soekanto menyebutkan, bahwa pada politik hukum tercakup kegiatan memilih nilai-nilai yang menerapkan nilai-nilai tersebut.
Suatu ketentuan umum mengharuskan agar politik hukum suatu negara berdasarkan kepada “kepentingan rakyatnya”. Dan itulah dasar pokok bagi politik hukum negara RI. Tujuan akhir yang hendak dicapai ialah menjadikan masyarakatnya menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Kalau setiap langkah kegiatan penyiapan, penyusunan dan perumusan peraturan serta ketentuan untuk masyarakat telah mengarah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, maka benarlah politik hukum tersebut.
Politik hukum mencakup kegiatan-kegiatan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai undang-undang. Filsafat hukum adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai. Kecuali itu filsafat hukum juga mencakup penyerasian nilai-nilai, misalnya penyerasian antara ketertiban dan ketenteraman; antara kelanggengan nilai-nilai lama (konservatisme) dan pembaruan. Dapat pula ditambahkan bahwa politik hukum selalu berbicara tentang hukum yang dicita-citakan (ius constituendum) dan berupaya menjadikannya sebagai hukum positif (ius constitutum) pada suatu masa mendatang.

Psikologi hukum

Psikologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajar hukum sebagai suatu perwujudan daripada jiwa manusia. Ilmu pengetahuan ini mempelajari perikelakuan atau sikap tindak hukum yang mungkin merupakan perwujudan gejala-gejala kejiwaan tertentu dan juga landasan kejiwaan dari perikelakuan atau sikap tindak tertentu penjelasan.
Menurut teori Lamboroso, seorang penjahat itu sejak lahir telah memiliki cirri-ciri tertentu atau dengan kata lain sifat penjahat dari seseorang merupakan bawaan dari lahirnya. Teori ini sangat terkenal di awal abad 20 namun banyak kritik terhadapnya karena penekanan bahasaan hanya terhadap jasmani prilaku jasmani.
Meskipun psikologi hukum usianya masih sangat mudah, tetap kebutuhan akan cabang ilmu pengetahuan ini sangat dirasakan. Misalnya dalam bidang penekana hukum, psikologi hukum dapat menelaah factor-faktor psikologis apakah yang mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah hukum (berperikelakuan normal), dan meneliti factor-faktor apakah yang mungkin mendorong untuk melanggara kaidah hukum (berperikelakuan abnormal). Walaupun factor lingkungan ada pengaruhnya, tetapi tinjauan utamanya adalah factor pribadi.
Pengungkapan factor-faktor psikologis mengapa seseorang melakukan pelanggaran hukum, mempunyai arti penting dalam penegakan hukum pidana di pengadilan. Dalam hukum pidana misalnya dibedakan ancaman terhadap orang yang menghilangkan jiwa orang lain dengan sengaja dan tidak dengan sengaja. Direncanakan dan tidak direncanakan, yang dilakukan oleh orang yang sehat akal sehatnya dan orang yang gila.
Soejono Soekanto dalam bukunya “beberapa catatan tentang psikologi hukum” menyebutkan secara terprinci pentingnya psikologi hukum bagi penegakan hukum sebagai berikut :
1.     Untuk memberikan atau penfasiran yang tepat pada kaidah hukum, serta pengertiannya, misalnya pengertian etikat baik, etikat buruk, tidak dapat menjalankan kewajiban suami/istri, mempertanggungjawabkan perbuatan dst.
2.     Untuk menerapkan hukum, dengan mempertimbangkan keadaan psikologis pelaku.
3.     Untuk lebih menyeserasikan ketertiban dan ketentraman yang menjadi tujuan utama hukum.
4.     Untuk sebanyak mungkin menghindarkan penggunaan kekerasan dalam penegakan hukum
5.     Untuk memantapkan pelaksanaan fungsi penegakan hukum dengan cara lebih mengenal diri atau lingkungannya. 6.     Untuk menentukan batas-batas penggunaan hukum sebagai sarana pemeliharaan dan pencipataan kedamaian

Filsafat Hukum

Filsafat hukum adalah cabang fislsafat yakni filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan kata lain filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filsafat. Jadi, obyek filsafat hukum adalah hukum yang dikaji secara mendalam.
Filsafat hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hukum. Filsafat hukumdapat juga dikatan sebagai ilmu pengetahuan tentang hakikat hukum.
Pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hukum ini misalnya :
1.     Apakah hukum itu sebenarnya?
2.     Mengapa hukum itu mengikat?
3.     Mengapa sebabnya orang menaati hukum?
4.     Bagaimana hukum dan keadilan? Kalau ilmu hukum hanya melihat hukum sebagai dan sepanjang ia menjelma dalam perbuatan manusia, dalam kebiasaan-kebiasaan masyarakat, yang dapat ditangkap dengan panca indra, maka filsafat hukum menyingkap hakikat hukum itu.

Tata Hukum

Pengertian
Tata hukum terbagi atas tertulis dan tidak tertulis. Dari segi etimologi Tata Hukum mempunyai pengertian yaitu, menata, menyusun, dan mengatur tertib kehidupan masyarakat.
Menurut CST Kansil, Tata Hukum sebagai suatu susunan merupakan suatu keseluruhan yang bagian-bagiannya saling berhubungan dan saling menentukan pun saling mengimbangi.
Adapun maksud dan tujuan Tata Hukum Indonesia adalah menata, menyusun , mengatur tertib kehidupan masyarakat Indonesia.
Pada dasarnya sifat Tata Hukum Indonesia antara lain :
1.      Berlaku sah bagi masyarakat Indonesia;
2.      Dibuat, ditetapkan dan dipertetapkan oleh penguasa masyarakat hukum Indonesia.
Tujuan mempelajari Tata Hukum Indonesia yaitu untuk mengetahui hukum yang berlaku di Indonesia sekarang. Hukum sekarang dalam suatu negara di sebut Ius Constitutum atau hukum tertulis (hukum positif) lawannya Ius Constituendumatau yang masih dalam rancangan (hukum yang dicita-citakan). Jadi hukum yang berlaku di Indonesia Hukum Positif Indonesia.

Ragam putusan Pidana Nikah Sirri

Permasalahan nikah siri muncul kembali ke permukaan, setelah seorang Bupati bukan saja melangsungkan perkawinan siri (di bawah tangan), namun menceraikan isteri mudanya itu dengan SMS hanya dalam waktu empat hari setelah perkawinan, serta mengeluarkan pernyataan publik yang sangat melecehkan terkait alasannya menceraikan.

Tapi dapatkah perceraian, sebagaimana perkawinan, terjadi dengan begitu mudahnya? Saya pikir, kalau perdebatan tersebut dilanjutkan terlepas dari pergulatan politiknya, tentu kita akan sampai pada perdebatan tentang kawin siri.

Sekitar dua atau tiga tahun yang lalu, terjadi perdebatan yang sengit mengenai pemidanaan kawin siri. Pendapat yang mendukung, pada prinsipnya berpegang pada maraknya penyalahgunaan instrumen tersebut untuk menggelapkan (status) perkawinan. Jadi, mereka mempertanyakan fungsi lembaga (administrasi) perkawinan, apabila praktek tersebut terus ditolerir. Sementara pihak yang menolak, selain berlindung pada otoritas agama yang memang masih mewarnai hukum negara terkait permasalahan perkawinan ini, juga beranggapan bahwa urusan perkawinan ini sesungguhnya merupakan urusan/hak para pihak terkait sendiri. Selain kedua pendapat itu, setahu saya ada juga pandangan yang mengatakan, harus dilihat kondisi riilnya dulu, sehingga jalan pemidanaan seperti itu tidak dapat digeneralisasi begitu saja. Untuk mengukurnya, harus ada studi-studi kasus nyata dulu.

Bagaimanapun juga, meskipun perdebatan seperti itu, apalagi menyangkut suatu peraturan baru, biasanya berlangsung sangat sengit, tetapi sedikit perhatian ditujukan pada ketentuan yang telah ada. Apalagi, terkait dengan bagaimana penerapannya nanti. Padahal, kalau orang cermati isi KUHP saja, jelas terdapat ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan memidanakan dilangsungkannya perkawinan dengan menggelapkan (status) perkawinan sebelumnya.

Pasal 279

(1)  Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun :
 1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan – perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
2. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
(2)  Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
(3)  Pencabutan hak berdasarkan pasal No. 1 – 5 dapat dinyatakan.

Pasal 436

(1) Barang siapa menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak mempunyai kewenangan melangsungkan perkawinan seseorang, padahal diketahuinya bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan orang itu yang telah ada menjadi halangan untuk itu berdasarkan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
(2) Barang siapa menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak mempunyai kewenangan melangsungkan perkawinan seseorang, padahal diketahuinya ada halangan untuk itu berdasarkan undang-undang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Dari beberapa putusan Mahkamah Agung yang telah saya baca (2392/K/Pid/2007, 960/K/Pid/2008, 2151/K/Pid/2008, 2156/K/Pid/2008, 15/PK/Pid/2010, 141/K/Mil/2011, 839/K/Pid/2011, 330/K/Pid/2012), setidaknya terdapat beberapa kecenderungan-kecenderungan umum berikut.
Pertama, permohonan kasasi biasanya diajukan dengan alasan perkawinan yang dimaksud dalam KUHP adalah perkawinan yang tercatat. Jadi, tidak termasuk kawin siri atau perkawinan berdasarkan hukum agama yang tidak tercatat. 

Kedua, tentu ada hubungannya dengan alasan kasasi tersebut, pengadilan-pengadilan tingkat bawah biasanya tidak menerima pembelaan seperti itu. 


Ketiga, Mahkamah Agung cenderung menolak permohonan kasasi, dengan alasan hal itu menyangkut permasalahan fakta, serta tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar. 

Keempat, kasus seperti ini biasanya diawali dengan laporan dari pasangan terdakwa dari perkawinannya yang lain. Kemudian terakhir, dilihat dari lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan, rata-rata hakim menjatuhkan pidana penjara beberapa bulan. Mungkin ini ada hubungannya dengan rasa keadilan hakim-hakim yang memutus, terlepas dari beratnya ancaman hukum yang ditentukan dalam undang-undang.

Di luar kecenderungan-kecenderungan umum tersebut di atas, terdapat juga beberapa perkecualian yang terjadi. Di antaranya kasus-kasus di bawah ini.

1. 2151/K/Pid/2008 (Hanya Yang Tercatat?)

Terdakwa dalam kasus ini adalah seorang perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki yang ternyata telah beristeri. Ketika itu pasangan tersebut telah mempunyai seorang anak berumur empat bulan, serta mereka dinikahkan oleh adik terdakwa. Tidak jelas bagaimana dengan proses hukum terhadap suami (lihat Pasal 279 KUHP), serta adiknya (lihat Pasal 436 KUHP), tapi yang jelas terdakwa dituntut tiga bulan penjara oleh JPU. PN Bengkulu kemudian menjatuhkan pidana tiga bulan, dengan masa percobaan enam bulan. Artinya, hukuman itu tidak harus langsung dijalankan.

JPU kemudian mengajukan banding atas putusan tersebut. Permohonan banding ditolak oleh pengadilan tingkat banding. Pengadilan Tinggi justru berpendapat bahwa “bagi orang muslim adalah perkawinan yang sah dilaksanakan berdasar dan menurut cara serta memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 […]”. Dengan demikian, unsur “perkawinan” dalam Pasal 279 KUHP tidak terpenuhi. Permohonan kasasi yang kemudian diajukan oleh JPU, juga ditolak oleh majelis kasasi yang terdiri dari Mohammad Saleh, Muhammad Taufik, dan Mieke Komar. Menurut Mahkamah Agung, JPU tidak dapat menunjukkan bahwa putusan yang dimohonkan kasasi adalah putusan bebas tidak murni.

Kalau saja JPU dapat merumuskan permasalahan hukumnya dengan baik, mungkin kasus ini dapat memperjelas maksud unsur “perkawinan” dalam Pasal 279 KUHP. Namun, bagaimanapun, sebagaimana dalam kasus-kasus yang menerapkan tafsir umum bahwa “perkawinan” itu termasuk juga perkawinan tidak tercatat, Mahkamah Agung cenderung menarik diri. Pertimbangan Pengadilan Negeri sendiri, bisa jadi, ada hubungannya juga dengan kondisi pasangan tersebut yang, meskipun dapat dianggap melanggar, mempunyai anak berusia empat bulan. Tapi, siapa tahu?
2. 15/PK/Pid/2010 (Bagaimana Kalau Kemudian Cerai?)

Perkara ini cukup unik dibanding kebanyakan kasus seperti ini, karena terdakwa mengajukan permohonan PK, dengan menggunakan putusan cerai yang diputus oleh pengadilan tinggi sebelum Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasinya. Kedua terdakwa/pemohon adalah pasangan yang tadinya telah dijatuhi pidana penjara enam bulan – setelah melalui proses banding dan kasasi, karena dianggap melanggar Pasal 279 dan 284 KUHP. Mereka melakukan zina, atau setidak-tidaknya perkawinan hanya menurut agama Hindu, sedang keduanya mengetahui bahwa salah satu pasangan sebenarnya telah beristeri.
Majelis PK yang terdiri dari Atja Sondjaja, Hakim Nyak Pha, dan Timur P. Manurung, mengabulkan PK yang dijatuhkan. Kedua terdakwa diputus bebas, karena sebelum putusan kasasi yang menolak permohonan kasasi mereka keluar dalam perkara pidana terkait, ternyata telah ada putusan (dari Pengadilan Tinggi) dalam perkara perdata yang memutus perceraian antara salah satu terdakwa dengan isteri sebelumnya.

3. 330/K/Pid/2012 (Meskipun Kemudian Cerai?)

Dalam kasus yang relatif baru terjadi ini, sebenarnya permasalahannya klasik. Terdakwa, seorang laki-laki yang telah beristeri, pada tahun 2008 menikah lagi dengan seorang perempuan (ternyata dituntut juga dalam berkas terpisah). Keduanya dinikahkah oleh orang tua perempuan tersebut, serta tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama. Selanjutnya, melalui perantaraan calo, terdakwa bisa mendapatkan buku nikah. Buku nikah itulah yang beberapa saat kemudian ditemukan oleh isteri terdakwa, sehingga terdakwa dilaporkan ke polisi.

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menghukum terdakwa dengan satu tahun pidana penjara.Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara. Baik JPU, maupun terdakwa sendiri, mengajukan permohonan kasasi atas putusan banding tersebut.

Sementara, ada beberapa hal yang diungkapkan terdakwa sebagai alasan kasasinya. Menurut terdakwa, sebenarnya isterinya telah mengizinkan, serta mereka bertiga bahkan pernah tidur sekamar, sebelum akhirnya dia diadukan ke polisi. Kemudian, terdakwa juga melampirkan akta cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan (Oktober 2010), untuk menunjukkan bahwa mereka sebenarnya telah bercerai. Terdakwa juga memohon untuk tidak dihukum, karena saat ini sedang menanggung kewajiban hak asuh atas anak akibat perceraian tersebut.

Suara majelis kasasi yang terdiri dari Mansur Kartayasa, Sri Murwahyuni, dan Andi Abu Ayyub Saleh, tidak bulat. Mayoritas menilai bahwa ini adalah permasalahan fakta, sehingga permohonan harus ditolak. Sementara itu, satu pendapat berbeda dari Mansur Kartayasa, beranggapan bahwa pihak yang berkepentingan seharusnya dapat mengajukan pembatalan perkawinan sesuai UU Perkawinan, serta menilai tindakan kepolisian dalam kasus ini adalah tindak kriminalisasi. Bagaimanapun, berdasar suara terbanyak dalam majelis, permohonan kasasi tersebut ditolak.

Tidak jelas apakah majelis tersebut juga mengetahui Putusan No. 15/PK/Pid/2010, karena salah satu alasan kasasi adalah akte perceraian yang dikeluarkan sebelum putusan kasasi diambil.

4. 850/K/Pid/2008 (Kalau Saya Tidak Tahu?)

Putusan ini merupakan putusan terkait Pasal 436 KUHP (ancaman pidana terhadap pihak yang menikahkan) yang relatif jauh lebih sedikit muncul dibandingkan Pasal 279. Bermula dari kasus seorang ayah yang menikahkah sendiri anaknya, setahun setelah suami anak tersebut pergi meninggalkannya karena perselisihan yang berkelanjutan di antara mereka. Masalahnya, ketika perkawinan itu dilakukan, pengadilan mengaku baru mengeluarkan surat pemberitahuan talak I. Akte putusan cerainya sendiri baru dikeluarkan oleh pengadilan agama beberapa minggu kemudian. Sepertinya berdasar laporan (mantan) suami, sang ayah dituntut di pengadilan dengan Pasal 436 KUHP.

Pengadilan Negeri Maros menghukum terdakwa dengan satu tahun hukuman pidana penjara. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar. Alasan kasasinya: “Pemohon Kasasi adalah orang desa yang sangat awam dengan aturan-aturan hukum seharusnya petugas Pengadilan Agama yang tahu aturan hukumnya memberitahukan dengan jelas mengenai larangan-larangan apa saja […] untuk tidak dilakukan oleh karena ketidaktahuan kami […].” Bagaimanapun, Mahkamah Agung menolak permohonan tersebut. Majelis yang terdiri dari Mieke Komar, Zaharuddin Utama, dan Abdurrahman, menilai tidak ada kesalahan penerapan hukum dalam kasus tersebut.


________________________________________________________________________________



Bahan tulisan ini diambil dari sini

Pemeriksaan Cepat dalam Hukum Acara Pidana

Dalam Proses Pemeriksaan Pidana di Pengadilan Negeri, ada 3 macam Pemeriksaan, yaitu Acara Pemeriksaan Biasa, Acara Pemeriksaan Singkat, dan Acara Pemeriksaan Cepat. Proses Pemeriksaan Biasa telah digambarkan terdahulu di blog ini dalam artikel Hukum Acara Pidana.
Proses Pemeriksaan Singkat adalah pemeriksaan terhadap perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 dan menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana (Pasal 203 ayat (1) KUHAP). Proses Pemeriksaan Singkat ini akan dibahas dalam artikel tersendiri di blog ini.

Sedangkan Proses Pemeriksaan Cepat adalah proses pemeriksaan terhadap perkara pidana yang diancam denda pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500 (Tindak Pidana Ringan/tipiring) dan perkara penghinaan ringan (Pasal 205 Ayat (1) KUHAP). Contoh perkara Tindak Pidana Ringan adalah PSK, Minuman Keras dan lain-lain. Perkara Pelanggaran Lalulintas juga diperiksa dengan diperiksa dengan Pemeriksaan Cepat (Pasal 211 KUHAP).
Salah satu ciri utama Pemeriksaan Perkara Cepat adalah hakim pemeriksa perkaranya Hakim Tunggal (bukan Majelis)
A.  Tipiring
Dalam pemeriksaan cepat perkara tipiring, penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan. Perkara ini diproses dengan menggunakan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding.
Pengadilan negeri harus menetapkan jadwal pemeriksaan perkara tipiring pada hari tertentu dalam tujuh hari (satu minggu sekali), dan frekuensinya tergantung jumlah perkara yang dilimpahkan ke pengadilan negeri.
Penyidik memberitahukan kepada terdakwa secara tertulis hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadiri sidang, dan hal tersebut dicatat oleh penyidik, selanjutnya catatan tersebut bersama berkas dikirim ke pengadilan. Berkas perkara tipiring yang diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga.
Setelah menerima berkas, Hakim memerintahkan panitera untuk mencatat perkara yang diterma dalam buku register yang memuat: nama Iengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya.
Dalam proses pemeriksaan cepat, saksi tidak perlu mengucapkan sumpah atau janji kecuali dianggap perlu oleh hakim.
Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam proses pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, sedangkan Putusan dicatat dalam daftar catatan perkara dan dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera.
B.  Pelanggaran Lalu Lintas
   Menurut pasal 211 KUHAP, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan lalulintas jalan adalah perkara tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalulintas jalan.
Jika dibandingkan dengan acara pemeriksaan tipiring, acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas lebih mudah.  Perkara pelanggaran lalu lintas tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, akan tetapi cukup dibuat berita acara pemeriksaan cukup dibuat catatan dalam catatan pemeriksaan memuat dakwaan dan pemberitahuan yang harus segera diserahkan kepada pengadilan selambat-lambanya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya (Pasal 207 ayat (1) KUHAP)
Penyidik/Polisi juga tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan, pelanggaran cukup dicatat dalam lembar kertas bukti pelanggaran/TILANG dan harus segera dilimpahkan kepada pengadilan negeri setempat selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya (biasanya satu minggu setelah penangkapan pelanggaran lalu lintas/tilang).
Pelanggar/Terdakwa hadir sendiri di persidangan atau dapat menunjuk seorang dengan surat kuasa untuk mewakilinya. Apabila pelanggar/terdakwa atau kuasannya tidak hadir pada hari yang telah ditentukan, maka perkaranya tetap diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya pelanggar (verstek) dan surat amar putusan segera disampaikan oleh penyidik kepada terpidana, kemudian bukti penyampaian amar putusan diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register. Kalau putusan verstek berupa pidana penjara atau kurungan, maka dapat diajukan verzet terhadap putusan tersebut max 7 (tujuh) hari setelah putusan disampaikan. Jika putusan setelah verzet tetap berupa pidana penjara/kurungan, maka putusan itu dapat diajukan banding (Pasal 213-214 KUHAP);
Denda yang dijatuhkan dalam perkara tipiring dan lalu lintas harus dilunasi seketika (Pasal 273 Ayat (1) KUHAP, yang berarti:
1. Apabila terdakwa atau kuasanya hadir, maka pada waktu putusan diucapkan, maka pelunasannya harus dilakukan pada saat putusan diucapkan;
2. Apabila terdakwa atau kuasanya tidak hadir pada waktu putusan diucapkan, maka pelunasannya harus dilakukan pada saat putusan diberitahukan oleh jaksa kepada terpidana (SEMA No.22 Tahun 1983)
Sidang perkara Lalu Lintas dipimpin oleh hakim tunggal tanpa dihadiri oleh Jaksa. Teknis pemeriksaannya dimulai dengan pemanggilan Terdakwa satu persatu ke ruang sidang. Setelah diperiksa identitasnya, kepada terdakwa diberitahukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan pasal undang- undang yang dilanggarnya (dapat dilihat dari bunyi surat pengantar pelimpahan perkara Penyidik atau di lembar surat tilang). Hakim kemudian mencocokkan dan memperlihatkan barang bukti (SIM/STNK/ranmor), lalu memberitahukan ancaman pidana atas tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa (tidak ada tuntutan/Requisitoir dari JPU).
Hakim sebelum menjatuhkan putusan harus memberi kesempatan bagi terdakwa untuk mengajukan pembelaan, selanjutnya hakim menjatuhkan putusannya berupa pidana denda atau kurungan yang besarnya ditetapkan pada hari sidang hari itu juga. Jika dihukum denda , maka harus dibayar seketika itu juga disertai pembayaran biaya perkara yang langsung dapat diterima oleh petugas yang mewakili kejaksaan sebagai eksekutor. Semua denda maupun ongkos perkara yang telah diputuskan oleh Hakim seluruhnya wajib segera disetorkan ke kas Negara oleh Kejaksaan selaku eksekutor (Semua denda maupun ongkos perkara yang telah diputuskan oleh Hakim seluruhnya wajib segera disetorkan ke kas Negara oleh Kejaksaan selaku eksekutor (Pasal 1 butir 6, Pasal 215, dan 270 KUHAP). Pengembalian barang bukti dalam sidang acara cepat dilakukan dalam sidang oleh hakim seketika setelah diucapkan putusan setelah pidana denda dan ongkos perkara dilunasi/dibayar.

Sejarah Mahkamah Agung

Sejarah Mahkamah Agung, di mata Pompe, adalah sejarah pertarungan politik untuk mempertahankan, bahkan meraih kembali, otonomi pengadilan dari campur tangan politik. Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung merupakan versi bahasa Indonesia dari buku The Indonesian Supreme Court, A Study of Institutional Collaps, yang terbit pertama kali pada 2005.



Buku setebal 698 halaman itu adalah disertasi Sebastian Pompe yang dipresentasikan pada 1996 di Unversitas Leiden, Belanda, atas evolusi lembaga peradilan Indonesia selama setengah abad. Wartawan Gatra Rita Triana Budiarti menukilkan buku yang diterbitkan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) itu.

Sebuah insiden yang tak terlupakan terjadi dalam jamuan resmi kenegaraan pada 1951. Ketika itu, ketua pertama Mahkamah Agung, Kusumah Atmadja, marah-marah. Gara-garanya, ia tidak diberi tempat duduk sesuai dengan posisinya. Ia mengancam akan meninggalkan jamuan bila tidak diberi tempat yang sesuai dengan martabatnya, yakni di sebelah presiden.

Insiden itu memperlihatkan bagaimana seorang Ketua Mahkamah Agung harus berjuang agar jabatannya dihormati. Pada masa awal kemerdekaan itu, para pemimpin politik tidak menerima begitu saja kedudukan dan peran Mahkamah Agung. Akibatnya, para hakim terus-menerus menghadapi sikap diremehkan.

Kisah itu diperoleh Sebastian Pompe dari arsip pribadi Prof. Daniel S. Lev. Dokumen pribadi dan rekaman-rekaman wawancara Lev sejak 1950-an tersebut menjadi sebagian sumber kajian Pompe, selain bahan di perpustakaan hukum Indonesia di Institut Van Vollenhoven Fakultas Hukum Leiden sebagai rujukan utama. Sumber yang tak kalah penting adalah wawancara Pompe dengan sejumlah hakim agung dan hakim tinggi. Bagi Pompe, kelompok sumber ketiga ini adalah para ahli hukum yang hebat, pekerja keras, tapi dikecewakan oleh kondisi privasi mereka.

Dalam pengantar buku versi Inggris, Bagir Manan, yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung, secara bergurau menyebut Pompe sebagai orang Indonesia yang kebetulan lahir di Belanda. Ia juga menulis, karena dalam kajian itu Pompe menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis, konsekuensinya temuan-temuan akan berwujud kenyataan-kenyataan, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Sekalipun demikian, sebagai kerja keilmuan, menurut guru besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, itu, semestinya itu semua diterima dengan ukuran keilmuan pula.

Melihat dari akar sejarahnya, kedudukan dan peran peradilan di Indonesia ditentukan dan dibatasi oleh sejumlah parameter warisan sistem peradilan kolonial. Parameter itu, antara lain, sistem konstitusional yang dicangkokkan dari Eropa menghendaki pemisahan kekuasaan (trias politica). Akibatnya, pengadilan tidak memiliki hak untuk menguji undang-undang (contitutional review) sehingga tidak terjadi checks and balances (perimbangan kekuasaan).

Parameter kedua, negara kolonial cenderung mengizinkan eksekutif mempertahankan banyak hak prerogatif di luar kontrol yuidisial. Ketiga, rekrutmen kehakiman yang tertutup dalam sistem civil law yang mengakibatkan pengadilan cenderung bersimpati pada negara ketimbang rakyat.

Keempat, Mahkamah Agung kolonial (Hooggerechtshof) beroperasi dalam lingkungan yang menguntungkan eksekutif daripada yudikatif karena alasan-alasan terkait doktrin konstitusional, kepentingan kolonial, dan cara pandang yudisial. Celakanya, peradilan Indonesia berada dalam posisi ini selama lebih dari lima dekade.

Republikan di Tengah Intervensi Politik

Sejarah Mahkamah Agung pada dasarnya adalah sejarah pertarungan politik untuk mempertahankan, bahkan meraih kembali, otonomi pengadilan dari campur tangan politik. Selama 20 tahun Indonesia merdeka (1945-1965), secara resmi lembaga peradilan tidak lagi terpisah dan independen. Di Indonesia, peradilan dihancurkan bukan oleh kelalaian yang sekonyong-konyong muncul, melainkan oleh suatu proses yang disengaja, termasuk oleh peradilan sendiri.

Masa ini terdiri dari tiga fase. Pertama adalah periode revolusi (1935-1949), ketika hubungan antara pengadilan dan kepemimpinan politik nasional diwarnai ketegangan historis. Hubungan keduanya sebagaimana dikotomi yang ditulis antropolog Benedict Anderson tentang hubungan antara pimpinan politik Indonesia dan elite tradisional Jawa yang dikooptasi administrasi kolonial, pangreh pradja.

Pada saat itu, hakim Indonesia adalah minoritas dalam yurisdiksi laanraad (pengadilan negeri) yang mengadili perkara-perkara politik bangsa Indonesia di tingkat pertama. Pada 1942, dari 64 hakim, hanya 23 hakim yang lulusan universitas. Selebihnya adalah lulusan rechtsshool (sekolah hukum). Dari 23 hakim senior itu, hampir semua berasal dari elite tradisional Jawa. Hanya Oerip Kartodirdjo dan Zainal Abidin yang tidak menyandang gelar raden atau raden mas.

Pada masa kolonial, para hakim bertindak sebagai pelayan kolonial. Merekalah yang berhadapan langsung dengan gerakan kemerdekaan. Para hakim itu tidak ada yang mundur ketika gubernur jenderal mulai menggunakan exorbitante rechten yang kontroversial pada 1930-an hingga awal 1940. Dengan hak prerogatif eksekutif luar biasa itu, para pemimpin politik Indonesia ditangkapi dan dibuang tanpa pengadilan. Bahkan hakim sekelas Kusumah Atmadja, yang kemudian menjadi Ketua Mahakamah Agung, pernah menjebloskan kaum revolusioner karena mendukung Soekarno yang kelak menjadi presiden.

Ketika Jepang mengambil alih kekuasaan kolonial Belanda, kesenjangan politik kedua kubu itu dijembatani. Pada periode ini, pijakan politik sejumlah hakim, seperti Kusumah Atmadja, mulai bergeser. Namanya mendadak nasionalis seperti Soekarno dan Hatta. Ia bahkan terlibat dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disokong Jepang.

Faktanya, selama perjuangan revolusioner, hukum hanya menempati posisi marjinal. Sekalipun Ketua Mahkamah Agung pertama kali diangkat pada saat proklamasi, hakim-hakimnya baru diangkat setahun kemudian. Ketika itu, hukum dan lembaga-lembaganya memperkuat klaim-klaim Republik Indonesia muda atas legitimasi dan kemerdekaan, sehingga gerakan revolusioner berubah menjadi sebuah republik.

Hal itu ditandai dengan ditunjuknya elite pengadilan Indonesia yang pernah bekerja untuk pemerintah kolonial pada jabatan-jabatan tinggi di pengadilan dalam republik baru. Mereka juga dilibatkan dalam bermacam-macam panitia untuk urusan hukum dan politik.

Di sisi lain, Belanda sangat berminat mempekerjakan kembali hakim-hakim Indonesia, terutama karena simbolisme politik yang ditimbulkannya. Citra publik lebih bagus dijaga dengan membentuk sebuah sistem peradilan yang berfungsi ketimbang hilir mudik tentara. Tawaran Belanda menggoyahkan "iman" para hakim karena peruntungan politik yang memudar dan blokade ekonomi yang dilakukan Belanda. Betapa tidak, blokade ekonomi itu membuat Ketua Mahkamah Agung sekelas Kusumah Atmadja saja hanya bisa bertahan dengan menjual harta benda miliknya.

Pada saat yang sama, kaum republikan mulai mencurigai kesetiaan politik para hakim. Kecurigaan ini diwujudkan dalam campur tangan penguasa republik, terutama para tentara muda, dalam urusan pengadilan. Para hakim sering dipaksa membebaskan terdakwa atas dasar politik. Bahkan, dalam bahasa Hakim Oerip Kartodirdjo, seluruh sistem peradilan Indonesia diteror.

Puncaknya terjadi ketika Mahkamah Agung memutus kasus percobaan kudeta pada 1946, yang dikenal dengan perkara Soedarsono. Pada saat itu, dengan dukungan pemula politik seperti M. Yamin, Perdana Menteri Sjahrir diculik oknum tentara yang kecewa. Sekalipun percobaan itu gagal, para pemuka yang terlibat diadili. Karena sebagian terdakwa dekat dengan Presiden Soekarno, ada dugaan Soekarno menekan Mahkamah Agung agar bersikap lunak.

Namun, Ketua Mahkamah Agung, Kusumah Atmadja, menentang tekanan itu dan mengancam akan mundur bila Soekarno berkeras. Untuk menunjukkan sikapnya, dalam pertimbangan hukum tiga putusannya, Kusumah Atmadja menekankan bahwa Mahamah Agung adalah lembaga mandiri yang harus tetap bebas dari campur tangan politis.

Intervensi dan memburuknya perekonomian akibat blokade Belanda pada 1946 akhirnya membuat sebagian besar hakim berpaling dari republik. Hingga pada 1949, dari 23 hakim senior, hanya sembilan hakim yang tidak membelot. Mereka berkumpul di sekitar Kusumah Atmadja di Mahkamah Agung dan menjadi inti perlawanan dalam tubuh peradilan terhadap tekanan Belanda.

Namun mereka dikecewakan oleh kecurigaan para pemuda. Para pemuda itu datang menginterogasi setiap kali ada orang Belanda mendatangi mereka. Sekalipun terus-menerus dirayu dan tergoda untuk menyeberang, kelompok ini bertahan hingga akhir. Sampai-sampai, sebuah laporan yang diterbitkan Pemerintah Belanda menyebut solidaritas mereka luar biasa. De Regt menulis, "Tidak ada yang membuat keputusan tanpa bertanya lebih dahulu kepada Kusumah Atmadja. Semua orang mengatakan bahwa ia adalah republikan yang baik...."

Gaji Sebagai Isu Pemersatu

Fase kedua, masa Demokrasi Perlementer (1950-1949) digolongkan sebagai periode mobilisasi politik pengadilan. Bagi pengadilan, simbolisasi politis status dan penghormatan merupakan fondasi legitimasinya. Berbeda dari pemerintah atau parlemen, pengadilan tidak memiliki instrumen riil untuk merasakan kekuasaannya selain penghormatan yang diberikan. Namun, selama Demokrasi Parlementer, insiden yang mempermalukan peradilan terus menanjak.

Insiden paling menghebohkan terjadi pada 1951, ketika Ketua Mahkamah Agung, Kusumah Atmadja, murka karena tidak diberi tempat duduk martabat jabatannya. Namun sikap tak mau diremehkan ini tidak dipertahankan oleh penggantinya, Wirjono Prodjodikoro. Ia terus beringsut menjauhi garis hierarkis dalam jamuan kenegaraan hingga meninggalkan ujung meja sama sekali, bahkan akhirnya tidak diundang lagi.

Suatu saat, ketika mengikuti kunjungan Presiden Soekarno ke Amerika Serikat, posisi duduknya sejajar dengan senator dan anggota Kongres. Padahal, Earl Warren, Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat, duduk bersama Soekarno dan Presiden Eisenhower.

Pelecehan terhadap peradilan terus berlanjut ketika Mahkamah Agung memanggil Menteri Roeslan Abdul Gani dalam sidang pemeriksaan. Namun presiden sengaja mengundang Roeslan untuk sarapan pagi pada saat yang sama.

Pada masa itu, pemerintah juga mengusulkan pengurangan gaji hakim. Isu ini segera menjadi faktor pemersatu untuk memobilisasi pengadilan secara politis. Kesulitan nyata yang dihadapi para hakim ketika itu tergambar pada "bisnis" Ketua Mahkamah Agung. Ia menyewakan mobil dinasnya sebagai taksi selama jam kerja agar bisa bertahan hidup. Untuk memperjuangkan kesetaraan, mereka membentuk Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) pada Mei 1953.

Seiring dengan pengikisan lembaga, pada 1955 para hakim kehilangan posisi gaji istimewa mereka dibandingkan dengan para jaksa. Sejak 1968, hakim muda digolongkan sebagai pegawai negeri biasa. Status pegawai negeri sipil mereka kemudian dikukuhkan dalam Undang-Undang (UU) Pengawai Negeri Nomor 8 Tahun 1974. UU Pokok Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 memang mengamanatkan bahwa gaji hakim akan diatur dalam peraturan tersendiri. Ironisnya, amanat itu baru terealisasi seperempat abad kemudian.

Kegagalan dalam perdebatan soal gaji pada 1956 menyebabkan para hakim mulai memikirkan kedudukan dan peran konstitusional mereka. Dua isu mengemuka dalam perjuangan meraih status ini. Yakni otonomi dari campur tangan politik dan peningkatan kekuasaan dengan memberikan kewenangan pengujian undang-undang pada Mahkamah Agung.

Matinya Dewi Keadilan

Perdebatan soal status, otonomi, dan kekuasaan pengadilan kemudian menjadi kehilangan makna ketika rezim Demokrasi Terpimpin (1953-1965) diarahkan untuk menghapus doktrin pemisahan kekuasaan. Setelah diberlakukan Undang-Undang Keadaan Bahaya pada 1957, simbol keadilan tradisional --dewi keadilan bertutup mata membawa pedang dan neraca-- diganti dengan simbol nasional berupa pohon beringin, disertai semboyan "Pengayoman".

Pada tahun itu, Ketua Mahkamah Agung, Wirjono Prodjodikoro, disertakan dalam kabinet dengan status menteri. Berakhirnya doktrin pemisahan kekuasaan itu disampaikan Presiden Soekarno di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Proses itu dikukuhkan dengan dua undang-undang (Nomor 19/1964 dan Nomor 13/1965) yang memungkinkan campur tangan pemerintah dalam sistem peradilan.

Secara eksplisit, independensi peradilan berakhir. Hakim hanya menjadi alat revolusi semata. Militer berusaha meluaskan kekuasaan ke ranah pengadilan. Administrasi pengadilan yang dilakukan Departemen Kehakiman ditempatkan di bawah pengawasan mutlak Departemen Kehakiman. Sejak 1957, tentara mengusulkan agar semua wakil ketua pengadilan dijabat perwira militer. Akibatnya, pengadilan tidak bisa memproses dengan adil perkara-perkara yang melibatkan bisnis militer.

Toga hitam hakim yang menjadi pakaian resmi khas hakim diganti dengan seragam model militer yang digunakan semua pegawai negeri ketika itu. Dalam pidatonya, Seokarno menyebut pakaian baru itu sebagai seragam revolusi.

Perlawanan bukan tak ada. Para hakim mendapat suntikan moral ketika hakim yang membebaskan Schmidt, warga Belanda yang dituding mencoba menggulingkan Pemerintah Indonesia, tidak mengalami insiden apa pun setelah menjatuhkan vonis. Pasca-putusan itu, Perdana Menteri Juanda berpidato bahwa pemerintah akan menggunakan kekuatan untuk memastikan loyalitas politik pengadilan. Di balik layar, pemerintah menyiapkan manuver bagi para hakim yang membebaskan Schmidt. Untunglah, misi itu dipimpin Soerjadi, bekas hakim yang mengatur penyelidikan itu menjadi misi pencarian fakta.

Sebagian hakim berani berkonfrontasi langsung dengan Soekarno. Misalnya ketika mereka diundang bersama polisi dan jaksa untuk membahas kondisi ekonomi pada Januari 1960. Ketika itu, Soekarno berpidato tentang hukum revolusi dan hukuman berat bagi penyabot ekonomi. Setelah makan siang, ia meminta hakim-hakim muda yang hadir menjawab pertanyaan tentang hukuman apa yang akan mereka jatuhkan. Sebagian hakim menjawab akan menjatuhkan hukuman empat sampai tujuh tahun penjara. Namun Hakim Suparni dari Pengadilan Khusus Ibu Kota Jakarta memberi jawaban yang tidak diharapkan.

Suparni menganggap presiden telah melampaui batas dengan menanyakan kepada hakim soal seberat apa hukuman yang akan mereka jatuhkan. Ia juga menekankan otonomi dan kemandirian hakim. Esoknya, Suparni dipanggil menghadap Menteri Kehakiman, Astrawinata. Karena menduga akan terjadi sesuatu, Suparni mangkir. Ia aman- aman saja ketika itu.
Belakangan, Astrawinata mengatakan, sekiranya Suparni datang, "Dia bisa sakit."
Secara organisasi, Ikahi melakukan perlawanan di bawah tanah. Pada 1956, Ikahi memamerkan kekuatan politiknya ketika melakukan pemogokan hakim yang spektakuler. Rencana aksi itu diketahui bahkan dihadiri Ketua Mahkamah Agung, Wirdjono. Namun ia gagal menghalangi aksi itu.

Untuk memobilisasi pengadilan, pemerintah tiba-tiba menyelenggarakan kongres Ikahi pada 1964. Kongres ini memilih Asikin Kusumah Atmadja, putra ketua pertama Mahkamah Agung yang independen. Walaupun Ikahi memperlihatkan kesetiaan pada revolusi, tekadnya untuk menjunjung tinggi gagasan lama mereka masih sangat membara.

Pertarungan Kekuasaan

Pertarungan kekuasaan terjadi pada masa Orde Baru (Orba) yang mengakhiri masa Demokrasi Terpimpin. Pada dua tahun pertama kekuasaan ini, pemerintahan Orba menempatkan legalitas di pusat agenda politiknya. Ketika itu, Ikahi menetapkan tiga capaian utama pengadilan, yakni peningkatan status dengan sistem penggajian tersendiri, otonomi peradilan melalui pengalihan administrasi pengadilan dari Departemen Kehakiman ke Mahkamah Agung, dan penguatan kekuasaan kehakiman dengan melembagakan hak pengujian undang-undang (constituitonal review).

Namun, setelah 1967, kedudukan dan pengaruh politik pengadilan terkikis cepat akibat campur tangan pemerintah lewat dinas rahasia Operasi Khusus (Opsus). Intervensi ini menyebabkan terjadinya ketegangan internal yang serius dan hilangnya ketegasan dalam kepemimpinan pengadilan. Kalangan peradilan menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Departemen Kehakiman. Kenyataannya, direktorat ini menjadi kepanjangan tangan pemerintah untuk mempengaruhi peradilan. Departemen Kehakiman memegang semua kartu politis, berikut "kunci brankas".

Peletak dasar pengaruh eksekutif atas peradilan adalah Menteri Kehakiman, Oemar Seno Adji. Ketetapannya untuk mengelola personel yudisial tanpa melibatkan Mahkamah Agung mempercepat kemerosotan standar profesional di tubuh peradilan. Sebab Departemen Kehakiman tidak mampu menilai kinerja profesional para hakim. Selain karena departemen itu juga tidak mau melakukan penilaian semacam itu.

Ketidakbecusan manajemen peradilan tergambar ketika terjadi rekrutmen besar-besaran pada 1971-1973. Ketika itu, pengadilan kekurangan 1.000 hakim. Pada 1971, sebanyak 500 hakim sudah diterima dengan masa percobaan dan gaji minimum. Namun, hingga 1973, mereka tak kunjung diangkat oleh presiden. Sebanyak 200 orang mundur tanpa kabar.

Departemen Kehakiman menyatakan, insiden itu terjadi karena Mahkamah Agung tidak mengirim permintaan pengangkatan. Mahkamah Agung membantah. Lalu Departemen Kehakiman menyatakan telah mengirim permintaan ke Sekretariat Negara. Ketika Sekretariat Negara membantah, Departemen Kehakiman mengakui bahwa mereka belum memproses berkas itu. Para calon hakim yang tersisa mengamuk dan merusak aula direktorat jenderal.

Seno Adji tersandung ulahnya sendiri ketika dipindahkan menjadi Ketua Mahkamah Agung. Ia terlibat konflik terbuka dengan penggantinya, Mochtar Kusuma Atmadja. Mochtar, yang membenci kesemrawutan yang dibikin Seno, melanjutkan intervensi dalam manajemen personalia untuk mengucilkan Seno sebagai hakim agung. Tampaknya, ia sengaja melakukan itu untuk merobohkan sistem patronase yang dibangun Seno. Masalah ini akhirnya sampai kepada Presiden Soeharto. Kepada presiden, Mochtar menjelaskan bahwa ia hanya melanjutkan kebijakan Seno Adji.

Tak lama setelah Seno pensiun pada 1981, hampir semua pengadilan di kota dibersihkan. Pemerintah melancarkan Opstib untuk membongkar jaringan korupsi peradilan yang luas. Ketika itulah muncul istilah "mafia peradilan". Pada saat itu, semua hakim senior di Jakarta dihukum karena terlibat korupsi.

Pada awal masa jabatan Mudjono sebagai Menteri Kehakiman, ia menghukum 30 hakim karena mengomersialkan jabatan. Ia juga memutasi banyak hakim dari pusat ke daerah terpencil tanpa pertimbangan Ketua Mahkamah Agung.

Purwoto S. Gandasubrata kemudian menjadi Ketua Mahkamah Agung karier pertama setelah dua dasawarsa ketua diangkat dari luar. Ia melakukan upaya pembenahan sambil kembali menghidupkan tiga butir agenda politik peradikan, yakni administrasi yang otonom, hak uji konstitusional, dan gaji. Namun ia mesti berhadapan dengan kungkungan politis, di mana peradilan bergerak. Kelemahan kapasitas internal peradilan, standar profesional, dan komitmen memperparah upaya pencapaian tujuan tadi. Belum lagi jumlah perkara panas yang kian meningkat.

Dua Ketua Mahkamah Agung yang kontroversial semasa rezim Orba adalah Soerjono (1995-1996) dan Sarwata (1996-2001). Keduanya dinilai tidak berkompeten sebagai pemimpin lembaga supremasi hukum tertinggi. Ketidakcakapan Soerjono segera tersingkap ketika muncul perkara Ohee di Irian Jaya. Pada saat itu, kasus Ohee dimenangkan di tingkat peninjauan kembali. Perwakilan masyarakat adat itu ditetapkan memperoleh ganti rugi Rp 18,6 milyar dari pemerintah daerah. Jumlah ganti rugi itu melebihi APBD provinsi.

Kasus itu menjadi perhatian nasional ketika Ohee kesulitan melakukan eksekusi. Soerjono kemudian menyelesaikan masalah ini dengan mengeluarkan surat seadanya. Pertimbangan hukumnya sangat lemah. Putusan itu, menurut dia, tidak bisa dieksekusi karena gugatannya ditujukan kepada Gubernur Irian Jaya yang bukan subjek hukum. Padahal, menurut undang-undang, gubernur mewakili provinsinya.

Di tengah tuntutan mundur, Soerjono telibat konflik dengan Ketua Muda Adi Andojo. Ketika itu, Adi Andojo menulis memo rahasia soal dugaan penyuapan dalam perkara Gandhi Memorial School. Celakanya, memo itu bocor ke pers. Soerjono menuding Adi merusak sarangnya sendiri. Ia memohon kepada presiden agar Adi dipecat dengan tidak hormat.

Pada masa ini, korupsi merajalalela. Mantan Hakim Agung, Asikin Kusumah Atmadja, mensinyalir bahwa 50% hakim korup. Bahkan seorang hakim yang tidak disebut namanya menyebutkan, "Jika dahulu orang harus mencari seorang hakim yang korup dengan lentera, sekarang ia harus menggunakan lentera itu untuk mencari hakim yang jujur."

Sarwata, pengganti Soerjono, adalah birokrat militer. Ia digambarkan sebagai hakim yang kontroversial, bahkan sebelum melakukan apa pun. Di bawah kepemimpinannya, rumor tentang tuduhan korupsi mengalami lompatan besar karena disampaikan secara terbuka lewat pers. Ia Ketua Mahkamah Agung pertama yang diberitakan media terlibat korupsi.

Bahkan, dalam sebuah rapat pleno, secara terbuka ia mengaku membuat peraturan tidak tertulis soal tambahan pungutan biaya perkara Rp 15.000. Pungutan yang berlaku di seluruh Indonesia ini menghasilkan milyaran rupiah ke kas Mahkamah Agung. Sarwata berdalih, pungutan itu untuk kesejahteraan umum para hakim. Ketika itu, timbul kegemparan karena pungutan itu dianggap tidak sah lantaran merugikan pencari keadilan.

Pada saat itu, muncul istilah kolusi dan korupsi. Kolusi merujuk pada kerja sama hakim agung dengan orang luar. Menurut Adi Andojo, praktek ini paling mudah dibuktikan karena hanya perlu menunjukkan bahwa prosedur reguler penanganan perkara dilanggar tanpa alasan. Paktek kolusi dan korupsi ini kian melemahkan wibawa Mahkamah Agung dan mengaburkan kekuatan hukum putusan-putusan Mahkamah Agung.

Mistisisme di Mahkamah Agung

Ketika metode rasional gagal atau tidak mencukupi, para hakim juga berpaling pada mistisisme. Seorang paranormal kondang mengatakan bahwa ia adalah orang kepercayaan lima hakim agung. Namun ia bukan satu-satunya orang kepercayaan. Para hakim yang menganut kepercayaan terhadap mistis memiliki kesamaan karakteristik. Sebagian besar dari mereka khususnya berasal dari kelompok elite Jawa yang berakar pada kebudayaan Hindu. Sedangkan para hakim muslim yang taat cenderung tidak mudah terpengaruh oleh mistisisme karena menilai dua keyakinan itu saling menegasikan.

Sekalipun demikian, hakim agung yang bukan orang Jawa dan bukan muslim mengaku terlalu kuat untuk diserang secara mistis. "Saya dibesarkan di lingkungan penuh mistik," katanya. Ketika ia dilahirkan, bibirnya dipulas merah menggunakan darah ibunya agar bibirnya tetap merah. Setiap pagi, kepalanya ditetakan-tekan agar memanjang dan bagus. Telinganya dipijit untuk melenyapkan kerut-kerut kecil yang jelek. Kemudian, sebagaimana tradisi Jawa, ibunya menaruh sesaji di empat sudut ruang untuk mengusir roh jahat.

Dari penuturan hakim agung terungkap bahwa pada 1965, ketua muda mulai mempraktekkan upacara jaelangkung di Mahkamah Agung. Sang ketua muda menggunakan semacam piramida logam di atas meja dengan sebatang pensil yang menggantung pada seutas tali dari pusat piramida. Seseorang lalu mulai kesurupan. Orang itu mulai menggambar bulatan-bulatan dan tulisan melingkar-lingkar. Tulisan itu langsung dirubung oleh mereka yang berusaha mencari tahu maksudnya.

Setelah melakukan wawancara tambahan, Pompe yakin, ketua muda itu berpaling pada mistisisme karena anaknya menderita sakit parah hingga meninggal dunia di usia muda. Kenyataan itu membuat sang hakim putus asa dan menjadikan mistisisme sebagai jalan keluar.

Namun ternyata, di Mahkamah Agung, garis antara urusan pribadi dan profesional sangat rapuh. Ketika lembaga ini dipimpin Mudjono, ia melibatkan "aritmetika mistis" dalam proses reorganisasi Mahkamah Agung. Angka-angka itu digunakan untuk menentukan jumlah tepat hakim-hakim baru dan pembagian mereka ke dalam berbagai tim dan bidang. Hakim-hakim baru itu menghasilkan 17 bidang. Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, angka yang bertepatan dengan tanggal proklamasi kemerdekaan itu dianggap sebagai angka keramat.

Selanjutnya, bidang-bidang tadi dikelompokkan lagi menjadi delapan tim. Angka delapan sesuai dengan urutan angka bulan kemerdekaan, yakni Agustus. Jumlah hakim agung, di luar ketua, adalah 45. Angka 45 ini juga, jika dijumlahkan --4 dan 5-- menghasilkan angka 9. Sedangkan 9 adalah jumlah huruf dalam kata Indonesia. Angka 9 juga dipercaya sebagai angka mistik.

Bahkan secara terbuka Ketua Mahkamah Agung, Mudjono, mengungkapkan matematika mistik itu dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, 10 Februari 1982. Ketika itu, ia memaparkan bahwa lembaganya baru memiliki 8 bidang. Karena 17 adalah angka keramat, maka dibutuhkan lagi 9 --juga angka keramat-- bidang. Dengan demikian, menurut dia, lembaganya masih kekurangan 9 x 3 atau 27 hakim. Jika dijumlahkan, angka 2 dan 7 juga menghasilkan angka 9. Secara fungsional, menurut Mudjono, 24 + 27 = 51, unsur-unsur angka yang jika dijumlahkan hasilnya adalah 6. "Yang kalau ditulis terbalik adalah sembilan," ujarnya.

Ada juga kisah bagaimana Ketua Mahkamah Agung menggunakan mistisme dalam kapasitas profesional. Ketika itu, mulanya sang ketua tertimpa masalah pribadi. Tanpa sebab yang jelas, putrinya mendadak sulit berjalan. Para dokter tidak bisa mengatasinya, sehingga sang putri harus terbaring di tempat tidur selama dua tahun. Ajaibnya, pembimbing spiritual itu berhasil memulihkan kesehatan putri sang ketua.

Beberapa tahun kemudian, putri sang ketua tertimpa penyakit lain. Paranormal itu dipanggil lagi. Sekali lagi, sang putri sembuh. Sang ketua sangat girang hingga menghadiahi paranormal itu arloji Swiss yang mahal. Hubungan ketua dengan paranormal itu kian kental ketika ibunda sang ketua mengalami koma --ia masih hidup sekalipun tanpa tanda-tanda aktivitas otak selama beberapa tahun. Dengan bantuan paranormal tadi, ibunda sang ketua itu akhirnya meninggal dunia.

Pengaruh mistis mulai masuk arena profesional ketika pemerintah menimbang-nimbang untuk menjadikan hakim tadi sebagai Menteri Kehakiman. Tak mampu memutuskan sendiri, hakim itu minta saran kepada sang paranormal. Semula, sang paranormal menolak memberi saran karena merasa masalah itu bukan kewenangannya. Namun ia tak bisa mengelak ketika sang hakim berkeras meminta sarannya. Berdasarkan perenungannya, pembimbing spiritual itu menyarankan sang hakim tetap berada di Mahkamah Agung.

Repotnya, berdasarkan kesaksian seorang asisten hakim agung, para hakim yang mempercayai mistis itu mulai mengajak asisten mereka ke kuburan dan gunung berapi untuk bersemadi dan menunaikan ritual magis. Selanjutnya mistisme tidak lagi dijadikan sebagai acuan untuk menjawab permasalahan pelik, melainkan benar-benar dipakai sebagai senjata dalam pertarungan internal Mahkamah Agung.

Gejala itu tampak ketika Ketua Muda X mulai sering kesurupan, bahkan dalam forum rapat pimpinan. Pada saat ia kerasukan, tak cuma hakim agung yang lain, bahkan Ketua Mahkamah Agung pun dituding melakukan penyelewengan. Saking seringnya, para hakim sampai terbiasa dengan perilaku aneh itu.

Masalahnya, praktek mistisme itu lama-kelamaan menjadi alat yang bisa mengancam staf Mahkamah Agung. Tak lama setelah seorang ketua muda yang cukup terkemuka pensiun, salah satu dari empat asisten senior hakim agung meninggal dunia. Asisten yang lain terkena kanker. Seorang asisten lagi terpaksa mengundurkan diri karena terserang stroke. Asisten keempat memang sehat walafiat, tapi anggota keluarganya sakit keras. Sejumlah staf administrasi hakim juga mengalami nahas.

Peristiwa-peristiwa ganjil itu tampak terpola sehingga mistisme dianggap sebagai biang kerok. Tak kurang dari dua hakim agung meyakini bahwa banyaknya penyakit dan kematian di Mahkamah Agung merupakan ulah Ketua Muda X. Hakim agung itu bahkan menceritakan bahwa di kantornya ada anak seorang pegawai mendadak meninggal dunia tanpa sebab.

Ada pula bayi yang tewas tercekik tali pusar yang melilit lehernya. "Sudah banyak sekali selain mereka yang sakit parah atau meninggal dunia," katanya. Seorang hakim lain mengatakan, Ketua Muda X tidak bisa menyentuhnya karena ia terlalu kuat. "Tetapi anggota keluarga saya sakit keras belum lama ini," tuturnya.

Setelah pensiun, Ketua Muda X diduga masih memiliki "kepanjangan tangan" di Mahkamah Agung untuk "ngerjai" hakim lain. Ketika itu, seorang hakim merasa sangat ketakutan. Sampai-sampai, ia tidak berani mimun air yang diberikan asistennya. Masalahnya, pegawai yang diperbantukan itu adalah bekas asisten hakim yang sangat mistis tadi. Kisah teror ini berakhir setelah sang hakim menyuruh agar asisten itu dipindah dari kantornya.


Terakhir, Sebastian Pompe merekomendasikan tiga unsur untuk pembaruan hukum di Indonesia. Pertama, keamanan. Pengadilan yang buruk mendorong terjadinya kekerasan dalam masyarakat. Pengadilan adalah isu keamanan.

Kedua, ekonomi. Pengadilan yang payah tidak hanya menghalangi pertumbuhan, melainkan benar-benar melestarikan kemerosotan ekonominya. Pengadilan yang buruk berkontribusi langsung terhadap kemiskinan dan pengangguran.

Ketiga, legitimasi. Legitimasi adalah kunci pelaksanaan kebijakan yang efektif serta kelangsungan hidup pemerintah, dan pada akhirnya kelangsungan negara itu sendiri. Pemerintah membutuhkan pengadilan yang efektif agar memiliki legitimasi dan efektivitas. Pengadilan semacam itulah yang diperlukan bagi kelangsungan hidup pemerintah.

Categories

Administrasi Peradilan Agama Aktivisme Yudisial Alat Bukti Alur Peradilan Amandemen UUD Analisa Putusan Anggaran Pendidikan Antropologi Hukum Arbitrase Asia Azas-Azas Hukum Bahasa Indonesia Bantuan Hukum Berita Berita Hukum Beslag 'Penyitaan' Blawgger Indonesia Blog Hukum Brain Drain Breaking News Cerita Pendek Cina Ciri Hukum Constitutional Complaint Constitutional Review Contoh Surat Kuasa Dasar Pemidanaan Delik Democracy Demokrasi Devinisi Istilah Dewan Keamanan Diseminasi Publik Diskusi Online Ekonomi Ekonomi Islam Election Law English Articles Filsafat Filsafat Hukum Islam Fiqh Wanita Fiqih Jinayah Fiqih Mu'amalah Fiqih Munakahat Free Download Free Online Journal Fungsi Hukum Geopolitik Hadiah Hak Anak Hak Asasi Manusia Hak Cipta Hak Konstitusional Hak Veto HaKI HAM Hk. Humaniter Hubungan Internasional Hukum Hukum Acara Hukum Acara Perdata Hukum Acara Pidana Hukum Adat Hukum Administrasi Negara Hukum Australia Hukum Ekonomi Hukum Internasional Hukum Islam Hukum Kejahatan Korporasi Hukum Kesehatan Hukum Ketenagakerjaan Hukum Korupsi Hukum Lingkungan Hukum Perang Hukum Perbankan Hukum Perdata Hukum Perkawinan Hukum Pertambangan Hukum Pidana Hukum Positif Hukum Tata Negara Hukum Telematika Hukuman Mati Ilmu Alamiah Dasar Ilmu Budaya Dasar Ilmu Falaq Ilmu Hukum Ilmu Pembantu Acara Pidana Ilmu Perundang-Undangan Ilmu Sosial Dasar India Indonesia Kontemporer Islam Jimly Asshiddiqie Judicial Review KDRT Kebebabasan Beragama Kebebasan Beragama Kedaulatan Rakyat Kekuasaan Pengadilan Kelemahan KUHAP Kepemudaan Kesadaran Hukum Kesaksian Kewarganegaraan Kolom Opini Komisi Yudisial Kompetisi Hukum Konferensi Konsep Sakinah Konstitusi Konstitusi India Konstitusi Indonesia Kontemporer Korporasi Korupsi Kriminal Krisis Iran Krisis Korea Utara Krisis Nuklir KUHP Kumpulan Beberapa Undang-Undang lain-la-n Lawyer Legal Terminology Lembaga Negara Liputan Berita Liputan Khusus Litigasi Non Litigasi Lomba Mafia Hukum Mahasiswa Mahkamah Agung Mahkamah Internasional Mahkamah Konstitusi Media Massa Mediasi Metode Studi Islam NEWS-DOC Nurani Hukum Otonomi Daerah Outsourcing Pajak Pan Mohamad Faiz Parlemen Partai Politik Pembangunan Berkelanjutan Pembuktian Pemerintahan Aceh Pemerintahan Daerah Pemilu Pendidikan Pendidikan Hukum Penegakan Hukum Penelitian Hukum Pengadilan Pengantar Ilmu Hukum Pengertian Hukum Pengujian UU Pengumuman Penyalahgunaan Narkoba Peradilan Semu Peraturan Per-UU-an Perbandingan Hukum Perjanjian Perjanjian Internasional Perjanjian Pra Nikah Perkawinan Campuran Pers Persidangan Perubahan Iklim Perundang-undangan Perusahaan Petitum 'Tuntutan' Politik Hukum Praktek Syari'ah Prof. Blawg Profil Tokoh Puisi Putusan Putusan Menteri Agama Putusan MK Qowaidul Fiqhiyah Ratifikasi Reformasi Birokrasi Reformasi Hukum Regional Government Rekonsiliasi Resensi Resolusi DK PBB Ruang Refleksi SDM Sejarah Hukum Islam Sejarah Peradaban islam Sekripsi Seminar Hukum Sengketa Pemilu Sifat Hukum Sistem Peradilan di Indonesia Sodaqoh Sosiologi Hukum Subjek Hukum Tanya Jawab Nikah Tarikh Tasyri' Tasawuf Tujuan Hukum Ulumul Qur'aan Unsur Hukum UU. No. 22 thn 2009 Ttg Lalu Lintas UUD 1945 Visi India Visi Indonesia Wakaf Wanita dan Hukum Waris Zakat - Infaq - Sedekah