SUBYEK GUGATAN TUN

a. Penggugat 

subyek yang dapat bertindak selaku Penggugat di dalam sengketa TUN menurut pasal 53 ayat (l) UU No. 5 Tahun 1986, adalah : 

a) Seseorang (atau beberapa orang, masing-masing sebagai pribadi); atau 

b) Badan Hukum Perdata, yaitu setiap badan hukum yang bukan badan hukum publik. Ini dapat berupa perusahaan-perusahaan swasta, organisasi, yayasan maupun perkumpulan-perkumpulan kemasyarakat-an yang dapat diwakili oleh pengurusnya sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Anggaran Dasarnya. 

b. Tergugat 

Tergugat dalam sengketa TUN adalah Badan/Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 9). Sedangkan yang dimaksud dengan Badan/Pejabat TUN menurut Pasal 1 angka 8 adalah : "Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan penurdang-undangan yang berlaku. 

Menurut penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan "urusan pemerintah" ialah "kegiatan yang bersifat eksekutif'. Dalam praktek, kriteria Badan/Pejabat TUN tersebut diperluas, antara lain melalui doktrin dan yurisprudensi. Menurut INDROHARTO, SH (1991) dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan Badan/Pejabat TUN adalah "menunjuk kepada apa saja dan siapa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu saat melaksanakan urusan pemerintahan, maka pada saat ia berbuat itu dapat dianggap sebagai badan/pejabat TUN". Jadi yang menjadi kriteria bukanlah kedudukan struktural dari badan/pejabat yang bersangkutan di dalam jajaran pemerintahan, bukan pula nama instansi resminya" melainkan fungsi urusan pemerintahan atau 5 pelayanan umum ("public services") yang dilaksanakannya pada saat ia mengeluarkan keputusan TUN, yang dalam garis besarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

1. Instansi-instansi resmi pemerintah yang berada di bawah Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi; 

2. Instansi-instansi dalam lingkungan kekuasaan negara di luar lingkungan kekuasaan eksekutif yang berdasarkan peraturan perundang-undangan melaksanakan suatu urusan pemerintahan; 

3. Badan-badan hukum perdata/BUMN yang didirikan oleh pemerintah dengan maksud untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan (seperti : Perum, Perjan, Persero); 

4. Instansi-instansi yang merupakan kerja sama antara pihak pemerintah dengan pihak swasta yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan; 

5. Lembaga-lembaga hukum swasta yang melaksanakan tugastugas pemerintahan.

PENGERTIAN SENGKETA TUN

Sengketa Tata Usaha Negara (Sengketa TUN) menurut UU No.5/1986 adalah: “sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan 4 TUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Menurut penjelasan UU tersebut, istilah "sengketa" yang dimaksud disini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peratun yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Bahwa pada dasarnya, Badan/Pejabat TUN dalam mengambil keputusan adalah mengemban kepentingan umum atau kepentingan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu ada kemungkinan keputusan itu dianggap menimbulkan kerugian bagi seseorang atau badan hukum perdata sehingga kepada yang merasa dirugikan tersebut diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan ke Peratun.

BEBERAPA KEMUDAHAN BAGI PENCARI KEADILAN

Dalam proses penyelesaian sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara terdapat beberapa kemudahan bagi pencari keadilan, antara lain :

a. Bagi yang tidak pandai baca tulis, dibantu oleh Panitera untuk merumuskan gugatan.

b. Bagi yang tidak mampu dapat berperkara dengan cuma-cuma/prodeo pasal 60).

c. Untuk kepentingan mendesak dapat dilakukan pemeriksaan dengan acara Cepat (pasal 98).

d. Penggugat dapat mengajukan gugatannya melalui pengadilan TUN yang paling dekat dengan kediamannya (pasal 54).

e. Dalam hal-hal tertentu gugatan diadili ditempat kediaman Penggugat (pasal 54). f. Badan/Pejabat TUN yang dipanggil sebagai saksi wajib datang sendiri (pasal 93).

CIRI-CIRI KHUSUS HUKUM ACARA PERATUN

Proses beracara di Peratun pada prinsipnya sama dengan proses acara perdata di Peradilan Umum, namun ada beberapa kekhususan yang terdapat di dalam Hukum Acara PERATUN, antara lain sebagai berikut : 

1) Pengajuan gugatan dibatasi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Keputusan TUN yang digugat dikeluarkan/diumumkan oleh Badan/Pejabat TUN, atau sejak diterima/diketahui oleh Penggugat (pasal 55); 

2) Dikenal adanya prosedur penolakan ("dismissal procedure"), yaitu wewenang Ketua PTUN untuk memutuskan dengan Penetapan bahwa gugatan tidak diterima karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 62 ayat (1); 

3) Dikenal adanya Pemeriksaan Persiapan sebelum pokok sengketa diperiksa di persidangan, untuk melengkapi/memperbaiki gugatan yang kurang jelas (pasal 63); 4) Dikenal adanya 3 (tiga) Acara Pemeriksaan Perkara, yaitu : a. Acara Singkat, khusus untuk pemeriksaan perlawanan terhadap Penetapan Dismissal (pasal 62 ayat 

4); b. Acara Cepat (Hakim Tunggal), apabila terdapat kepentingan Penggugat yang cukup mendesak dan dimohonkan oleh Penggugat (pasal 98-99); c. Acara Biasa (Hakim Majelis), yaitu acara pemeriksaan perkara melalui pemeriksaan persiapan; 

5) Tidak ada putusan Verstek, tetapi Hakim berwenang memanggil Tergugat melalui atasannya (pasal 72); 

6) Tidak ada gugatan rekonpensi (gugat balik) dari Tergugat kepada Penggugat; 

Selain ciri-ciri tersebut di atas, dikenal adanya 4 Asas Peratun sebagaimana dirumuskan oleh Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH, yaitu : 
1. Asas Praduga Rechtmatige (Vermodens van rechtmatige/ Presumptio Justea Causa). 

o Bahwa setiap KTUN harus dianggap sah (rechtmatige) sampai ada pembatalan oleh pengadilan. 

o Gugatan tidak menunda KTUN (Psl. 67 ayat 1 UU No. 5/1986) 

o Pembatalan KTUN bersifat Ex-tunc / Vernietigbaar. o Tidak menganut Veiligheidsclausule / Spontane Vernitieging 

2. Asas Pembuktian Bebas (Vrij Bewijs). 

o Hakim yang menentukan apa yang harus dibuktikan, beban dan penilaian pembuktian (Psl. 107 UU No. 5/1986). (Berbeda dengan peradilan perdata dimana beban pembuktian diletakkan kepada Pihak Penggugat (psl. 1865 KUH Perd). 

3. Asas Hakim Aktif (Actieve Rechter / Dominus Litis). 

o Asas ini untuk mengimbangi kedudukan para pihak yang tidak seimbang, dimana posisi Tergugat Badan/Pejabat TUN) dipandang lebih kuat daripada posisi Penggugat (orang/badan hukum perdata). Psl. 58, 63 (l), 80 dan 85 UU No. 5/1986. 

4. Asas Mengikat Publik (Erga Omnes). 

o Mengingat sengketa TUN adalah sengketa di bidang hukum publik, maka putusan Peratun bukan hanya berlaku/mengikat bagi para pihak yang bersengketa, melainkan juga berlaku bagi siapa saja (publik).

Gambaran Umum Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia

Kedudukan dan Kekuasaan Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung
Kedudukan dan kewenangan masing-masing peradilan dibawah Mahkamah Agung yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

a.      Peradilan Umum

Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota, sedang peradilan tingkat bandingnya disebut Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Dasar :
-Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986
-Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan UU No.2 Th.1986. tentang peradilan umum.

Kewenangan dan kekuasaan Peradilan Umum / Pengadilan Negeri :
Memeriksa, Memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata ditingkat pertama. Sementara pengadilan tinggi bertugas dan berwenang mengadili : 1). Perkara Pidana dan perkara perdata ditingkat banding. 2). Mengadili ditingkat pertama dan terakhir.
Dalam UU No.2 Th.1986 Ps. 1,3 dan 8 dinyatakan bahwa lingkungan peradilan umum dapat diadakan pengkhususan / spesialisasi / diferensiasi peradilan seperti :
1.      Pengadilan Niaga
2.      Pengadilan HAM
3.      Pengadilan Anak
4.      Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi
5.      Pengadilan Pajak
6.      Pengadilan Perikanan
7.      Pengadilan Penyelesaian Perindustrian

b.      Peradilan Agama

Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam. Yang berkedudukan di ibokota kabupaten/kota dengan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Sedangkan pengadilan bandingnya adalah Pengadilan Tinggi Agama (PTA) dan daerah hukunya meliputi wilayah propinsi.

Dasar
-UU No.7 Tahun 1989 dan UU No.3 Tahun 2006 Perubahan UU No.7 Tahun 1989 tentang    Peradilan Agama.
-UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.



Kewenangan Peradilan Agama
Dalam pasal 49 No. 7 Tahun 1989 dan UU No.3 Tahun 2006 disebutkan kewenanganya dibidang :
(a)    perkawinan;
a.       Izin beristri lebih dari seorang
b.      Izin Melangsungkan perkawinan bagi orang yang usianya kurang dari 21 tahun.
c.       Dispensasi kawin
d.      Pencegahan perkawinan
e.       Penolakan perkawinan oleh PPN
f.       Pembatalan perkawinan
g.      Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri
h.      Perceraian karena talak.
i.        Gugatan perceraian
j.        Penyelesaian harta bersama
k.      Penguasaan anak
l.        Putusan tentang sah atau tidaknya anak
m.    Putusan pencabutan kekuasaan orang tua
n.      Pencabutan kekuasaan wali
o.      Penunjukan orang sebagai wali oleh pengadilan

(b)   waris; Penentuan siapa yang menjadi ahli waris
(c)    wasiat;
(d)   hibah;
(e)    zakat;
(f)    infaq;
(g)   sodaqoh; dan
(h)   ekonomi syari’ah.
a)      Bank Syari’ah
b)      Lembaga keuangan micro syari’ah
c)      Asuransi syari’ah
d)     Reasuransi syari’ah
e)      Reksa dan syari’ah
f)       Obligasi syari’ah
g)      Sekuritas syari’ah
h)      Pembiayaan syari’ah
i)        Pegadaian syari’ah
j)        Bisnis syari’ah

            Rincian kewenangan itu dalam penjelasan pasal 49 adalah, yang dimaksud “antara orang-orang yang beragama islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum islam.

c.       Peradilan Militer

Dasar
UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Susunan peradilan
a.       Peradilan Militer
Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya :
- Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah
- Mereka yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit.

b.      Peradilan Militer Tinggi
Memeriksa dan memutus :
-          Peradilan tingkat pertama bagi terdakwa yang berpangkat Mayor kebawah, atau mereka yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit atau anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan.
-          Peradilan tingkat pertama tentag sengketa tata usaha angkatan bersenjata.
-          Peradilan banding perkara yang telah diputus peradilan militer.
-          Peradila tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan militer dalam daerah hukumnya.

c.       Peradilan Militer Utama
Memeriksa dan memutus :
-          Pada tingkat banding bagi perkara pidana dan sengketa tata usaha militer yang telah diputus oleh pengadilan militer.
-          Pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili antara :
a.       Antar pengadilan militer yang berkedudukan di daerah hukum pengadilan militer tinggi yang berlainan.
b.      Antar pengadilan militer  tinggi; dan
c.       Antar pengadilan militer tinggi dan pengadilan militer.

-          Memutus perbedaan pendapat antara perwira penyerah perkara dengan oditur mengenai di ajukan atau tidaknya suatu perkara kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau ke peradilan umum.

d.      Peradilan Militer Pertempuran
Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir bagi prajurit atau yang disamakan dengan prajurit atau anngota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang di persamakan berdasarkan undang-undag  di daerah pertempuran.


d.      Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelakukekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Dan tinkat bandingnya disebut Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota propinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi.

Dasar :
UU Nomor 5 Tahun 1986 dan UU Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan atas Peradilan Tata Usaha Negara.


Kewenangan :
Memeriksa dan memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama. Dan Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas (1) memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding; (2) memeriksa dan memutus ditingkat pertama dan terakhir sengketa mengadili antara pengadilan tata usaha negara di dalam daerah hukumnya.


Kedudukan dan Kekuasaan Mahkamah Agung

Pasal 1 UU Nomor 14 tahun 1985 menyebutkan :
Mahkama Agung Adalah lembaga tinggi negara dan sebagai pengadilan negara tertinggi  dari semua lingkungan peradilan, baik peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan tata usaha negara denga tugas melaksanakan  peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Kewenangan MA :
UU Nomor 14 Tahun 1970 dan UU Nomor 14 Tahun 1985 :
1.      Memeriksa dan memutus perkara kasasi (pasal : 28,29,30 UU No.14 Th.1985)
2.      Menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan  dibawah undang-undang; menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari UU (pasal 31 UU No.14 Th.1985)
3.      Memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenagan mengadili dan memutus :
-          Antara pengadilan dilingkungan yang satu dengan lingkungan peradilan yang lainnya.
-          Antara dua pengadila yang ada dalam daerah hukum pengadilan tingkat banding yang berlainan dari lingkungan peradilan yang sama.
-          Antara dua pengadilan tingkat banding dilingkungan yang sama atau antara lingkungan peradilan yang berlainan.
-          Dalam tingkat pertama dan terakhir semua sengketa yag timbul karena perampasan kapal asing dan muatanya oleh kapal perang RI berdasarkan peraturan yang berlaku (pasal 33)
4.      Kewenangan lain sebagaimana termuat dalam pasal 32 s.d 39 UU No.14 Th.1985.

Komisi Yudisial (KY)

Kedudukan KY
Berdasarkan pasal 24B ayat 1 juncto pasal 2 UU nomor 22 Th.2004. KY adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam melaksanakan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.

Kewenangan KY
Pasal 13 UU KY menyebutkan :
a.       Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR.
-          Melakukan pendaftaran calon hakim agung
-          Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung
-          Menetapkan calon hakim agung
-          Mengajukan calon hakim agung ke DPR (pasal 14)


b.      Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga prilaku hakim.
-          Melakukan pengawasan terhadap peilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga prilaku hakim (pasal 20).
-          Mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi (pasal 21).

Mahkamah Konstitusi (MK)

MK merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping MA dan badan-badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan tata usaha negara.

Kedudukan MK
Pasal 24C ayat 1 da ayat 2 UUDN RI 1945 juncto pasal 2 UU No.24 Th.2003 menyebutkan :
a.       MK merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman.
b.      MK merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka.
c.       Sebagai penegak hukum dan keadilan.

Kewenangan MK
Pasal 24C ayat 1 dan 2 UUDN RI 1945 menyebutkan :
a.       Menguji undang-undang terhadap UUDN RI 1945.
b.      Memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara.
c.       Memutus perubahan partai politik.
d.      Memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
e.       Memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggara oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Lembaga yang terkait dengan kekuasaan kehakiman

1.      Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dasar :
-Pasal 30 ayat 1 s.d 5 UUDN RI 1945
-UU No. 8 Th.1981 tentang Hukum Acara Pidana.
-Pasal 41 UU No. 4 Th.2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.’
-UU No.2 Th. 2002 Kepolisian Negara RI.

            Wewenang POLRI
-          Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
-          Menegakkan hukum.
-          Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat (pasal 13).

2.      Kejaksaan Republik Indonesia

Dalam UU No.16 Th.2004 Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagi penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.

3.      Advokat

Status advokat adalah salah satu penegak hukum yang bebas, mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan, dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Profesinya adalah memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Mewakili dan membela serta melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan kliennya.

4.      Departemen Hukum dan HAM

Keterkaitan Departemen Hukum dan HAM dalam sistem peradilan di Indonesia adalah karena di dalam struktur organisasi Departemen tersebut terdapat Direktort Jendral Pemasyarakatan dan Direktorat Jendral Imigrasi.



Macam-macam Dakwaan

Macam-macam dan Bentuk Surat Dakwaan - Dalam praktiknya proses penuntutan dikenal beberapa bentuk surat dakwaan, karena dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan atau pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk dan susunan surat dakwaan, dan sehingga dalam praktik penuntutan masing-masing penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya sangat dipengaruhi oleh strategi sesuai dengan pengalaman praktik masing-masing, berikut di bawah ini merupakan beberapa macam surat dakwaan yang pada praktiknya dalam proses penuntutan di kenal beberapa surat dakwaan, antara lain sebagai berikut:

1.Dakwaan Tunggal
Dakwaannya hanya satu/tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam dakwaan ini, terdakwa hanya dikenai satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain. Dalam menyusun surat dakwaan tersebut tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan alternatif, atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan untuk mengkumulasikan atau mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan. Penyusunan surat dakwaan ini dapat dikatakan sederhana, yaitu sederhana dalam perumusannya dan sederhana pula dalam pembuktian dan penerapan hukumnya.

2.Dakwaan Alternatif
Dalam bentuk dakwaan demikian, maka dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Dalam dakwaan ini, terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa satu tindak pidana saja. Biasanya dalam penulisannya menggunakan kata “atau”. Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif. Biasanya dakwaan demikian, dipergunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak/ciri yang sama atau hampir bersamaan, misalnya:pencurian atau penadahan, penipuan atau penggelapan, pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati dan sebagainya. Jaksa menggunakan kata sambung “atau”.

3.Dakwaan Subsidiair
Bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Keadaan demikian dapat menimbulkan keraguan pada penunutut umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan satu tindak pidana saja. Oleh karena itu, penuntut umum memilih untuk menyusun dakwaan yang berbentuk subsider, dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan di bawahnya. Konsekuensi pembuktiannya, jika satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Biasanya menggunakan istilah primer, subsidiair dan seterusnya. Meskipun dalam dakwaan tersebut terdapat beberapa tindak pidana, tetapi yang dibuktikan hanya salah satu saja dari tindak pidana yang didakwakan itu.

4.Dakwaan Kumulatif
Bentuk dakwaan ini dipergunakan dalam hal menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus. Biasanya dakwaan akan disusun menjadi dakwaan satu, dakwaan dua dan seterusnya. Jadi, dakwaan ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi, baik kumulasi perbuatan maupun kumulasi pelakunya. Jaksa menerapkan dua pasal sekaligus dengan menerapkan kata sambung “dan”.

5.Dakwaan Campuran/Kombinasi
Bentuk dakwaan ini merupakan gabungan antara bentuk kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun dakwaan subsidiair. Ada dua perbuatan, jaksa ragu-ragu mengenai perbuatan tersebut dilakukan. Biasanya dakwaan ini digunakan dalam perkara narkotika.