Skip to main content

Posts

Hukum Nasab dan Perwakilan anak diluar Nikah

Bismillah. Bagaimanakah nasab anak yang terlahir diluar nikah, baik laki-laki maupun perempuan? Bagaimana kalau mereka hendak menikah nanti, siapa yang menjadi walinya? JazakAllâh khairanSebelum menjawab pertanyaan di atas, ada baiknya kita saling mengingatkan terkait prilaku menyimpang yang banyak tersebar ditengah masyarakat yaitu perbuatan zina. Sungguh, betapa pedih hati kita bila memperhatikan gaya hidup yang dipraktikkan oleh sebagian masyarakat kita yang mayoritas mengaku Muslim. Free sex yang jelas-jelas diharamkan syari’at seakan sudah menjadi gaya hidup yang mereka banggakan, terutama para remaja. Padahal kita semua menngetahui dan menyadari bahwa para remaja adalah generasi penerus. Lalu, kebaikan apa yang bisa diharapkan dari mereka sudah terjerat dengan berbagai prilaku menyimpang?! –Semoga Allâh Azza wa Jalla melindungi kita dan generasi muda kaum Muslimin dari berbagai penyimpangan-.Mengentaskan mereka yang sudah terjerat dan membentengi mereka yang belum menjamah prila…
Recent posts

Hindari 37 Poin Berikut Agar Anakmu tidak Memiliki Pribadi yang Buruk

Terima kasih masih membaca,  untuk anda yang ingin membaca dari awal Klik disini.21.Terlalu Banyak LaranganIni adalah kebalikan dari kebiasaan di atas. Bila Kita termasuk orang tua yang berkombinasi Melankolis dan Koleris, kita mesti berhati2 karena biasanya kombinasi ini menghasilkan jenis orang tua yang “Perfectionist”. Orang tua jenis ini cenderung ingin menjadikan anak kita seperti apa yang kita inginkan secara SEMPURNA, kita cenderung membentuk anak kita sesuai dengan keinginan kita; anak kita harus begini tidak boleh begitu; dilarang melakukan ini dan itu.Pada saatnya anak tidak tahan lagi dengan cara kita. Ia pun akan melakukan perlawanan, baik dengan cara menyakiti diri (jika anak kita tipe sensitive) atau dengan perlawanan tersembunyi (jika anak kita tipe keras) atau dengan perang terbuka (jika anak kita tipe ekspresif keras). Oleh karena itu, kurangilah sifat perfeksionis kita, Berilah izin kepada anak untuk melakukan banyak hal yang baik dan positif. Berlatihlah untuk selal…

Definisi Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Adapun pada saat berlakunya UU No. 30 Tahun 1999 ini, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana diatur dalam pasal 615 sampai 651 Rv, Pasal 377 HIR, dan Pasal 705 Rbg tidak berlaku lagi. Adanya UU No. 30 Tahun 1999 telah berusaha mengakomodir semua aspek mengenai arbitrase baik dari segi hukum maupun substansinya dengan ruang lingkup baik nasional maupun internasional.
Di Indonesia sendiri, minat untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase ini meningkat semenjak diundangkannya UU No. 30 Tahun 1999 tersebut. Adapun beberapa hal yang menjadi keuntungan Arbitrase dibandingkan menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi adalah : 1) Sidang tertutup untuk umum ; 2) Prosesnya cepat (ma…

Pengertian Permanent Court of Arbitration 

Mahkamah Arbitrase Antarabangsa atau Permanent Court of Arbitration (PCA) adalah sebuah organisasi internasional yang berbasis di The Hague, Belanda. Didirikan pada tahun 1899 pada awalnya merupakan Konferensi Perdamaian Den Haag. PCA mendorong penyelesaian sengketa yang melibatkan negara, badan negara, organisasi antar pemerintah, dan pihak swasta dengan membantu dalam pembentukan arbitrase pengadilan dan memfasilitasi urusan hukum antara mereka. PCA berbeda dari International Court of Justice yang bertempat di gedung yang sama, Peace Palace di The Hague. Wikipedian.

Grasi, Amnesti, Abolisi dan Deponering

A.      Grasi Grasi merupakan upaya hukum istimewa, yang dapat dilakukan atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki keuatan hukum yang tetap, termasuk putusan Mahkamah Agung. Istilah grasi berasal dari kata “gratie” dalam bahasa Belanda atau “granted” dalam bahasa Inggris. Yang berarti wewenang dari Kepala Negara untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim, untuk menghapus seluruhnya, sebagian atau mengubah sifat/bentuk hukuman itu.
Secara singkat, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan grasi sebagai ampunan yang diberikan Kepala Negara terhadap seseorang yang dijatuhi hukuman. Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2002, yang dimaksud Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.
Dari berbagai pengertian diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan grasi ialah sebuah tindakan yang dilakukan oleh Presiden da…

Prosedur Pembuatan CV (commanditaire vennootschap)

Berikut langkah-langkah pendirian CV:1.    Membuat akta pendirian CV di notaris. Untuk membuat akta ini, minimal ada 2 orang pendiri dimana satu pendiri akan menjadi sekutu aktif dan satu pendiri lainnya akan menjadi sekutu pasif.2.    Mendaftarkan akta pendirian CV di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.3.    Mengurus Surat Keterangan Domisili Perusahaan (“SKDP”) yang pengurusannya dapat dilakukan di kelurahan setempat sesuai domisili CV Anda. Untuk dapat mengurus SKDP, Anda perlu menentukan terlebih dahulu dimana CV Anda akan berdomisili sesuai keterangan dalam akta pendirian CV. AndaAnda4.    Membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badanyang dapat Anda urus di Kantor Pajak setempat sesuai domisili CV Anda.5.    Selanjutnya Anda perlu mengurus izin usaha yang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan oleh CV.6.    Terakhir, Anda perlu mengurus dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP).Jika yang Anda maksud adalah belum melakukan pendaftaran akta pendirian CV di Pengadilan Negeri, ma…

Upaya hukum terhadap ketidak puasan putusan hakim.

Apa yang harus ditempuh oleh seorang korban jika dalam putusan Hakim dalam perkara pidana yang menimpa dirinya dirasa tidak puas atas vonis itu dan jaksa tidak melakukan banding atau upaya hukum lainnya? Terima kasih atas pencerahannya.

Jawaban:

Kholil Khoirul Muluk, S.H.





Memang pada dasarnya negara memberikan wewenang untuk melakukan penuntutan atas suatu tindak pidana ada pada penuntut umum (jaksa). Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (6)UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(“KUHAP”): a.Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; b.Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Menyitir pendapat Andrew Ashworth dalam “Victim Impact Statements and SentencingThe Criminal Law Review, (hlm. 503) yang dikutip oleh Dr. Lilik Mulyadi S.H., M.H.  dalam tulisanny…