Macam-macam Dakwaan

Macam-macam dan Bentuk Surat Dakwaan - Dalam praktiknya proses penuntutan dikenal beberapa bentuk surat dakwaan, karena dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan atau pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk dan susunan surat dakwaan, dan sehingga dalam praktik penuntutan masing-masing penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya sangat dipengaruhi oleh strategi sesuai dengan pengalaman praktik masing-masing, berikut di bawah ini merupakan beberapa macam surat dakwaan yang pada praktiknya dalam proses penuntutan di kenal beberapa surat dakwaan, antara lain sebagai berikut:

1.Dakwaan Tunggal
Dakwaannya hanya satu/tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam dakwaan ini, terdakwa hanya dikenai satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain. Dalam menyusun surat dakwaan tersebut tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan alternatif, atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan untuk mengkumulasikan atau mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan. Penyusunan surat dakwaan ini dapat dikatakan sederhana, yaitu sederhana dalam perumusannya dan sederhana pula dalam pembuktian dan penerapan hukumnya.

2.Dakwaan Alternatif
Dalam bentuk dakwaan demikian, maka dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Dalam dakwaan ini, terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa satu tindak pidana saja. Biasanya dalam penulisannya menggunakan kata “atau”. Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif. Biasanya dakwaan demikian, dipergunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak/ciri yang sama atau hampir bersamaan, misalnya:pencurian atau penadahan, penipuan atau penggelapan, pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati dan sebagainya. Jaksa menggunakan kata sambung “atau”.

3.Dakwaan Subsidiair
Bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Keadaan demikian dapat menimbulkan keraguan pada penunutut umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan satu tindak pidana saja. Oleh karena itu, penuntut umum memilih untuk menyusun dakwaan yang berbentuk subsider, dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan di bawahnya. Konsekuensi pembuktiannya, jika satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Biasanya menggunakan istilah primer, subsidiair dan seterusnya. Meskipun dalam dakwaan tersebut terdapat beberapa tindak pidana, tetapi yang dibuktikan hanya salah satu saja dari tindak pidana yang didakwakan itu.

4.Dakwaan Kumulatif
Bentuk dakwaan ini dipergunakan dalam hal menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus. Biasanya dakwaan akan disusun menjadi dakwaan satu, dakwaan dua dan seterusnya. Jadi, dakwaan ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi, baik kumulasi perbuatan maupun kumulasi pelakunya. Jaksa menerapkan dua pasal sekaligus dengan menerapkan kata sambung “dan”.

5.Dakwaan Campuran/Kombinasi
Bentuk dakwaan ini merupakan gabungan antara bentuk kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun dakwaan subsidiair. Ada dua perbuatan, jaksa ragu-ragu mengenai perbuatan tersebut dilakukan. Biasanya dakwaan ini digunakan dalam perkara narkotika.

Sita dalam Lingkungan Peradilan

Ada beberapa macam SITA yang dikenal Peradilan Umum seperti yang dikutip dari salah satu penulis di blog nya Agus Prajitno,SH bahwa Permohonan SITA adalah termasuk upaya untuk menjamin Hak Penggugat/Pemohon seandainya ia menang dalam perkara, sehingga putusan Pengadilan yang mengakui segala haknya itu, dapat dilaksanakan.

Permohonan SITA dapat diajukan sebelum perkara diputus, bahkan dapat juga diajukan setelah perkara diputus sepanjang belum in kracht, artinya sekalipun perkara itu banding dan/atau kasasi, masih dapat diajukan.

Namun biasanya sudah diajukan bersama-sama dengan gugatan. Bila permohonan sita dikabulkan dan ternyata nanti pemohon tersebut menang dalam perkara maka sita tersebut akan dinyatakan sah dan berharga dalam dictum keputusan dan pada waktu eksekusi, sita tersebut akan berubah akan berubah menjadi sita eksekusi. Demikian juga sebaliknya, kalau gugatan penggugat ditolak, dengan sendirinya harus dinyatakan di dalam dictum keputusan untuk diangkat (dicabut).

Ada macam-macam SITA yang dikenal di lingkungan Peradilan Umum:
1. SITA REVINDIKASI (REVINDICATOIR BESLAGH)
Sita yang dilakukan oleh Pengadilan terhadap benda bergerak milik sendiri yang berada di tangan orang lain atau terhadap benda milik sendiri yang telah dijual tetapi belum dibayar harganya oleh pembeli/ Permohonan kepada Pengadilan untuk dilakukan Sita Revindicatoir tidak memerlukan kepada adanya dugaan beralasan terlebih dahulu bahwa si tersita akan menggelapkan atau akan melenyapkan barangb yang dimohonkan sita. Barang yang disita boleh dititipkan kepada si tersita sendiri dengan konsekuensi ia harus memeliharanya, tidak boleh rusak/hilang/dipindahtangankan, tetapi boleh juga disimpan ditempat lain, misalnya di Pengadilan sendiri, asal aman dan terpelihara dari kerusakan.

2. SITA MARITAL atau MATRIMONIAL
Sita Marital tidak terdapat di dalam HIR atau RBg. Melainkan hanya dijumpai di dalam BW (Buergerlijke Wetboek) dan Rsv (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering) yang sekarang ini sering dipakai di lingkungan Peradilan Umum. Sita Marital yaitu istri (yang tunduk kepada hukum perdata BW) boleh mengajukan permohonan ke Pengadilan agar selama dalam masa sengketa perceraian yang sekaligus harta bersama di muka Pengadilan, agar si suami tidak memindahkan atau mentransfer harta kekayaan milik besama tersebut. Sita Marital ini dimohonkan oleh istri, karena menurut BW si istri tidak mungkin menjualkan sebab ia tidak mampu bertindak hukum kecuali atas bantuan suaminya, sehingga yang mungkin menjual/mentransfer hanyalah suami.

3. SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAGH)
Sita Jaminan atau Conservatoir Beslagh adalah sita yang dilakukan oleh Pengadilan atas permohonan dari pihak penggugat atas milik orang lain (yakni milik tergugat) agar hak penggugat terjamin akan dipenuhi oleh tergugat setelah penggugat diputus menang dalam perkaranya nanti.

Permohonan sita jaminan harus adanya dugaan beralasan bahwa pihak tergugat akan menggelapkan atau melepaskan barangnya sehingga nantinya tidak mampu membayar menurut yang diputuskan oleh Pengadilan, sehingga putusan itu hanya sia-sia. Oleh karena itu, sebelum permohonan conservatoir beslagh dikabulkan, harus dipertimbangkan dulu oleh hakim apakah dapat dikabulkan atau tidak, Putusan hakim disitu akan berupa putusan sela. Jika permohonan sita dikabulkan maka perintah penyitaan tidak boleh oleh Hakim Ketua Majelis tetapi mesti oleh Ketua Pengadilan.

Sejarah awal mula terbentuknya hukum

Dalam kehidupan sosial tentu sering terjadi perbedaan paham, perang opini,bentrok fisik,perebutan hak, dan bahkan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Nah, untuk menengahi permasalahan atau mungkin pelanggaran-pelanggaran lain yang mayoritas terjadi,itulah di antara alasan kenapa ada Hukum. Ketika manusia hidup berdampingan satu sama lain, maka berbagai kepentingan akan saling bertemu. Pertemuan kepentingan antara manusia yang satu dengan yang lain ini, tak jarang,menimbulkan pergesekan ataupun perselisihan. Perselisihan yang di timbulkan bisa berakibat fatal, apabila tidak ada sarana untuk mendamaikannya. Perlu sebuah mediator atau fasilitator untuk mempertemukan dua buah kepentingan yang bergesekan tersebut. Tujuannya adalah manusia yang saling bersengketa (berselisih) tersebut sama-sama memperoleh keadilan. Langkah awal ini di pahami sebagai sebuah proses untuk menuju sebuah sistem (tatanan) hukum.

Kenyataan ini menjadikan manusia mulai berpikir secara rasional. Di berbagai komunitas (masyarakat) adat, hal ini menjadi pemikiran yang cukup serius. Terbukti, kemudian mereka mengangkat pemangku (ketua) adat, yang biasanya mempunyai 'kelebihan' tertentu untuk 'menjembatani' berbagai persoalan yang ada. Dengan kondisi ini, ketua adat yang di percaya oleh komunitasnya mulai menyusun pola kebijakan sebagai panduan untuk komunitas tersebut. Panduan tersebut berisikan aturan mengenai larangan, hukuman bagi yang melanggar larangan tersebut, serta bentuk-bentuk perjanjian lain yang sudah di sepakati bersama. Proses inilah yang mengawali terjadinya konsep hukum di masyarakat. Ini artinya,(komunitas) masyarakat adat sudah terlebih dahulu mengetahui arti dan fungsi hukum yang sebenarnya. Inilah yang kemudian di sebut sebagai hukum adat. Dapat di rumuskan bersama, bahwa hukum adat merupakan hukum yang tertua yang hidup di masyarakat. Hanya saja, mayoritas hukum adat ini biasanya tidak tertulis. Inilh salah satu kelemahan hukum adat.

Apa yang terjadi pada masyarakat adat inilah yang kemudian menginspirasi manusia modern untuk melakukan hal serupa. Sesuai dengan perkembangan zaman, masyarakat adat harus melakukan kontak dengan masyarakat adat yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan yang di maksud , biasanya masih terbatas pada pemenuhan kebutuhan pokok. Makanan dan sandang menjadi alat tukar (transaksi) yang kemudian di kenal dengan istilah barter. Semakin lama, hubungan antar masyarakat adat ini semakin luas dan semakin berkembang. Masyarakat-masyarakat adat yang saling berinteraksi akhirnya mengadakan perjanjian bersama untuk membentuk sebuah ikatan yang lebih luas, yang kemudian di kenal sebagai istilah 'negara'. Sejatinya, 'negara' ini sebenarnya berisikan berbagai kumpulan hukum adat. Terkadang, antara hukum adat yang satu dengan hukum adat yang lain juga saling berbenturan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, muncullah musyawarah untuk menentukan sebuah hukum yang akan di gunakan bersama. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir pergesekan atau perselisihan yang mungkin terjadi antara masyarakat adat. Lalu, di bentuklah perjanjian bersama untuk menjembatani persoalan tersebut. Tak lain dan tak bukan, tujuan di bentuknya hukum dalam sebuah 'negara' adalah untuk memperoleh keadilan. Seiring dengan berkembangnya waktu, manusia modern memerlukan tatanan yang lebih selaras, seimbang dalam menjembatani berbagai kepentingan yang semakin dinamis dan kompleks. Hukum yang tadinya tidak tertulis, akhirnya di sepakati bersama untuk di bakukan dan di jadikan pedoman. Tentunya, pedoman yang di maksud kemudian di lakukan secara tertulis. Hukum tertulis inilah yang kita kenal sampai sekarang. Hukum tertulis ini bersifat dinamis. Akan terus berubah sesuai perkembangan zaman dan perkembangan kepentingan manusia.
Semoga bermanfaat.

Awas!!! TERJEBAK Modus Razia Skandal Polisi! BARU!


POLISI : Adalah Oknum yang berperan memberikan Pelayanan Publik dan Melindungi Masyarakat.

FAKTA : Tidak semua Oknum POLISI Menjalankan perannya berdasarkan Sumpah POLISI (Banyak kasus dari yang terjerat korupsi, terjerat asusila, dsb. Dan kali ini ternyata lahir Modus Baru.

AWAS! MODUS KEJAHATAN POLISI BARU :

Hati-Hatilah bagi anda pengendara motor/mobil, terutama jika ada Razia (SIM/STNK/Obat-obatan) umum razia ini sering dilaksanakan dimalam hari. pada Razia yang semacam ini ada sebagian oknum polisi yang melakukan penjebakan (aksi nakal demi jabatan) dengan menggunakan obat-obatan terlarang, Modusnya adalah untuk menaikkan JABATAN. Berikut adalah TIPS yang perlu difahami dan cermati secara seksama :

 Disaat anda di STOP Polisi, Jangan Berhenti pada tempat yang ditunjuk Polisi / pada tempat polisi menunggu. karena bisa jadi dibawahnya sudah ada jebakan berupa Obat-obatan terlarang! berhentilah 2/3 meter sebelum, dari tempat yang ditunjuk / polisi berada.

Jika Polisi Mengatakan "Barang Anda ada yang Jatuh", Jangan Langsung di PEGANG! kalau barang itu ternyata bukan milik anda jangan dipegang atau di akui sebagai barang anda. biasanya dikemas dalam bentuk yang menarik. kalau anda sampai memegang maka sidik jari anda akan menjadi bukti yang kuat sebagai pemilik obat terlarang tersebut.




HANYA DEMI JABATAN dan HANYA DEMI UANG DAMAI DITEMPAT, SEGALA CARA DILAKUKAN. SUDAH GILA!

WASPADALAH RAKYAT INDONESIA!!!




























dikutip dari berbagai sumber
oleh Mas Muluk / Kholil Khoirul Muluk, SHI.


Prosedur penanganan kasus Asusila yang merugikan.

Melaporkan kejadian tersebut kepada penyidik cyber crime POLRI atau melaporkan langsung ke penyidik UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) pada Sub Direktorat Penyidikan Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Anda akan diminta membuat laporan kejadian disertai dengan bukti awal. Jika bukti awal dirasa sudah mencukupi, maka penyidik akan meneruskannya pada tahap penyidikan. Kerahasiaan identitas Anda, jika Anda meminta, sesuai kode etik penyidikan akan dijamin oleh instansi penyidik bersangkutan.
 
Aspek Hukum
Dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, disebutkan bahwa salah satu perbuatan yang dilarang dalam penyebaran sebuah konten adalah penyebaran atas konten yang bermuatan asusila.
 
Bunyi Pasal 27 ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut:
 
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
 
Ancaman pidana dari pasal tersebut yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar (Pasal 45 ayat [1] UU ITE).
 
Sayangnya Anda tidak mendeskripsikan kategori “film semi pornografi” seperti yang Anda maksud. Karena untuk membuktikan terjadinya sebuah pidana dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, hal pertama yang akan dilakukan penyidik adalah menentukan apakah konten file (fail) rekaman sebuah video/gambar termasuk dalam ketegori konten yang melanggar kesusilaan. Biasanya penyidik akan meminta pendapat ahli untuk menentukan apakah benar konten rekaman video tersebut melanggar kesusilaan. Jika benar, maka dapat ditindaklanjuti oleh penyidik dalam sebuah proses penyidikan.
 
Apabila dalam kasus ini terdapat unsur pengancaman dari pelaku, maka dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), pelaku yang mengancam Anda tersebut dapat dituntut pidana berdasarkan Pasal 369 ayat (1) KUHP.
 
Bunyi Pasal 369 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:
 
Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
 
 
Mengingat Pasal 369 ayat (1) KUHP tersebut merupakan delik aduan, maka seperti saran saya sebelumnya, Anda sebaiknya melaporkan kasus tersebut ke Aparat Penegak Hukum (“APH”).
 
 
Rekayasa Rekaman Video
Menjawab pertanyaan Anda, apakah dua film dapat digabungkan menjadi satu, jawabannya YA. Karena pada dasarnya fail-fail berbentuk audio dan video meskipun terpisah, melalui proses editing fail-fail tersebut dapat digabungkan menjadi satu fail sehingga seolah-olah dianggap satu kesatuan fail “film”.
 
Proses editing atau rekayasa sebuah fail rekaman sangat mungkin untuk dilakukan, baik secara sederhana maupun dibuat secara profesional. Banyak aplikasi yang memungkinkan dilakukannya rekayasa terhadap sebuah rekaman (khususnya foto atau video). Berdasarkan pengalaman saya, rekayasa gambar atau video termasuk mengganti wajah dalam video maupun gambar dapat dilakukan dengan kemampuan editing sederhana sekalipun. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan agar kita menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum kita memutuskan untuk membuat, menyimpan, atau mempublikasikan foto/video pribadi kita.
 
Deteksi Hasil Rekaman
Sepengetahuan saya, deteksi tanggal sebuah rekaman video/audio dapat dilakukan apabila metadata asli dari fail asli dapat ditemukan. Metadata ini mengandung informasi mengenai isi/data/informasi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen fail/data yang tertanam dalam sebuah basis data. Namun tidak bisa dipungkiri, metadata fail sendiri masih dimungkinkan untuk diubah/direkayasa. Untuk mengetahui asli tidaknya sebuah metadata tentu dibutukan proses pembuktian melalui digital forensic.
 
Jika metadata asli fail tidak ditemukan, maka yang dapat dideteksi oleh penyidik hanyalah tanggal pertama kali fail tersebut diunggah pelaku ke dalam internet (jika gambar diunggah pelaku ke internet). Jika laporan Anda ditindaklanjuti, dengan teknik tertentu penyidik akan berupaya semaksimal mungkin menemukan fail unggahan pertama yang akan menjadi petunjuk untuk menemukan pelaku/pengunggah.
 
Demikian jawaban singkat saya. Semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:
1.    Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73)
2.    Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Filsafat Sebab Harus Taat Hukum

Filsafat hukum mencoba mencari dasar kekuatan mengikat dari hukum: "Apakah hukum itu ditaati karena hukum dibentuk oleh pejabat yang berwenang atau memang masyarakat mengakui hukum tersebut sebagai suatu hukum yang hidup di dalam masyarakat itu?”
Sehubungan dengan pertanyaan yang pertama, terdapat beberapa teori penting yang patut
diketengahkan:
1.  Teori Kedaulatan Tuhan (Teokrasi)
a.  Yang langsung
Yang langsung berpegang kepada pendapat bahwa : “… Segala hukum adalah hukum Ketuhanan. Tuhan sendirilah yang menetapkan hukum. dan pemerintah-pemerintah duniawi adalah pesuruh-pesuruh kehendak Ketuhanan”.
Hukum dianggap sebagai kehendak atau kemauan Tuhan. Manusia sebagai salah satu ciptaan-Nya wajib taat pada hukum Ketuhanan ini.
Teori kedaulatan Tuhan yang bersifat langsung ini hendak membenarkan perlunya hukum yang dibuat oleh raja-raja, yang menekankan dirinya sebagai Tuhan didunia, harus ditaati oleh setiap penduduknya. Sebagai contoh, raja-raja Fir’aun di Mesir dahulu.
b.  Yang tidak langsung
Yang tidak langsung. menganggap raja-raja bukan sebagai Tuhan, melainkan sebagai wakil Tuhan di dunia. Dalam kaitan ini dengan sendirinya juga karena bertindak sebagai “wakil”, semua hutaan yang dibuatnya wajib pula ditaatii oleh segenap warganya, Pandangan ini walau berkembang hingga zaman Renaissance, namun hingga saat ini masih juga ada yang mendasarkan otoritas hukum pada faktor Ketuhanan itu.
2.  Teori Perjanjian Masyarakat
Pendasar-pendasar dari teori perjanjian masyarakat ialah Hugo de Groot atau Grotius (1583 -1645), Thomas Hobbes (1588 -1679), John Locke (1631 -1705), Jean Jacques Rousseau (1712-1778), dan juga Immanuef Kant. Pada pokoknya teori trsbt berpendapat bahwa orang taat dan tunduk pada hukum oteh karena berjanji untuk menaatinya. Hukum dinggap sebagai kehendak bersama, suatu hasit konsensus (perjaniian) dari segenap anggota masyarakat.
Tentang perjanjian ini terdapat perbedaan pendapat antara Thomas Hobbes, John Locke dan J.J. Rousseau. Dalam buku-bukunya “De Cive” (1642) dan “Leviathan” (1651). Thomas Hobbes membentangkan pendapatnya, yang intinya sebagai berikut: “Pada mulanya manusia itu hidup dalam suasana belum omnium contra omnes (the war of alf against a/l), selalu dalam keadaan berperang. Agar tercipta suasana damai dan tenteram. lalu diada-kan perjanjian di antara mereka (pactum unionis). Setelah itu. di-susul perjanjian antara semua dengan seseorang fertentu (pactum subjectionis) yang akan diserahi kekuasaan untuk memimpin mereka. Kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin adalah mutlak. Timbullah kekuasaan yang bersifat absolut”.
Konstruksi dalam bukunya “Two Treatises on Civil Govern-ment” (1690), agak berbeda karena pada waktu perjanjian itu disertakan pula syarat-syarat yang antara lain kekuasaan yang diberikan dibatasi dan dilarang melanggar hak-hak asasi manusia. Teorinya menghasilkan kekuasaan raja yang dibatasi oleh konstitusi.
J.J. Rousseau dalam bukunya “Le Contract Social Ou Principles de Droit Politique” (1672), berpendapat bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh anggota masyarakat tetap berada pada individu-individu dan tidak diserahkan pada seseorang tertentu secara mutlak atau dengan persyaratan tertentu. Konstruksi yang dihasilkannya ialah pemerintah demokrasi langsung. Tipe pemerintahan seperti ini hanya sesuai bagi suatu negara dengan. wilayah sempit dan penduduk sedikit. Pemikirannya tidak dapat diterapkan untuk suatu negara moderh dengan wilayah negara yang luas dan banyak penduduk.
3.  Teori Kedaulatan Negara
Pada intinya teori ini berpendapat bahwa ditaatinya hukum itu karena negara menghendakinya. Hans Kelsen misalnya dalam bukunya “Hauptprottoae dter Staatslehre” (1811), “Das Problem der Souveranitat und die Theorie tes Volkerechts” (1920), “Ahgemeine Staatslehre” (1925) dan “Reme Recnsiehre” (1934). menganggap bahwa hukum itu merupakan “Wille des Ssaates” orang tunduk pada hukum karena merasa wajib menaatinya karena hukum itu adalah kehendak Negara.
4.  Teori Kedaulatan Hukum
Hukum mengikat bukan karena negara menghendakinya. melainkan karena merupakan perumusan dari kesadaran hukum rakyat. Berlakunya hukum karena nilai batinnya, yaitu yang menjelma di dalam hukum itu. Pendapat ini diutarakan oleh Prof. Mr- H. Krabbe dalam bukunya “Die Lehre der Rechtssouveranitaf (1906). Selanjutnya, beliau berpendapat bahwa kesadaran hukum yang dimaksud berpangkal pada perasaan hukum setiap individu, yaitu perasaan bagaimana seharusnya hukum itu.
Terdapat banyak kritik terhadap pendapat di atas. Pertanyaan-pertanyaan berkisar pada apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum itu? Apa yang diartikan sebagai perasaan hukum itu? Prof. Krabbe mencoba menjawab dengan mengetengahkan perumusan baru, yaitu bahwa hukum itu berasal dan perasaan hukum bagian terbesar dari anggota masyarakat. Jadi, bukan perasaan hukum setiap individu Seorang muridnya yang terkenal Prof. Mr. R. Kranenburg dalam bukunya “Positief Rechnt an RechtEfaGwustzijn” (1928) berusaha membelanya dengan teorinya yang terkenal “asas keseimbangan’ (evenredigheids-postulat).

Upaya Hukum terhadap Putusan

Upaya hukum yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki keliruan dalam suatu putusan. Upaya hukum dibedakan menjadi upaya hukum biasa dan upaya hukum istimewa. Upaya hukum biasa terbuka untuk setiap putusan selama tenggat waktu yang ditentukan oleh Undang-undang. Wewenang untuk menggunakannya terhapus apabila putusan diterima. Upaya hukum bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Upaya hukum biasa adalah perlawanan (verzet), banding dan kasasi. Upaya hukum istimewa adalah
upaya hukum yang dipergunakan apabila putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Upaya hukum ini hanya dibolehkan dalam hal-hal tertentu yang disebut dalam Undang-undang. Upaya hukum istimewa adaah request civil (peninjauan kembali) dan derdenverzet (perlawanan) dari pihak ketiga.
1.  Perlawanan (verzet).
Perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat (verstek, ps. 125 ayat 3 jo. 129 HIR 149 ayat 3 jo. 153 Rbg). Pada asasnya perlawanan ini disediakan bagi pihak tergugat yang dikalahkan. Bagi penggugat yang dengan putusan verstek dikalahkan tersedia upaya hukum banding (ps. 8 ayat 1 UU 20/1947, 200 Rbg)
2.  Banding.
Apabila salah satu pihak dalam suatu perkara perdata tidak menerima suatu putusan Pengadilan karena merasa hak-haknya terserang oleh adanya putusan itu atau menganggap putusan itu kurang benar atau kurang adil, maka ia dapat mengajukan permohonan banding. Ia dapat mengajukan perkara yang telah diputuskan itu kepada pengadilan yang lebih tinggi untuk diminta pemeriksaan ulang. Yang mengajukan permohonan banding adalah yang bersangkutan (ps. 6 UU 20/1947, 199 Rbg, 19 UU 14/1970), dan banding hanya diperuntukkan bagi pihak yang dikalahkan atau merasa dirugikan.
Permohonan banding harus diajukan kepada panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan dalam empat belas hari terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan (ps. 7 UU 20./1947, 199 Rbg) atau diberitahukannya putusan kepada pihak yang bersangkutan. Kalau dalam batas waktu empat belas hari telah lewat dan kemudian diajukan permohonan banding oleh salah satu pihak, maka Pengadilan Negeri tidak boleh menolaknya akan tetapi wajib meneruskanya ke Pengadilan Tinggi, sebab yang berhak menolak atau menerima permohonan banding hanyalah Pengadilan Tinggi.
Dalam tingkat banding, hakim tidak boleh mengabulkan lebih daripada yang dituntut atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut. Jadi hakim harus membiarkan putusan dalam tingkat peradilan pertama sepanjang tidak dibantah dalam tingkat banding (tantum devolatum quantum apellatum).
3.  Prorogasi.
Prorogasi adalah mengajukan suatu sengketa berdasarkan suatu persetujuan kedua belah pihak kepada hakim yang sesungguhnya tidak berwenang memeriksa sengketa tersebut, yaitu kepada hakim dalam tingkat peradilan yang lebih tinggi (Pengadilan Tinggi). Pengadilann bandingg yang memeriksa sengketa dalam Prorogasi bertindak sebagai badan pengadilan dalam tinkat peradilan pertama. Semua ketentuan yang berlaku bagi pengadilan tingkat pertama berlaku bagi pengadilan banding yang sedang melakukan pemeriksaan dalam Prorogasi. Pengadilan banding yang memeriksa Prorogasi itu memeriksa dan memutus dalam tingkat pertama dan terakhir, sehingga putusannya hanya dapat dimintakan kasasi.
4.    Kasasi
Terhadap putusan-putusan yang diberikan dalam tingkat akhir oleh pengadilan-pengadilan lain daripada mahkamah agung demikian pula terhadap putusan pengadilan yang dimintakan banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang berkepentingan (ps. 10 ayat 3, 20 UU 14/1970, 43 UU no. 14 tahun 1985). Kasasi hanya mungkin dan diijinkan terhadap putusan yang diambil dalam lingkungan peradilan umum biasa.
Permohonan kasasi dapat diajukan kepada panitera dari pengadilan yang menjatuhkan putusan yang dimohonkan (ps. 113 ayat 1 UU 1/1950) dan biasanya Pengadilan Tinggi, akan tetapi dapat juga diajukan kepada kepaniteraan pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan dalam peradilan tingkat pertama. Permohonan kasasi dapat diajukan baik secara lisan maupun tulisan dalam tenggat waktu 14 hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon (ps. 46 UU no. 14 tahun 1985). Dalam tenggat waktu 14 hari setelah permohonan yang dimaksud dalam buku daftar pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi (ps. 47 UU no. 14 tahun 1985). permohonan kasasi yang melampaui tenggat waktu yang telah ditentukan atau penerimaan memori kasasi yang melampaui tenggat waktu yang ditentukan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Tidak mengajukan risalah kasasi akan menyebabkan tidak diterimanya permohonan kasasi. Dalam risalah kasasi harus dimuat keberatan-keberatan atau alasan-alasan yang berhubungan dengan pokok persoalan perkara.
Dalam meninjau alasan-alassan hukum yang dipergunakan dalam permohonan kasasi, dipakai sebagai dasar pasal 30 UU no. 14 tahun 1985, yaitu karena:
a.  Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
b.  Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
c.  Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan-perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
Yang dianggap sebagai saat mengajukan kasasi ialah saat penerimaan permohonan kasasi (ps. 113 UU 1/1950). Pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi didasarkan pada waktu penerimaan permohonan kasasi, walaupun risalah kasasi telah diterima lebih dahulu. Yang dimaksud sebagai tanggal permohonan kasasi ialah tanggal pada waktu biaya perkara diterima oleh pantiera yang berangkutan. Sedang apabila biaya perkara diterima melampaui tenggat waktu, maka permohonan kasasi dianggap tidak ada.
5.  Peninjauan kembali.
Putusan yang dijatuhkan dalam tingkat terakhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat (verstek) dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan dapat ditinjau kembali atas permohonan orang yang pernah menjadi salah satu pihak di dalam perkara yang telah diputus dan dimintakan peninjauan kembali (request civil). Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan baik secara tertulis maupun lisan (UU no 14 tahun 1985 ps. 71) oleh para pihak sendiri (UU no 14 tahun 1985 ps. 68 ayat 1) kepada MA melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama (UU no 14 tahun 1985 ps. 70). Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan dan dapat dicabut selama belum diputus serta hanya dapat diajukan hanya satu kali saja (UU no 14 tahun 1985 ps. 66). 14 hari setelah Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama menerima permohonan peninjauan kembali maka panitera mengirimkan salinan permohonan kepada pihak lawan.
Adapun alasan-alasan peninjauan kembali adalah (UU no 14 tahun 1985 ps. 67):
a.  Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
b.  Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang ada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
c.  Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut.
d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan yang belum diputus tanpa mempertimbangkan sebab-sebabnya.
e.  Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu sama lain.
f.  Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
6.  Perlawanan pihak ketiga.
Pada asasnya suatu putusan itu hanyalah mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga (ps. 1917 BW). Akan tetapi apabila pihak ketiga hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perrlawanan terhadap putusan tersebut (ps. 378 Rv). Perlawanan ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa (ps. 379 Rv). Pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan hak-haknya. Apabila perlawanannya dilabulkan, maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang tidak merugikan pihak ketiga (ps. 382 Rv).
Dikirim melalui MM-Blackberry (27C4D790)
 
Support : Creating Website | Mas Muluk | CV. EMM
Copyright © 2011. Ensiklopedi Hukum - All Rights Reserved

KE ATAS (GO TO TOP)