Tugas dan wewenang MK

PASANG IKLAN DISINI HANYA 100 RB/BLN
Oleh : Mas Muluk Ins.A. S.Sy.
Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstusi menurut UUD 1945 adalah :
1. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewewenangan lembaga Negara yang kewewenangannya diberikan oleh UUD1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.
2. Wajib memberi keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.
Catatan :
Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi diawali dengan perubahan ketiga UUD 1945 dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B yang disahkan pada 9 November 2001. Setelah disahkannya perubahan ketiga UUD 1945, maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, MPR menetapkan Mahkamah Agung menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil perubahan keempat.
DPR dan pemerintahan kemudian membuat Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu. Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden mengambil sumpah jabatan para hakim Konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003.
Ketua Mahkamah Konstitusi RI yang pertama adalah Prof . Dr. Jimly Asshiddiqie SH. Guru besar hukum tata Negara Universitas Indonesia kelahiran 17 April 1956 ini terpilih pada rapat internal antar anggota hakim Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Agustus 2003.
Sumber : http//id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah Konstitusi.
Categories:

Categories

Administrasi Peradilan Agama Aktivisme Yudisial Alat Bukti Alur Peradilan Amandemen UUD Analisa Putusan Anggaran Pendidikan Antropologi Hukum Arbitrase Asia Azas-Azas Hukum Bahasa Indonesia Bantuan Hukum Berita Berita Hukum Beslag 'Penyitaan' Blawgger Indonesia Blog Hukum Brain Drain Breaking News Cerita Pendek Cina Ciri Hukum Constitutional Complaint Constitutional Review Contoh Surat Kuasa Dasar Pemidanaan Delik Democracy Demokrasi Devinisi Istilah Dewan Keamanan Diseminasi Publik Diskusi Online Ekonomi Ekonomi Islam Election Law English Articles Filsafat Filsafat Hukum Islam Fiqh Wanita Fiqih Jinayah Fiqih Mu'amalah Fiqih Munakahat Free Download Free Online Journal Fungsi Hukum Geopolitik Hadiah Hak Anak Hak Asasi Manusia Hak Cipta Hak Konstitusional Hak Veto HaKI HAM Hk. Humaniter Hubungan Internasional Hukum Hukum Acara Hukum Acara Perdata Hukum Acara Pidana Hukum Adat Hukum Administrasi Negara Hukum Australia Hukum Ekonomi Hukum Internasional Hukum Islam Hukum Kejahatan Korporasi Hukum Kesehatan Hukum Ketenagakerjaan Hukum Korupsi Hukum Lingkungan Hukum Perang Hukum Perbankan Hukum Perdata Hukum Perkawinan Hukum Pertambangan Hukum Pidana Hukum Positif Hukum Tata Negara Hukum Telematika Hukuman Mati Ilmu Alamiah Dasar Ilmu Budaya Dasar Ilmu Falaq Ilmu Hukum Ilmu Pembantu Acara Pidana Ilmu Perundang-Undangan Ilmu Sosial Dasar India Indonesia Kontemporer Islam Jimly Asshiddiqie Judicial Review KDRT Kebebabasan Beragama Kebebasan Beragama Kedaulatan Rakyat Kekuasaan Pengadilan Kelemahan KUHAP Kepemudaan Kesadaran Hukum Kesaksian Kewarganegaraan Kolom Opini Komisi Yudisial Kompetisi Hukum Konferensi Konsep Sakinah Konstitusi Konstitusi India Konstitusi Indonesia Kontemporer Korporasi Korupsi Kriminal Krisis Iran Krisis Korea Utara Krisis Nuklir KUHP Kumpulan Beberapa Undang-Undang lain-la-n Lawyer Legal Terminology Lembaga Negara Liputan Berita Liputan Khusus Litigasi Non Litigasi Lomba Mafia Hukum Mahasiswa Mahkamah Agung Mahkamah Internasional Mahkamah Konstitusi Media Massa Mediasi Metode Studi Islam NEWS-DOC Nurani Hukum Otonomi Daerah Outsourcing Pajak Pan Mohamad Faiz Parlemen Partai Politik Pembangunan Berkelanjutan Pembuktian Pemerintahan Aceh Pemerintahan Daerah Pemilu Pendidikan Pendidikan Hukum Penegakan Hukum Penelitian Hukum Pengadilan Pengantar Ilmu Hukum Pengertian Hukum Pengujian UU Pengumuman Penyalahgunaan Narkoba Peradilan Semu Peraturan Per-UU-an Perbandingan Hukum Perjanjian Perjanjian Internasional Perjanjian Pra Nikah Perkawinan Campuran Pers Persidangan Perubahan Iklim Perundang-undangan Perusahaan Petitum 'Tuntutan' Politik Hukum Praktek Syari'ah Prof. Blawg Profil Tokoh Puisi Putusan Putusan Menteri Agama Putusan MK Qowaidul Fiqhiyah Ratifikasi Reformasi Birokrasi Reformasi Hukum Regional Government Rekonsiliasi Resensi Resolusi DK PBB Ruang Refleksi SDM Sejarah Hukum Islam Sejarah Peradaban islam Sekripsi Seminar Hukum Sengketa Pemilu Sifat Hukum Sistem Peradilan di Indonesia Sodaqoh Sosiologi Hukum Subjek Hukum Tanya Jawab Nikah Tarikh Tasyri' Tasawuf Tujuan Hukum Ulumul Qur'aan Unsur Hukum UU. No. 22 thn 2009 Ttg Lalu Lintas UUD 1945 Visi India Visi Indonesia Wakaf Wanita dan Hukum Waris Zakat - Infaq - Sedekah